Rabu, 09 Juni 2010

Indikator - Indikator Pembangunan

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata “pembangunan” mungkin sudah terdengar sangat falimiar di telinga anda. Dewasa ini, banyak negara-negara di dunia kembali dengan gencarnya menggembor-gemborkan pembangunan di berbagai sektor yang ada dalam negara-negara tersebut. Menurut para ahli, penduduk dunia akan mencapai lebih dari 9,3 miliar jiwa pada tahun 2050. Sama halnya dengan Indonesia, belakangan ini pemerintah Indonesia juga dengan gencar menggalakkan pembangunan kembali. Karena pembangunan dipandang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara.

Pembangunan selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan indikator sebagai tolok ukur terjadinya pembangunan. Dalam makalah ini akan menguraikan mengenai indikator-indikator ekonomi maupun sosial yang dikenal dalam ekonomi pembangunan.

"Dunia ketiga yang memiliki 76% penduduk dunia, hidaup dari 27% pendapatan dunia dan bahkan pendapatan yang pas-pasan ini di dalamnya terdistribusi secara sangat tidak merata sedemikian sehingga menelantarkan sebagian besar penduduknya dalam kemiskinan yang nista"(Deklarasi Santiago, Ekonomi Dunia Ketiga).

Ekonomi Pembangunan adalah cabang dari Ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang khususnya dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Tujuan dari analisis ekonomi pembangunan adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang, mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara tersebut. Ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ahli-ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: sangat kompleksnya masalah pembangunan, banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan banyaknya faktor yang terpengaruