UTANG LUAR NEGERI INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat bangsa tersebut. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya dilakukan dengan berbekal tekad yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membanngun, tetapi lebih dari itu harus didukung pula oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam; sumberdaya manusia; dan sumberdaya modal, yang produktif. Dengan kata lain, tanpa adanya daya dukung yang cukup kuat dari sumberdaya ekonomi yang produktif. Maka pembangunan ekonomi mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Adapun kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi ini oleh negara-nagara dunia ketiga tidaklah sama. Ada negara yang memiliki kelimpahan pada jenis sumberdaya ekonomi tertentu, ada pula yang kekurangan.

Pada banyak negara dunia ketiga, yang umumnya memilki tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah, mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi memang sangat mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara industri maju. Oleh karena masih relatif lemahnya kemanpuan partisipasi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi, mengharuskan pemerintah untuk mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Seoalah-olah segala upaya dan strategi pembangunan difokuskan oleh pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga, seringkali hal tersebut dilakukan melebihi kemampuan dan daya dukung sumberdaya ekonomi didalam negeri yang tersedia pada waktu itu. Akibatnya, pemerintah negara-negara tersebut harus mendatangkan sumberdaya ekonomi dari luar negara-nagara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasionalnya. Dengan dukungan sumberdaya ekonomi dari luar negara tersebut, maka bukanlah sesuatu yang mustahil, apabila di beberapa nagara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang, laju pertumbuhan ekonomi dapat melebihi laju pertumbuhan ekonomi negara-negara industri maju.

Sumberdaya modal merupakan sumberdaya ekonomi yang paling sering didatangkan oleh pemerintah negara-negara sedang berkembang untuk mendukung pembangunan nasionalnya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sumberdaya modal dalam negeri. Sumberdaya modal didatangkan dari luar negeri, yang umunya dari negara-negara industri maju, ini wujudnya bisa beragam, seperti penanaman modal asing (direct invesment), berbagai bentuk investasi portofolio (portofolio invesment) dan pinjaman luar negeri. Dan tidak semuanya diberikan sebagai bantuan yang sifatnya cuma-cuma (gratis). Tetapi dengan berbagai konsekuensi baik yang bersifat komersil maupun politis.

Pada satu sisi, datangnya modal dari luar negeri tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Tetapi pada sisi lain, diterimanya modal asing tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, bahkan pada beberapa negara-negara yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya.

1.2 Permasalahan

· Bagaimanakah perkembangan utang luar negeri pemerintah Indonesia dari dari tahun ke tahun?

· Apakah yang dimaksud dengan krisis utang dan faktor-faktor penyebabnya?

· Dampak apa sajakah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya krisis utang bagi Negara sedang berkembang khususnya Bangsa Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

2.1 Utang Luar Negeri

2.1.1 Indikator dan Pengertian Utang Luar negeri

Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga, atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia ketiga yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan keterampilan, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduksi tinggi.

Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digumakan sebagai katalisator pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua petensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan. Tetapi, pada banyaknya negara yang sedang berkembang, ketersediaan sumberdaya modal seringkali menjadi kendala utama. Dalam beberapa hal, kendala tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pemobilisasian modal di dalam negeri, beberapa penyebabnya antara lain (1) pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS (marginal propensity to save) rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan, juga rendah. (2) Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat, yang memang terbatas itu, tidak dapat didayagunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif. (3) Kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang kesuliatan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. Dengan kondisi sumberdaya modal domestik yang sangat terbatas seperti itu, jelas tidak dapat diandalkan untuk mampu mendukung tingkat pertumbuhan output nasional yang tinggi seperti yang diharapkan.

Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMAP); portofolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (eksper/impor)/ modal asing ini dapat diberikan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta.

Banyak pemerintah di negara dunia ketiga menginginkan untuk mendapatkan modal asing dalam menunjang pembangunan nasionalnya, tetapi tidak semua berhasil mendapatkannya, kalau pun berhasil jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain (ML. Jhingan : 1983, halaman 643-646) :

1. Ketersediaan dana dari negara kreditur yang umumnya adalah negara-negara industri maju.

2. Daya serap negara penerima (debitur). Artinya debitur akan mendapat bantuan modal asing sebanyak yang dapat diguankan untuk membiayai investasi yang bermanfaat. Daya serap mencakup kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyel-proyek pembangunan, mengubah struktur perekonomian, dan mengaplikasikan kembali resources. Struktur perekonomian yang simultan dengan pendayagunaan kapasitas nasional yang akan menjadi landasan penting bagi daya serap suatu negara.

3. Ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia si negara penerima, karena tanpa ketersediaan yang cukup dari kedua sumberdaya tersebut dapat menghambat pemanfaatan modal asing secara efektif.

4. Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (re-payment).

5. Kemampuan dan usaha negara penerima untuk membangun. Modal yang diterima dari luar negeri tidak dengan sendirinya memberikan hasil, kecuali jika disertai dengan usaha untuk memanfaatkan dengan benar oleh negara dibuat di dalam negeri. Sehingga peranan modal asing sebenarnya adalah sebagai sarana efektif untuk memobilisasi keinginan suatu negara.

Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam Rupiah. Sekarang ini dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia, termasuk dalam bidang finansial, menyebabkan arus modal asing semakin leluasa keluar masuk suatu negara. Pada banyak negara yang sedang berkembang, modal asing seolah-olah telah menjadi salah satu modal pembangunan yang diandalkan. Bahkan, beberapa negara saling berlomba untuk dapat menarik modal asing sebanyak-banyaknya dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang menguntungkan bagi para investor dan kreditur.

Khusus modal asing dalam bentuk pinjaman luar negeri kepada pemerintah, baik yang bersifat grant; soft loan; maupun hard loan, telah mengisi sektor penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (goverment budget) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan negara atau investasi pemerintah di sektor publik. Dengan mengingat bahwa peran pemerintah yang masih menjadi penggerak utama perkonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang, menyebabkan pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai prasarana dan sarana, sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung. Dengan demikian, maka pinjaman (utang) luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan, bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasioanal yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

2.1.2 Karakteristik krisis Utang dan Pembentukan Utang

Utang bagi NSB bukan lagi membantu dalam pembangunannya bahkan menjadi beban. Beban utang ini disebabkan karena : pertama, Utang yang diterima lebih banyak dinyatakan dalam bentuk mata uang asing dan bukan dalam bentuk mata uang dalam negeri sehingga rentan terhadap fluktuasi di pasar moneter internasional. Kedua, kebanyakan utang yang diterima oleh NSB dalam bentuk US$, sedangkan jumlah US$ yang tersedia dipasar internasional relatif lebih sedikit dari mata uang asing lainnya seperti Yen, Deutschmark atau poundsterling sehingga NSB mengalami kesulitan dalam memperoleh US$.

Untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat utang membebani suatu negara dapat kita lihat dari beberapa aspek. Aspek tersebut yaitu:

1. Tingkat Debt service Ratio, yaitu perbandingan antara pembayaran bunga plus cicilan utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara. Sehingga contoh tingkat DSR Brazil dan korea selatan pada tahun 1982 masing-masing sebesar 81% dan 2,2%. Ini berarti Brazil menggunakan 81% dari ekspornya untuk membayar utangnya sedangkan Korea selatan hanya 2,2%. Menurut pengalaman di banyak negara batas aman untuk DSR adalah 20%.

2. Persentase utang terhadap GNP (debt to GNP ratio). Meskipun secara absolut jumlahnya kecil, tetapi jika persentase terhadap GNP relatif besar, hal ini akan memberatkan negara tersebut.

Kedua indikator tersebut dalam penggunaannya tergantung dari permasalahan yang dihadapai oleh masing-masing negara. Berdasarkan Tabel. 1 terlihat bahwa sebagian besar utang terserap oleh negara-negara di wilayah Amerika latin dan Karibia serta Asia Tenggara. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah alasan apa yang mendasari negara-negara tersebut untuk meminjam uang/utang?

Tabel. 1. Konsentrasi Utang Tahun 1982 (% terhadap total utang)

Negara	%
Sub-Sahara Afrika Asia Tenggara Amerika latin dan Karibia Afrika Utara dan Timur Tengah	10,8 26,8 51,3 11,1

Sumber : Bank Dunia

Sebagaimana diketahui untuk membangunan suatu negara diperlukan adanya dana yang cukup untuk membiayai kegiatan investasi. Di sisi lain negara-negara tersebut tidak mampu menyediakan dana yang cukup. Ketidakmampuan ini antara lain disebabkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut.

1) Kurangnya tabungan dalam negeri ( saving-investment gap )

Kekurangan tabungan ini tidak lain karena rendahnya tingkat pendapatan penduduk di samping sistem keuangan yang belum memadai.

2) Kurangnya kemampuan untuk menghasilkan devisa ( foreign exchange )

Untuk melakukan transaksi perdagangan internasional diperlukan devisa, sementara kemampuan NSB dalam menghasilkan devisa masih rendah.

Kedua faktor itulah yang pada akhirnya mendorong NSB untuk meminjam dana dari luar negeri dalam bentuk mata uang asing dan bukan mata uang domestik. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan tingkat bunga pinjaman yang tinggi, rendahnya harga barang-barang ekspor yang dihasilkan oleh NSB (sebagian penghasil bahan mentah), dan rendahnya tingkat permintaan terhadap produk-produk NSB. Faktor-faktor tersebut semakin mempersulit bagi NSB untuk membayar utangnya.

2.1.3 Modal Asing Dalam Pembangunan

Sejarah mencatat, Negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, umumnya menutup kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber dari luar negeri. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila mengalir arus modal dari Negara industry ke Negara sedang berkembang (NSB).

Keseluruhan arus modal asing, sebagaimana ditunjukan oleh Gambar 1 dapat dibagi dalam modal yang tidak dan yang harus dibayar kembali (Pattisiana,1982:881-899). Dalam kelompok arus modal yang pertama biasanya mengalir modal dari sektor pemerintah negara industri ke sektor yang sama di NSB, tanpa suatu ekspor modal balasan dari Negara tersebut. Sebaliknya dalam kelompok arus modal yang harus dibayar kembali terdapat arus balik berupa ekspor modal dari NSB, tergantung dari sumber arus modal tersebut, apakah ke sector pemerintah atau swasta di Negara industry. Yang pertama tadi meliputi pengertian kredit dan pembiayaan dari proyek-proyek pembangunan, yang terakhir adalah mengenai investasi langsung, investasi portofolio dan kredit ekspor.

Gambar. 1. Klasifikasi Arus Modal dari Negara Industri Ke NSB

Sumber : Rubinsterin (1975 : 50) dalam Pattisiana (1982 : 883)

2.1.3.1 Aliran Modal ke Sektor Pemerintah

Karena sifatnya, arus modal asing yang harus sibayar kembali juga disebut tabungan luar negeri. Tabungan luar negeri meliputi tabungan resmi ke sector pemerintah (official savings) dan tabungan swasta (private savings) (Gillis, 1983:365-366). Sebagian besar tabungan resmi berwujud konsesional. Artinya dapat berupa hibah (grants) atau pinjaman lunak (soft loans), yang biasanya berbunga rendah dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Aliran konsesional ini secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi (ODA=Official Development Assistance), namun lebih popular disebut bantuan luar negeri (foreign aid)

Karena bantuan luar negeri banyak yang harus dibayar kembali maka umumnya disebut utang luar negeri. Bank Dunia (1992) mengklasifikasikan total utang luar negeri menjadi : utang jangka pendek , utang jangka panjang dan penggunaan kredit IMF ( lihat gambar 2). Utang jangka pendek adalah utang dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang. Utang jangka panjang umumnya berjangka waktu lebih dari satu satu. Penggunaan kredit IMF merupakan kewajiban yang dapat dibeli kembali (repurchase obligations) atas srmua penggunaan fasilitas IMF.

Gambar. 2. Stok Utang Luar negeri dan Komponen-komponennya

	Total Utang Luar Negeri

Menurut Debitur

Menurut Kreditur

Sumber : Word Bank (1992)

Utang yang berjangka panjang dapat diperinci menurut jenis utangnya, yaitu utang swasta yang tidak dijamin oleh pemerintah (private Nonguaranteed debt), dan utang pemerintah dan utangyang dijamin oleh pemerintah (public and publicly guaranteed debt). Utang swasta yang nonguaranteed debt adalah utang yang dilakukan oleh swasta, dimana utang tersebut tidak dijamin oleh institusi pemerintah. Di lain pihak, utang pemerintah adalah utang yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah pusat, departemen, danlembaga pemerintah yang otonom. Utang yang publicly guaranteed merupakan utang utang yang dilakukan swasta namun dijamin pembayarannya oleh suatu lembaga pemerintah. Bagi kebanyakan NSB, jenis utang yang public and publicy guaranteed yang perlu lebih mendapat perhatian karena apabila NSB tidak mampu membayar kembali utang tersebut maka pemerintah negara tersebutlah yang menanggung akibatnya. Risiko ini tidak dijumpai untuk harus menanggung akibatnya.

Utang yang tergolong public and publicly guaranteed dapat diperinci menurut krediturnya. Selama ini kreditur (pihak yang memberikan utang) dapat bersal dari sumber resmi maupun swasta. Utang luar negeri yamh bersal dari sumber resmi dibagi menjadi: (1) Pinjaman bilateral, yaitu pinjaman antarpemerintah dan lembaga pemerintah (termasuk bank sentral), misalnya bantuan pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia; dan (2) pinjaman multilateral, yaitu pinjaman dan kredit dari lembaga keungan internasional seperti PBB, Bnk Dunia, IGGI, bank-bank pembangunan regional, yang diberikan/dipinjamkan ke NSD.

Utang luar negeri yang berasal dari kreditur swasta bisa pula berwujud pinjaman dari bank-bank komersial, obligasi, dan lain-lain. Pinjaman dari bank-bank komersial adalah pinjaman dari bank-bank swasta dan lembanga keuangan swasta lainnya. Obligasi dikeluarkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Bentuk lain adalah kredit dari perusahaan manufaktur, eksportir, dan pemasok barang lain, serta kredit bank yang ditutup dengan jaminan lembaga kredit ekspor.

Bagaimana dengan Indonesia? Posisi utang luar negeri yang masuk ke sektor pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2000 dapat dilihat pada table 2. Table ini menunjukan bahwa porsi terbesar utang luar negeri pemerintah berupa pinjaman bilateral, multilateral, dan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Namun ternyata jumlah utang luar negeri dari ketiga sumber itulah yang paling banyak tidak dapat dicairkan. Menariknaya, justru utang luar negeri dalam wujud obligasi dan nasionalisasi ternyata 100 persen malah dicairkan.

Tabel. 2. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Termasuk yang Tidak Dicairkan pada 31 Desember 2000 (dalam ribuan dolar AS)

Jenis kreditur	Posisi Utang (debt Outstanding)			Nilai sekarang (present Value)
	yang Dicairkan (Disbursed)	Tidak dicairkan (Undisbursed)	Total
• Pinjaman Bilateral	35.198.198	6.167.267	41.365.464	31.108.393
• Obligasi	971.000	-	971.000	976.824
• Kredit ekspor	3.001.564	96.149	3.099.712	2.289.898
• Lembaga Keuangan	9.483.019	711.379	10.194.398	9.083.395
• Pinjaman Multilateral	19.804.432	4.785.383	24.589.816	19.979.576
• Nasonalisasi	15.876	-	15.876	14.723
• Kredit Pemasok	834.985	39.179	874.164	742.315
Total	69.309.074	11.799.357	81.110.430	64.195.124

Sumber : Word Bank

2.1.3.2 Aliaran Modal ke Sektor Swasta

Tabungan swasta asing terdiri atas empat komponen. Pertama, investasi langsung (PMA) oleh penduduk atau perusahaam asing. PMA tidak selalu dilakukan oleh perusahaan transnasional. Yang pasti, PMA selalu berupa control penuh atau parsia melalui partisipasi dalam modal dan manajemen. Kedua, investasi portofolio, yaitu investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat financial dari investasi tersebut. Waktu dan besarnya laba dapat dtentukan sebelumnya berdasarkan atas besarnya bunga yang diperoleh. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembeliaan obligasi/saham dalam negeri oleh orang/ perusahaan asing, tanpa control manajemen. Ketiga, pinjaman dari bank komersial (commercial bank lending) kepada pemerintah dan perusahaan NSB. Keempat, kredit ekspor merupakan pembiayaan muka dari arus barang-barang yang ditawarkan oleh eksportir dan bank-bank komersialnya ke Negara pengimpor sebagai salah satu cara promosi penjualan.

Selama 1977-1983, daei 18 negara, Negara-negara industry baru (NIB) dan Negara-negara Asia Tenggara tercatat berhasil menarik hamper 95% dari arus unvestasi asing (PMA), Sementara Negara-negara di Asia selatan dan pasifik selatan hanya memperoleh sisanya (Rana, 1987:Tabel 1 dan 2). Faktor utama yang menarik PMA ke NIB dan Asia Tenggara adalah kinerja ekonomi yang dinamis seperti tingginya pertumbuhan PDB, melimpahnya minyak dan sumber daya alam lain ( Indonesia dan Malaysia), pasar domestik yang relative luas (Indonesia, Filipina, Thailand), serta kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan ekspor produk pengolahan (Hongkong, Re. Korea, Singapura). Rendahnya aliran modal ke Negara Asia Selatan dan Pasifik Selatan mencerminkan rendahnya kinerja ekonomi, lemahnya infratruktur, dan relative sedikitnya sumber daya alam dan manusia.

Kajian yang dilakukan oleh Rana ( 1987) memperlihatkan, peringkat tertinggi pangsa PMA terhadap total arus modal asing dipegang NIB dan Negara-negara Asia Tenggara, masing-masing sekitar 32% dan 16%, yang kemudian diikuti kelompok Pasifik Selatan (8%) dan Asia Selatan (1%). PMA memainkan peran yang penting di Hongkong dan Singapura (lebih dari setengah hingga 2/3 daritotal modal asing), sementara di Indonesia dan Taiwan pangsannya sekitar seperempat dari total modal asing. Data ini juga memperlihatkan, masih kecinya PMA dalam pembentukan domestic bruto.

2.1.3.3 Polemik Mengenai Modal Asing

Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara garis besar, pemikiran mereka sebagai berikut (Chenery dan Charter, 1973;459-68). Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh NSB sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahanstruktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi structural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan structural benar-benar terjadi ( meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif).

Studi empiris mengenai dampak modal asing terhadap pertumbuhan umunya difokuskan dengan mengestimasi fungsi Neo-Klasik, yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi faktor-faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja. Faktor-faktor produksi ini selanjutnya dapat dipisah menurut asalnya, dalam negeri atau luar negeri. Hasil studi secara umum memberikan indikasi bahwa arus masuk modal asing telah menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomidi NSB kawasan Asia dan Pasifik (Stoneman, 1975 : 11-26 ; Dowling dan Hienmenz, 1983).

Asumsi dasar yang melatarbelakangi kenaikan satu dolar impor dan investasi (Papanek, 1972 : 934). Dengan asumsi ini dan incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang stabil, dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing yang masuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Atau seballiknya, dapat dihitung berapa modal asing yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonmi tertentu.

Pemikiran yang mendukung bahwa modal asing berpengaruh positif terhadap tabungan domestik dan pembiayaan impor, mendapat banyak tentangan dari kubu ahli ekonomi pembangunan yang lain. Mereka beerkesimpulan, hanya sebagian kecil modal asing berpengaru positif terhadap tabungan domestik dan pertumbuhan ekonomi, sementar sebagian besar digunakan untuk manambah konsumsi.

Para penganut teori ketergantungan (dependensia) agaknya sependapat dengan yang terakhir ini. Samir Amin, Paul Baran, Cardoso, Gunder Frank, Prebish, Dos Santos adalah nama-nama yang sering disebut sebagai pendukung utama teori ini. Hipotesis utama teori ketergantungan adalah: (a) PMA dan Bantuan luar negeri dalam jangka pendek memperbesar pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang (5-20 tahun) menghambat pertumbuhan ekonomi; (b) makin banyak negara bergantung pada PMA dan bantuan luar negeri makin besar perbedaan pengahasilan dan pada gilirannya pemerintah tidak tecapai.

Lepas dan perbedaan visi dan hipotesis dari pendukung teori dependencia dan neo-Klasik, ada beberapa catatan yang kiranya menarik untuk diperhatikan dalam setiap studi mengenai dampak arus modal asing; (a) studi-studi terdahulu umumnya tidaknya memasukan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selain modal asing, seperti kinerja ekspor, laju pertumbuhan angkatan kerja, sistem perpajakan, tingkat dan struktur tabungan; (b) studi-studi yang pernah dilakukan tidak berhasilan menunjukan hubungan dua arah antara tabungan domestik dan pertumbuhan ekonmi.

Berangkat dari dua kelemahan utama inilah, Rana dan Dowling (1988) mencoba menyusun suatu model lomprehensif berdsarkan sistem persamaan simultan, untuk menelusur dampak arus masuk modal asing dibandingkan ekspor, pertumbuhan angkatan kerja, sekaligus menunjukan hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan tabungan domestik. Model ini telah diuji untuk menelusur dampak arus modal asing di sembilan negara Asia (Birma, RRC, India, Republik Korea, nepal, filipina, Singapura, Sri lanka, Thailand). Keunikan model mereka adalah kemampuannya untuk memisahkan dampak langsung dan dampak total modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan domestik.

2.1.4 Motivasi Negara Donor

Mungkin pertanyaan yang muncul adalah apa yang mendorong negara atau pinjaman luar negeri? Menurut pengalaman di banyak negara, sebagaiman disimpulkan oleh Ruttan (1989), setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi negara donor bersedia memberikan bantuan: Pertama, dilandasi kepentingan ekonomi dan strategis. Kedua, dilandasi tanggung jawab moral dari penduduk negara kaya kepada negara miskin.

Bagi negara donor, pemberian bantuan akan memperkuat ikatan keuangan antara negara donor dengan negara penerima bantuan. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jaringan transportasi dan instalasi listrik di NSB akan menimbulkan permintaan akan peralatan baru, setidaknya mengganti peralatan yang telah usang, dari negara donor. Hal seperti ini sering dijumpai pada bantuan-bantuan yang bersifat mengikat (tied aid). Hampir senada dengan itu, bantuan teknis untuk pembangunan penggilingan gandum dan industri pengolah bibit sering ditafsirkan sebagai peningkatan permintaan akan pangan dan bibit dari negara donor. Dengan kata lain, di satu sisi bantuan luar negeri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara penerima bantuan, di sisi lain juga menimbulkan dampak perluasan permintaan barang dan jasa dari negara donor. Yang terakhir ini terbukti dari tingginya elastisitas permintaan akan impor barang dan jasa dari negara donor.

Dari sudut kepentingan politik dan geostrategik nampaknya tidak perlu diragukan ini terlihat, misalnya, bantuan pangan dan kerjasama ekonomi Amerika Serikat merupakan bagian intergral dan tidak terpisahkan dengan kebijakan luar negerinya. Rencana Marshall, yang membantu program pembangunan kembali Eropa Barat dan Jepang setelah Perang Dunia II, merupakan contoh betapa kentalnya kepentingan politik dan strategis untuk menangkis ekspansi ideologi komunis.

Tanggung jawab moral negara kaya kepada negara miskin dilandasi premis bahwa interdependensi ekonomi dan politik internasional berartimemperluas keadilan sosial dari lingkup nasional ke Internasional. Ini tercermin dari bantuan kepada negara berkembang yang harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) bagi sebagian besar rakyatnya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Meskipun demikian, diterimanya argumen ini tidak berarti menjawab pertanyaan; sampai seberapa jaun bantuan luar negeri itu efektif dan menyentuh kelompok sasaran?

2.1.5 Penyebab Timbulnya Krisis Utang

Benih-benih krisis sebenarnya sudah mulai terlihat pada periode 1974-1979. Saat itu terjadi peningkatan pinjaman internasional yang luar biasa, yang sebagian disebabkan oleh lonjakan harga minyak pada tahun 1974 dan kebutuhan mengejar pertumbuhan ekonomi. NICs terutama Mexico, Brazil, Venezuela, Argentina memang tingkat pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata negara berkembang. Namun, rekor pertumbuhan ekonomi tersebut didukung terutama oleh strategi pembangunan yang semakin outward-looking. Mereka menggenjot ekspor dan impor barang modal secara agresif, serta mengundang bantuan luar negeri secara berlebihan. Hanya sayangnya struktur industri mereka kebanykan masih mengandung komponen impor yang tinggi.

Ketika terjadi lonnjakan harga minyak yang kedua tahun 1979, keadaan mulai berbalik dengan mulai meningkatnya tingkat bunga Internasional secara drastis. Yang terakhir ini disebabkan oleh kebijakan stabilisasi ekonomi di negara maju, dan penurunan penerimaan ekspor negara berkembang akibat kombianasi turunya pertumbuhan ekonomi di negera maju dan penurunan harga ekspor komoditi primer lebih dari 20 persen, di tambah lagi dengan kewajiban membayar bunga dan cicilan utang luarr negeri di masa lampau dan mulai jatuh tempo pinjaman komersial. Di banyak NSB, keadaan ini diperparah dengan modal yang terbang ke luar negeri (capital flight) dan defisit transaksi berjalan (current account) yang substansial.

Menurut Gibson dan Tsakalator (1992), penyebab timbulnya krisis utang dapat ditinjau dari tiga hal: pertama, sistem moneter Internasional. Kedua, sistem perbankan swasta internasional. Ketiga, negara peminjam itu sendiri.

2.1.5.1 Sistem Moneter Internasional

Adanya ketergantungan antarnegara dalam hal ini antara Negara yang mempunyai surplus dalam neraca pembayaran dengan Negara yang mengalami defisit dalalm neraca pembayarannya, memerlukan suatu system moneter internasionalnya yang mampu memutarkan dana dari Negara yang mengalami surplus dengan Negara yang mengalami defisit.

Konferensi di Bretton Woods pada bulan juli 1944 berhasil membentuk satu badan moneter internasional yaitu IMF (Internasional Monetery Fund). Badan ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam memutarkan dana dari Negara-negara surplus ke Negara-negara defisit. System ini berjalan dengan baik pada tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Pada tahun 1070-an hingga awal 1980-an system ini mulai tidak berjalan, yang ditandai antara lain dengan semakin menurunnya peran IMF dalam menyelesaikan kesenjangan antara Negara yang mengalami surplus dalam neraca pembayarannya dengan Negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayarannya. Proses perputaran dana lebih banyak dilakukan melalui mekanisme pasar sehingga semakin mempersulit posisi NSB selaku Negara yang mengalami defisit.

2.1.5.2 Sistem Perbankan Swasta Internasional

Mekanisme pasar dalam melakukan perpuaran dana mengijinkan peran dari bank komersial swasta internasional untuk memberikan pinjaman kepada Negara-negara yang mengalami defisit. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pihak bank memutuskan besarnya pinjaman yang diberikan kepada Negara-negara peminjam?

Ada dua hal yang dujadikan pertimbangan bagi bank-bank swasta dalam memberikan pinjman, yaitu: pertama, rasio kredit dan persaingan antara bank. Rasio kredit antarnegara peminjam dibedakan berdasarkan atas risiko dari Negara peminjam. Semakin tinggi risiko Negara tersebut semakin tinggi pula rasio kredit yang harus ditanggung oleh Negara tersebut. Sebagai contoh pada tahun 1977, dengan mengguanakan tingkat bunga LIBOR (suku bunga antar bank di London); Spread yang dikenakan terhadap Negara mengekspor minyak hanya 1,6%, sedangkan Spread yang dikenakan pada oengimpot minyak sebesar 1,85%. Di samping itu semakin besar risiko suatu Negara senakin kekcil jumlah pinjaman yang dapat diperolehnya. Di sis lain, persaingan yang ketat antarbank kadang-kadang menyebabkan pihak penerbangan kurang hati=hati dalam memberikan pinjaman. Ketatnya persaingan antarbank dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank devisa yang beroperasi.

Ketatnya persaingan antarbank menyebabkan adanya kecenderungan bagi bank- bank kecil untuk sekedar mengikuti tindakan yang dilakukan oleh bank-bank besar dalam meminjamkan uangnya tanpa melihat atau memperhitungkan kembali risikonya.

2.1.5.3 Faktor Dari Negara Peminjam

Dua faktor utama yang dianggap sebagai penyebab timbulnya krisis utang yang berasal dari Negara peminjam Yaitu:

1. Hubungan antara Peminjam dan Investasi

Investasi yang dilakukan dengan menggunakan dan pinjaman secara kuantitas mengalami peningkatan tetapi secara kualitas tidak. Meskipun investasi yang dilakukan memberikan tambahan nilai social ( in vestasi di bidang infrastuktur, pendidikan) tetapi tidak cukup mampu untuk menciptakan kemampuan untuk membayar kembali utang-utangnya. Di samping itu, investasi yang dilakukan tidak mampu mendorong baik secara langsung maupun tidak langsung pendapatan nagara dari ekspor, di mana devisa dari ekspor diharapkan dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.

2. Adanya Aliran Dana Ke Luar Negeri ( Capital Flight )

Banyaknya aliran dana ke luar negeri disebabkan karena alasan spekulasi (antisipasi adanya devaluasi) atau ketidakstabilan dalam bidang ekonomi dan politik. Adanya capital flight mengakibatkan turunya investasi dalam negeri, yang berakibat pada rendahnya output nasional. Rendahnya output nasional berakibat meningkatnya tingkat DSR. Tingginya tingkat DSR menimbulkan adanya spekulasi yang mendorong adanya modal yang mengalir ke luar negeri. Demikian seterusnya sehingga proses yang berjalan merupakan vicious circle.

2.1.6 Manajemen Krisis Utang

Pendekatan yang digunakan dalam menangani krisis uang ini adalah pendekatan case-by case, artinya kebijakanyang diterpkan disetiap Negara tidak selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan atas komposisi jenis utangnya. Adapun jenis utang yang dimaksud di sini adalah utang pemerintah dengan utang komersial. Utang komersial biasanya tingkat bunganya lebih tinggi dibandingkan utang pemerintah, di samping itu tenggang waktu pengembaliannyaoun lebih pendek. Manajemen yang diterpkan dalam krisis utang, baik terhadap utang pemerintah maupun utang komersial, diwujukan dalam kebijakan penjadwalan kembali utang. Hanya jenis kebijakannya berbeda antara penjadwalan kembali untuk utang swasta dengan penjadwalan kembali untuk utang komersial.

Perjanjian penjadwalan kembali pada utang pemerintah biasanya dilakukan melalui perantara “Club Paris” yang dibentuk oleh beberapa Negara Eropa pada tahun 1956. Tujuan pembentukan dari Organisasi ini adalah untuk membantu NSB yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kembali utamg-utangnya. Bentuk perjanjian penjadwalan kembali untuk utang-utang pemerintah berupa perpanjangan tenggang waktu pengembalian, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran waktu pengembalian, keringanan utang termasuk diantaranya penghapusan utang itu sendiri. Bentuk perjanjian kembali untuk utang-utang komersial berupa:

1. Bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang diberikan untuk membiayai masa krisis hingga diperoleh dana baru dari IMF atau bank-bank komersial lainya. Pinjaman ini biasanya dijamin oleh pemerintah USA atau Bank for Internasional Settlement (BIS).

2. Paket kebijakan IMF yaitu pelaksanaan paket kebijakan yang telah ditetapkan IMF sebelum perjanjian penjadwalan kembalian disetujui oleh kedua pihak.

3. Penundaan pembayaran dengan mengenakan tingkat bunga tertentu. Pihak peminjam dapat menunda pembayaran utang pokoknya dan hanya membayar bunganya saja, hanya tingkat bunga yang diterapkan lebih tin ggi dari tingkat bunga yang berlaku di pasar.

4. Pemberian pinjaman baru dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar.

Untuk mengatasi kecenderungan net transfer yang negatif , beberapa NSB melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan devaluasi terhadap nilai tukar uang domestic

Devaluasi berakibat pada naiknya harga barang-barang impor, sedangkan barang-barang ekspor relatif lebih murah. Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan neraca pembayaran dengan menurunkan impor dan meningkatkan ekspor.

2. Pembatasan ekspansi kredit

Kebijakan ini diharapkan mampu membatasi supalai uang. Keterbatasan dana yang ada di masyarakat diharapkan akan menurunkan permaintaan masyarakat terutama permintaan atas barang-barang impor. Di samping itu kebijakan ini akan menurunkan tingkat inflasi.

3. Menurunkan defisit dalam anggaran pemerintah, terutama penurunan pengeluaran pemerintah.

4. Penghapusan subsidi harga, terutama pada barang-barang publik.

Keempat kebijakan diatas dalam jangka pendek telah berhasil mendorong terciptanya surplus dalam transaksi berjalan sehingga memungkinkan bagi NSB untuk membayar utang nya. Di sisi lain, kebijakan tersebut memerlukan biaya tersendiri, yaitu biaya social ekonomi serta turunya tingkat pertumbuhan perekonomian. Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan solusi lain untuk mengatasi krisis utang internasional.

2.1.7 Solusi Krisis Utang Internasional

Krisis Utang luar negeri pada hakekatnya adalah krisis likuiditas di suatu negara, dan bukan masalah insolvensi. Indikator utama adanya krisis adalah tingginya DSR (debt-service ratio) yang biasanya di atas rata-rata negara berkembang sekaligus juga mengalami kesulitan ekspor. Cakupan krisis ini, menurut Thirwall, pada dasarnya dapat dikategorikan dua (Shahadan & Idris, 1987 : Bab 1): Pertama, sejumlah kecil negara miskin yang tergantung pada ekspor komoditas primer, khususnya di afrika, di mana bank komersial tidak terlibat. Kedua, sejumlah negara yang meminjam dari sistem perbankan komersial dengan tingkat bunga mengambang ( floating rate of interest), sementara pada waktu bersamaan pasar ekspornya baru anjlok. Dengan demikian, krisis utang luar negeri sebenarrnya mencakup tidak hanya krisis negara pengutang, tapi juga krisis sistem perbankan internasional (komersial) dan krisis ekonomi dunia karena berakibat arus pinjaman internasional menjadi menciut.

Dalam forum internasional, negara donor dan negara pengutang saling menyalahkan (sachs, 1989 : Bab 1). Negara donor cenderung menuding krisis utang akibat kesalahan kebijakan negara pengutang. Pinjaman dihamburkan untuk menutup inefisiensi perusahaan negara, atau dilarikan oleh oknum penguasa ke luar negeri (capital flight). Sementara negara pengutang berpendapat munculnya krisis disebabkan oleh naiknya suku bunga internasional pada awal 1980-an. Meraka menyalhkan kebijakan makro negara donor, terutama kebijakan fiskal Amerika Serikat. Pemerintah di negara pengutang lebih jauh berpendapat bahwa diperlukan semacam “penyesuaian” dengan cara pembayaran kembali utang mereka diperingan (debt relief).

Berdasarkan uraian sebelumnya, tujuan mendasar yang hendak dicapai oleh NSB adalah bagaimana mengurangi utangnya secara substantif serta tersedianya dana untuk membiayai proses pembangunannya. Ada tiga solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Melaksanakan pembangunan dangan sebagian dananya berasal dari utang luar negeri, meskipun kebijakan ini akan memperpanjang masa krisis selama investasi yang ditanamkan belum memberikan hasil.

2. Mengubah sistem keuangan internasional yang memungkinkan bagi NSB untuk lebih mengontrol negara industri dan bank-bank swasta.

3. Kombinasi dari keduanya, di mana institusi internasional dalam membiayai pembangunan di NSB, di sisi lain bank-bank swasta juga diberikan wewenang dalam penyediaan dana.

2.1.8 Capital Flight

Masalah pelarian modal ke luar negeri (capital flight) merupakan agenda permasalahan yang senantiasa hangat dibicarakan selain krisis utang. Banyak yang berpendapat bahwa masalah ini merupakan salah satu sumber terus meningkatnya utang NSB. Pelarian modal di Argentina, misalnya, telah menambah akumulasi utang luar negerinya sekitar 20 persen selama 1979-84. Dengan kata lain, krisis utang yang melanda banyak negara tidak akan terselesaikan dengan tuntas tanpa menghilangkan sebab-sebab larinya modal dari negara-negara tersebut kenegara-negara maju.

Kendati demikian, nampaknya perlu ditekankan bahwa pelarian modal bukan “penyakit” namun lebih merupakan gejala dari “penyakit” (Giancarlo Perasso, 1989). Ini merupakan hasil kombinasi antara manajemen makro ekonomi yyang kacau, kinerja perekonomian yang “di bawah satandar”, dan sering disertai dengan situasi polotik dan sosial yang tidak kondusif (misalnya perang).

Hal yang sering diperdebatkan adalah: apa yang dapat dikategorikan sebagai pelarian modal keluar negeri? Nampaknya belum ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan capital flight ( Mahyudidin, 1989; Hadar, 1989). Secara umum, diartikan sebagai arus modal keluar negeri dalam jangka pendek, dan biasanya digunakan untuk tujuan spekulatif. Ia bisa berupa “uang panas” (uang hasil korupsi atau untuk menghindari pajak) yang ditransfer ke bank di negara maju atas nama pribadi (misalnya kasus komisi Thahir), bisa pula dalam wujud transfer keuntungan dari pengusaha domestik ke pengusaha asing dalam sebuah perusahaan patungan, atau memang uang yang mondar mandir ke pasar uang dan modal internasional mencari return yang lebih tinggi.

Lepas dari perbedaan arti capital flight, hal tersebut diyakini ada. Masalahnya tidak mudah menghilangkan penyebab larinya modal keluar negeri. Banyak yang sependapat, setidaknya ada dua sebab utama yang diduga keras merupakan sumber pelarian modal. Pertama, suku bunga di NSB yang tidak “realistis”, yang sering disertai kurs mata uang NSB yang tidak stabil. Dengan kata lain, untuk menghambat pelarian modal ke luar negeri, penentuan suku bunga dalam negeri harus memperhitungkan suku bunga diluar negeri dan prakiraan laju depresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kedua, yang paling susah diatasi adalah daya sedot pasar modal di Negara maju, khususnya di kawasan EuroDolarYen. Menurut Hadar (1989), daya sedot ini dapat bekerja secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bila dalam persaingan antarbank, mereka menawarkan berbagai iming-iming untuk menarik nasabah. Secara tidak langsung, bila misalnya, pemerintah Negara-negara industri dalam upaya menyeimbangkan defisit anggaran belanjanya turut campur tangan dalam pasar modal dengan menaikkan tingkat bunga bank.

Studi Morgan Guaranty Trust Company (1986) yang meliputi 18 negara berkembang menujukan bahwa selama periode 1975-1986 telah terjadi pelarian modal dari Negara-negara ini sebanyak 198 miliar dolar AS, yang diiringi dengan peningkatan utang luar negeri Negara-negara sebesar 451 miliar dolar AS. Negara-negara berkembang itu meliputi Argentina, boliva, brazil, chili, kolombia, ekuador, india, Indonesia, Malaysia, mexico, Nigeria, peru, Filipina, afrika selatan, korea selatan, Thailand, Uruguay, dan Venezuala. Khusus mengenai Negara-negara Amerika latin dilaporkan bahwa selama periode 1973-1985 sebesar 40 persen dari tambahan utang luar negeri Negara-negara ini, selam periode itu telah digunakan untuk membiayai pelarian modalnya yang nilainya 151 miliar dolar AS (Pastor, 1990). Sementara study yang dolakuakan boyce (1992) mengenai pelarian modal dari Filipina dalam periode 1982-1986 menunjukan pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan pelarian modal dalam peningkatan utang luar negeri Filipina pada tahun 1986.

Sedangkan untuk kasus di Indonesia diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mubarik akhmad (1993). Selama periode 1970-1980, secara kumulatif sebesar 9,4 miliar AS atau 51 persen dari pertambahan utang luar negeri Indonesia yang nilainya 18,26 miliar dolar AS telah digunakan untuk membiayai pelarian modal. Selama periode 1988-1991 sebesar 11,7 miliar dolar AS atau 42 persen dari pertambahan utang luar negeri Indonesia telah digunakan untuk membiayai pelarian modal.

Berdasarkan penemuan-penemuan empiris tersebut, setidaknya ada tiga dampak negatif negara-negara tersebut (Arief, 1999):

a. Pelarian modal menimbulkan apa yang disebut growth coctc, yaitu membatasi potensi pertumbuhan ekonominasional. Modal ang dilarikan keluar negeri tidak memberikan konstribusi sama sekali terhadap investasi domestik yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pada umumnya tidakada bukti-bukti bahwa telah terjadi repatriasi keuntungan investasi yang dilakukan di luar negeri ke dalam Negara-negara berkembang yang mengalami pelarian modal. Modal ini dilarikan ke luar negeri yang menimbulkan dampak negative terhadap tersefianya devisa yang dibutuhkan untuk mengimpor input-output yang diperlukan untuk menopang produk domestic. Dalam hal ini, termasuk produsik domestic yang menghsilkan barang-barnag ekspor untuk memperoleh devisa yang pada ronde berilutnya digunakan untuk membiayai impor yang diperlukan.

b. Pelarian modal menimbulkan erosi dalam basis pajak(erosion of the tax base). Situasi ini terutama dihadapi oleh negar-negar berkembang yang menganut prinsip “tempat asal” (origin), bukan prinsip “domisili” (residence) dalam system perpajakannya.

2.2 Utang Indonesia

2.2.1 Perkembangan Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya krisis moneter di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pada waktu itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing.

Sayangnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun tersebut, tidak disertai dengan penurunan jumlah utang luar negeri (growth with prosperity), kecuali pada tahun 1994/1995 sampai 1995/1996 (lihat tabel 1). Pemerintah pada awalnya menjadi motor utama pembangunan terus bertambah utang luar negerinya agar dapat diguanakan untuk membiayai penbangunan ekonomi nasional guna mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, tanpa disertai dengan peningkatan kemampuan untuk memobilisasi modal di dalam negeri. Hal ini menandakan adanya korelasi yang positif antara keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat makro dan peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah (growth with indebtedness).

Sejalan dengan semakin meningkatnya kontribusi swasta domestik dalampembangunan ekonomi nasional, maka peran pemerintah pun menjdi semakin berkurang. Fenomena tersebut akhirnya menyebabkan struktur utang luar negeri indonesia juga mengalami banyak perubahan selama kurun waktu tiga dasawarsa terakhir.

Pada awalnya, utang luar negeri Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibeh serta Soft loan dari negar-negara sahabat dan lembaga-lembaga supra nasional, baik secara bilateralmaupun multilateral (IGGI dan CGI). Selanjutnya seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman luar negeri besyarat lunak menjadi semakin terbatas diberikan, sehinggauntuk keprluam-keperluan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas, pemerintah mulai menggunakan pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta internasional.

Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk secara terus menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, terutama sejak krisis harga minyak dunia awal tahun 1980-an, menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah deregulasi di berbagai sektor pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada peran serta swasta dalam pembangunan perekonomian Indonesia, melalui peningkatan minat investasi di berbagai sektor pembangunan yang diizinkan. Dengan semakin besarnya minat investasi swasta, tapi tanpa didukung oleh sumber-sumber dana investasi di dalam negeri, baik dalam bentuk pinjaman komersial maupun investasi portofolio, yang tentu saja pada umumnya dengan persyaratan pinjaman yang tidak lunak (bersifat komersial), baik suku bunga maupun jangka waktu pembayaran kembali.

Meskipun telah terjadi perubahan pada struktur utang luar negeri Indonesia, utang luar negeri pemerintah masih menjadi hal perlu diperhatikan mengingat dampaknya terhadap APBN yang sangat besar.

Dari data tabel 2 dapat diketahui, bahwa selama kurun waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 1998 pinjaman luar negeri pemerintah rata-rata menyumbang 19,25% pada sektor penerimaan APBN RI. Bahkan pada tahun anggaran 19971998, dari total realisasi penerimaan APBN RI yang sebesar Rp. 215.130 milyar, 28,97%-nya dibiayai oleh pinjaman luar negeri, juga untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir jumlah utang luar negeri pemerintah yang sedemikian banyak pada tahun anggaran tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran yang besar, akibat terjadinya krisis skonomi di Indonesia yang menyebabkan pengeluaran total pemerintah meningkat 68,47% dari anggaran tahun sebelumnya. Penyumbang terbesar kenaikan pengeluaran pemerintah yang sedemikian besar tersebut adalah kenaikan pada pos pembayaran cicilan utang luar negeri dan bunganya yang jatuh tempo menjadi sebesar Rp. 55,578 trilyun atau meningkat 88,55% dari pos yang sama pada anggaran tahun sebelumnya, sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Terjdinya krisis ekonomi di Indonesia, menyebabkan pemerintah kembali harus menjadi penggerak utama untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang terancam kebangkrutan, menggantikan peranan sektor swasta yang merosot setelah beberapa tahun sebelum krisis sempat mendominasi perekonomian nasional. Sehingga, pemerintah membutuhkan tambahan dana yang besar untuk membiayai peningkatan pengeluarannya.

Tabel 2.

Pinjaman Pemerintah Dan Penerimaan APBN

( dalam milyar rupiah )

TAHUN	PINJAMAN PROGRAM (realisasi)	PINJAMAN PROYEK (realisasi)	TOTAL PINJAMAN	PENERIMAAN APBN (realisasi)	% Total Pinjaman terhadap Penerimaan APBN
1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985	36.403 0 0 0 0 517 517 1.563 1.397 1.007 2.041 728 1.957 69 69	25.917 14.386 11.900 9.009 9.838 10.752 10.581 8.590 8.508 8.422 7.950 5.430 3.794 3.503 3.409	62.320 14.386 11.900 9.009 9.838 11.269 11.098 10.153 9.905 9.429 9.991 6.158 5.751 3.572 3.478	215.130 126.661 99.530 82.023 76.256 66.866 59.961 51.994 49.451 38.169 32.995 26.961 21.892 22.825 19.384	28,97% 11,36% 11,96% 10,98% 12,90% 16,85% 18,51% 19,53% 20,03% 24,70% 30,28% 22,84% 26,27% 15,65% 17,94%

Sumber : APBN – Statistik Indonesia, BadanPusat Statistik, diolah

Oleh karena untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri secara drastis maupun melakukan pinjaman dalam negeri (internal debt) tidak memungkinkan, sebab beban ekonomi yang diterima rakyak sudah begitu berat akibat krisis ekonomi, maka jalan alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan berusaha memperoleh tambahan dana pinjaman dari luar negeri. Hingga pada akhir tahun 1998 posisi utang luar negeri pemerintah selurunya telah mencapai US $ 67.32 milyar, yang diperoleh dari pinjaman komersial dan pinjaman non komersial (non-ODA dan ODA), atau 44,61% dari total utang luar negeri Indonesia yang mencapai US $ 150.9 milyar.

2.2.2 Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Minyak bumi, bantuan luar negerri dan perekonomian Indonesia ibarat segitiga sama sisi dalam masa orde baru, yang ketiganya bertalian secara erat dan berhubungan satu sama lain. Pada empat tahun pertama pelita I, bantuan luar negeri adalah sumber utama pembiayaan pembangunan, namun posisi tersebut berubah setelah adanya oil boom pada awal tahun 1974. Selepas 1973 penerimaan dari ekspor minyak dan gas menjadi begitu dominan sebagai sumber penerimaan devisa, mencapai di atas 60%. Arus masuk modal asing mencapai sekitar seperempat penerimaan devisa sebelumnya 1973. Selama 1973-1981 arus modal asing ini menyumbang 10% penerimaan devisa.

2.2.2.1 Ekspor

Sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional berperanan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Seberapa jauh peran peran perdagangan luar negeri terlihat dari rasio antara ekspor ditambah impor terhadap PDB, yang hanya 19,6% pada tahun 1959 menjadi 42,7% pada tahun 1984. Sementara peranan ekspor terhadap PDB melonjak dari 10,2% pada tahun 1969 menjadi 26,1% pada tahun 1984.

Pada dasawarsa 1970-an, ekspor nonmigas merupakan sumber utama penerimaan devisa Indonesia , yang menyumbang hampir 80% dari penerimaan ekspor. Adanya lonjakan harga minyak yang pertama 1974, telah mengubah profit ekspor secara drastis. Meskipun ekspor non-migas meningkat dua kali lipat nilainya selama 1971-1975, pangsanya dalam total ekspor menurun menjadi sekitar 25%. Sejak itu, situasi ekonomi Indonesia dan prospeknya demikian terikat dengan perkembangan pasar minyak. Peran migan sebagai sumber penerimaan negara berlangsung hingga tahun 1981. Setelah 1981 kontribusi migas mulai menurun hingga tahun 1985 menjadi 68,8% dari total ekspor. Di lain pihak, peranan ekspor nonmigas kembali meningkat akibat menurunnya harga minyak dan volume produksi. Pada tahun 1985, ekspor nonmigas meningkat lebih dari 31% dari total penrimaan ekspor.

2.2.2.2 Bantuan Luar Negeri

Dimasa awal Orde Baru, para penentu kebijakan menghadapi kelangkaan modal dan sumber pembiayaan pembangunan. Tabungan domestik waktu itu begitu rendah dan tidak dapat diharapkan meningkat dalam waktu singkat. Jalan keuaarnya adalah pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber luar negeri, dalam bentuk bantuan bantuan luar negeri dan PMA. Tak pelak lagi, mengalirlah bantuan luar negeri, dalam bentuk pinjaman lunak (loan) dan hibah, dan ivestasi asing ke Indonesia. Dalam neraca pembayaran, bantuan luar negeri tercatat sebagai pemasukan modal pemerintah,, sedang investasi asing dimasukan sebagai pemasukan swasta.

Pada umunya transaksi berjalan selalu defisit, kecuali tahun 1979/80 dan tahun 1980/81. Defisit tersebut ditutp dengan pemasukan modal pemerintah dan pemasukan modal swasta (apabila bernilai positif). Bantuan luar negeri juga digunakan untuk menutup defisit anggaran negara (APBN). Dengan demikian, tersedianya bantuan serta pinjaman luar negeri dan meningkatnya pajak perseroan migas telah sekaligus membantu untuk menutup ketiga defisit / kesenjangan ekonomi Indonesia, yaitu kesenjangan antara pengeluaran investasi dengan tabungan swasta nasional, defisit anggaran negara, serta defisit neraca pembayaran luar negeri (Nasution, 1989).

Tabel 3 dan 4 memperlihatkan perkembangan Indonesia selama 1979/80-1995/96 dan 1997-2001. Sejarah neraca pembayaran Indonesia mencatat bahwa: (1) Neraca perdagangan Indonesia selalu surplus dari tahun ke tahun, artinya ekspor barang lebih banyak dibanding impor barang; (2) Neraca transaksi berjalan umumnya defisit (kecuali tahun 1979/90 dan 1980/81) akibat defisit pada transaksi jasa, artinya ekspor jasa lebih kecil dibandingkan impor jasa; (3) neraca modal umumnya positif (surplus) berarti arus modal asing yang masuk keindonesia lebih banyak dibanding arus modal yang keluar. Terlihat bahwa modal asing, yang dicatat dalam pos neraca modal, talah berperan dalam menutup defisit transaksi berjalan Indonesia salama ini.

Ditinjau dari macam-macamnya, bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia berupa : pertama, bantuan program yang terdiri atas bantuan devisa kredit dan bantuan pangan. Penjualan devisa serta komoditi pangan dan non-pangan yang dari bantuan program dipergunakan untuk mencapai sasaran stabilisasi ekonomi jangka pendek, baik untuk mengendalikan inflasi maupun stabilisasi kurs Rupiah. Hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biaya pemasaran, merupakan penerimaan pemerintah dari bantuan program. Kedua, bantuan proyek ini merupakan jasa konsultan dan tenaga teknisi yang membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan proyek. Ketiga, pinjaman setengah lunak dan komersial, termasuk didalamnya kredit ekspor. Keempat, pinjaman tunai berupa obligasi dan pinjaman dari kelompok bank.

Tabel 3. Neraca Pembayaran Indonesia 1979/80-1995/96 (dalam juta dolar AS)

	1979/ 1980	1982/ 1983	1986/ 1987	1989/ 1990	1992/ 1993	1995/ 1996
1. Net oil Export	6.308	5.788	1.426	2.311	1.327	994
2. Net LNG export	667	1.378	1.158	1.600	2.188	2.230
3. Nonoil export (net), including services	-4.777	-14.205	-6.635	-5.510	-6.076	-11.167
4. Current account (1+2+3)	2.198	-7.039	-4.051	-5.599	-2.561	-7.943
5. Official capital disbursements from IGGI (CGI) & Non-IGGI	2.690	5.011	5.472	5.516	5.755	5.704
6. Amortisation	-692	-926	-2.129	-3.686	-4.840	-6.052
7. Other cappital (net), including direct investment	-1.312	1.795	1.232	575	4.284	11.478
8. Total (4 s.d 8)	2.884	(1.159)	524	806	2.638	3.187
9. Error & Omissions	-1.256	-2.121	-1.262	-558	-1.199	-1.146
10. Monetary Movementͨ	-1.628	3.280	738	-248	-1.439	-2.041

Sumber: Bank Indonesia dalam Word Bank (1996)

Tabel 4. Neraca Pembayaran Indonesia: 1997, 1999, dan 2001 (dalam juta dolar AS)

Komponen	1997	1999	2001/b
1. Non Oli/gas, merc net	3.129	14.355	14.470
2. Oil, merch (net)	2.266	1.975	2.205
3. Gas, merch (net)	4.679	4.314	5.329
4. Current account	-5.001	5.783	4.249
5. Official capital	-15.075	-14.861	1.528
6. Private Capital	-338	-9.923	-9.516
7. Capital account (5+6)	-5.015	-4.570	-7.988
8. Total (4+7)	-2.459	1.213	-3.739
9. Error & Omission, net –(8+10)	1.956	2.079	589
10. Monetary movement/a	4.445	-3.292	3.150

/a : Sejak 1998 monetary Movemant berdasarkan pada Gross Foreign Assets (GFA) repl

Sejak 2000, Berdasarkan pada perubahan cadangan aset sebagai pengganti GFA. Tanda negatif berarti surplus dan positif berarti defisit.

/b : Proyeksi

Sumber : Word Bank (2001)

2.2.2.3 Investasi Asing (PMA)

Selama periode yang diamati, Indonesia telah menjadi importir modal. Arus masuk modal asing (net capital inflows) meningkat dari hampir 300 juta dolar AS per Tahun pada akhir 1960-an hingga lebih dari 3 milliar dolar AS pada tahun 1984. Hanya terjadi satu kali arus modal keluar (net capital outflw) pada tahun 1975 sering dengan adanya krisis Pertamina. PMA tercatat sedikit di atas 10% dari arus total, namun dalam beberapa tahun, terytaman awal pelita I, Pangsanya hampir 1/3 dari arus total. Umumnya, porsi terbesar PMA sialokasikan si sektor pertambangan dan minyak, sedang peringkat kedua disektor manufaktur (Hill, 1988:81). Selama periode 1967-85 sektor migas menerima 78% dari investasi total, sementara di sektor manufaktur hampir dibatasinya kiprah modal asing di sektor ini.

2.2.2.4 Tabungan Domestik

Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarak merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska, dan Deposito Berjangka.

Tabungan ini dibutuhkan untuk membiayai investasi. Kesenjangan antara tabungan dengan investasi (saving-investment gap) ditutup dengan masuknya arus modal asing ke sektor pemerintah maupun swasta. Perkembangan tabungan, investasi, dan saving-investment gap sebagai proporsi terhadap PDB disajikan dalam Tabel 5. Secara umum saving-investment gap nilainya negatif. Namun bila ditelusur lebih dalam sumber defisitnya berasal dari sektor swasta dan BUMN. Pemerintah pusat nampaknya selalu dapat membiayai investasinya dari tabungan pemerintah.

Tabel 5. Investasi, Tabungan, dan Saving-Investment Gap: 1994-1997 (sebagai persentase terhadap PDB)

	1994	1995	1996	1997
Investasi Bruto Tabungan Nasional bruto Saving Investmen Gap	30.3 28.4 -1.9	31.3 28.2 -3.1	33.0 29.1 -3.9	34.5 30.2 -4.3
Pemerintah Pusat Investasi bruto Tabungan Pemerintah Saving-Investment Gap	9.7 9.9 0.2	9.5 10.0 0.5	9.5 11.0 1.5	9.4 11.9 2.5
Sektor swasta Dan BUMN Investasi Bruto Tabungan Saving-Investment Gap	20.6 18.5 -2.1	21.8 18.2 -3.6	23.5 18.2 -5.3	25.1 18.3 -6.8

Sumber: Word Bank (1996:26)

2.2.3 Sudahkah Indikator Utang Luar Negeri Mencapai Overborrowing?

Kita harus mewaspadai bahwa indikator beban utang LN Indonesia sudah menunjukan sampai pada taraf overborrowing. Data dari Word Debt Tables menunjukan bahwa indikator beban utang LN, yaitu DSR, DER, dan DGNP, telah melebihi batas yang dianggap aman, yang masing-masing 20%, 200%, dan 40% DSR (debt service ratio), yang merupakan rasio antara pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor, masih bertengger pada angka di atas 31% sejak tahun 1986.DER (debt export ratio), yaitu antara total utang LN dengan penerimaan ekspor, selalu di atas 200% sejak tahun 1986. Demikian juga, dengan DGNP (debt GNP ratio), yang merupakan rasio antara total utang LN terhadap Produk Nasional Bruto, telah di atas 40% bahkan sejak 1985.

Bagaimana beban utang LN Indonesia dibanding negara-negara tetangga kita di lingkungan ASEAN?

Tabel 6. Debt Service Ratio : Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN (%)

Negara	1980	1985	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Indonesia	-	28,7	29,6	36,1	44,5	57,9	56,8	44,8
Korsel	21,1	27,7	7,8	8,6	8,1	12,8	-	-
Malaysia	6,3	11,3	3,3	3,1	6,9	3,1	-	-
Filipina	26,0	31,9	11,6	12,6	15,5	19,2	-	-
Thailand	18,9	31,9	11,6	12,6	15,5	19,2	-	-

Sumber : Word Bank, http;//www.wordbank.org

Rasio utang terhadap GNP negara Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN terlihata pada tabel 6. Negara-negara ASEAN selama fase tahun krisis memiliki kecenderungan yang sama yakni mengalami lonjakan rasio utang terhadap GNP yang terlihat pada tahun 1998. Namun apabila kita cermati, negara-negara tetengga kita di lingkungan ASEAN Indonesia ternyata mampu mempertahankan rasio utangnya dibawah 100 persen mulai dari periode pra-krisis, krisis,dan pasca krisis, sedangkan Indonesia memiliki beban utang paling tinggi di kalangan negara ASEAN semenjak tahun1980 hingga 2000. Bahkan semenjak krisis beban utang Indonesia telah lebih dari 100 persen, yakni sebesar 146,3 persen pada 1998 dan 103,3 persen pada tahun 1999.

Tabel 7. Debt to GNP Ratio: Indonesia dan beberapa negara ASEAN (%)

Negara	1980	1985	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Indonesia	28,0	44,4	64,6	58,3	62,2	146,3	103,3	99
Korsel	48,5	51,6	17,6	22,3	28,9	44,0	42,7	-
Malaysia	28,0	69,9	41,3	42,0	49,8	65,3	55,0	-
Filipina	53,7	89,1	49,7	46,5	53,3	70,1	64,4	-
Thailand	25,9	45,9	50,5	51,4	62,8	76,4	62,1	-

Sumber : Word Bank, http;//www.wordbank.org

Ketika krisis menimpa Indonesia pada tahun 1997, total utang secara nasional meningkat cepat secara signifikan (lihat Tabel 8). Batas aman yang diterapkan Bank Dunia terhadap DSR yakni 20 persen. Ternyata setelah tahun 1997 DSR mengalami puncaknya yang melebihi sekitar 2,5 kali dari batas aman, yakni sebesar 57,9 pada tahun 1998. Pada fase ini tampaknya merupakan titik balik dari tren DSR Indonesia, karena semenjak fase tersebut DSR berangsur-angsur turun hingga pada akhir di tahun 2003 sudah mendekati batas aman yakni sebesar 27,1 persen saja.

Dilihat dari rasio utang terhadap ekspor Indonesia, tampaknya mempunyai tren yang sama. Bank dunia menetapkan batas aman rasio utang terhadap ekspor sebesar 130-220 persen, terlihat bahwa semenjak tahun 1994 rasio utang terhadap ekspor Indonesia selalu berfluktuasi dan berada di atas batas aman. Puncaknya tercapai pada fase krisis (1997 menuju 1998), yakni sebesar 261,8 persen, namun berangsur-angsur menurun masuk dalam kriteria batas aman.

Rasio total utang terhadap GDP tampaknya juga mempunyai tren yang sama. Pada tahun1994 sampai menjelang krisis, rasio utang terhadap GDP masih termasuk dalam batas aman Bank Dunia, namun begitu krisis berlangsung, tampak pada tahun 1998 rasio utang terhadap GDP meningkat pesat menjadi 146,3 persen. Setelah fase tersebut rasio berangsur-angsur ditahun 2003 yang hanya sebesar 62,9 persen saja.

Tabel 8. Total Utang Luar Negeri Indonesia (dalam persen)

Indikator	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Kriteria Word Bank
Debt Service Ratio	35,9	30,3	35,9	44,5	57,9	56,8	41,1	41,4	22,1	27,1	20
Total Debt To Export	230,7	227,2	232,9	207,3	261,8	252,1	191	200,7	193,9	188,6	130-220
Total Debt to GDP	55,7	64,8	65,1	62,2	146,3	105	93,8	91,1	76	62,9	50-80

Sumber : Bank Indonesia dalam Goeltom (2005:261)

Dari sisi total utang, Indonesia menduduki peringkat keempat di antara negara pengutang terbesar di dunia, dan mendapat “medali perak” di Asia sebagai negara pengutang terbesar. Berapakah? utang LN yang ditanggung oleh setiap penduduk Indonesia? Pada tahun 1993 saja, menurut catatan Word Development Report 1995, bantuan LN bersih (net disbursement of ODA from all sources) per kapita untuk Indonesia sebesar US$ 10,8. Berarti masih dibawah Chile (US$13,3), Korea (US$21,9), Costa Rica (US$30,1) Peru (US$24,5), Bolivia (US$80,6), namun melebihi Meksiko (US$4,5), Brazil (US$1,5), dan Argentina (US$8,4).

Posisi total utang luar negeri Indonesia pada tahun 2001 mencapai hampir 140 miliar dolar AS. Dengan posisi ini dan nilai sekarang dari utang (present value of debt) lebih besar dari 220 persen ekspor maupun lebih besar dari 80 persen GNI, maka Indonesia digolongkan sebagai negara pengutang besar (severely indebted country) (Word Bank, 2001). Tabel 9 menunjukan bahwa 83 persen utang LN berjangka waktu menengah dan panjang. Bila dibedakan utang LN yang masuk ke sektor pemerintah dan swasta, ternyata 52 persen adalah utang pemerintah dan 48 persen merupakan utang swasta. Yang paling banyak berutang di sektor swasta adalah PMA, diikuti PMDN, BUMS, dan perbankan.

Dalam konstelasi semacam ini, pertanyaan yang muncul adalah : apakah Indonesia akan mengalami krisis utang LN (masuk dalam debt trap), ataukah tetap mampu mempertahankan momentum pembangunan?

Tabel 9. Struktur Pinjaman Bersih Per Sektor Terhadap GDP 1994-2003 (%)

Sektor	Rata-rata 94-96	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
A.Non finansial 1. Pemerintah 2. Perusahan 2.1 BUMN 2.2 Swasta 3. Rumah Tangga B. Finansial 4. Bank 5. Non Bank C. Eksternal TOTAL GDP (Miliar Rp.)	-3,74 1,74 -8,88 -0,91 -7,97 3,40 0,44 0,28 0,16 - 2,27 456.434	-8 3,45 -13,67 -1,23 -12,44 2,22 7,69 7,97 -0,28 - -0,31 627.695	2,69 0,57 -2,8 -0,43 -2,37 4,92 -2,03 -1,49 -0,53 - 0,67 955,753	11,72 0,51 6,09 3,03 3,06 5,12 -10,73 -10,42 -0,31 - 0,99 1.109.979	(3,64) 0,79 (5,45) (2,43) (3,03) 1,03 4,50 4,50 0,01 - 0,87 1.89.770	2,07 (0,11) (1,66) (1,83) 0,17 3,84 0,86 0,93 (0,07) - 2,93 1.684.281	1,56 0,79 (1,83) (2,00) 0,17 2,60 0,15 0,07 0,09 - 1,71 1.897.800	(1,16) 1,07 (6,33) (0,44) (5,89) 4,10 4,05 4,05 (0,00) - 2,89 2.086.758

Sumber : Biro Statistik dalam Goeltom (2005:247)

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional sehingga dengan terlaksananya pembangunan ekonomi tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat bertumbuh selama taga dasawarsa sebelum terjadi krisis ekonomi.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang didahului oleh krisis moneter di Asia Tenggara, telah banyak merusakkan sendi-sendi perekonomian Negara yang telah dibangun selama PJP 1 dan awal PJP II. Penyebab utama terjadinya krisis ekonmi di Indonesia, juga sebagian negara-negara ASEAN, adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Defisit current account ditutup dengan surplus capital account, terutama dengan modal yang bersifat jangka pendek (portofolio investment), yang relatif fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi rush akan mengancam posisi cadangan devisa Negara, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal inilah yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah.

Menurut Gibson dan Tsakalator (1992), penyebab timbulnya krisis utang dapat ditinjau dari tiga hal: pertama, sistem moneter Internasional. Kedua, sistem perbankan swasta internasional. Ketiga, negara peminjam itu sendiri

Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, semasa krisis ekonomi, utang luar negeri itu harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana dari luar negeri, yang artinya sama saja dengan utang baru, karena pada saat krisis ekonomi penerimaan rutin pemerintah, terutama dari sector pajak, tidak dapat ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan anggaran belanjanya.

Dalam jangka panjang akumulasi dari utang luar negeri pemerintah ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, artinya menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka panjang pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia masa mendatang.

Adalah suatu hal yang tepat, bila utang luar negeri dapat membantu pembiayaan pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, penggunaan utang luar negeri yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian, dalam jangka panjang utang luar negeri justru akan menjerumuskan negara debitur kedalam krisis utang luar negeri yang berkepanjangan, yang sangat membebani masyarakat karena adanya akumulasi utang luar negeri yang sangat besar.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan makalah ini, bahwa utang luar negeri telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di negara berkembang termasuk negara kita negera Indonesia yaitu pembiayaan pembangunan ekonomi nasional sehingga terlaksananya pembangunan ekonomi. Tetapi, penggunaan utang luar negeri yang yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian, dalam jangka panjang akan menjerumuskan negara debitur kedalam krisis utang luar negeri yang berkepanjangan, yang sangat membebani masyarakat karena adanya akumulasi utang luar negeri yang sangat besar. Oleh karena itu penulis merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan utang luar negerinya yang tepat yaitu:

1. Jadilah negara yang mandiri dan tidak tergantung pada utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan nasional karena bila terus tergantung akan membentuk watak / karakter bangsa yang lemah dan selalu menjadi bangsa yang di dikte oleh negara yang maju yang notabene menjadi negara kreditur. Dan selalu ada dalam bayang-bayang utang luar negeri yang berimbas pada anak dan cucu kita yang harus mengemban utangnya.

Mengawasi sumber pendapatan nasional yang mungkin bisa sepenuhnya membiayai pembangunan nasional, karena bila kita li

1. lihat sumber pendapatan nasional kita banyak sekali yang belum tergali misalnya pajak penghasilan atau pajak-pajak lainya. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dengan riil penghasilan kena pajaknya, atau dari petugas dari dirjen pajaknya yang melakukan kongkalikong dengan wajib pajaknya.

2. Mengawasi juga penggunaan utang luar negeri dan pendapatan nasional apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi skala prioritas pembangunan nasional? Karena masih ada yang belum tepat sasaran pembangunan atau masih ada pejabat yang korupsi uang negara yang notabene untuk pembangunan nasional.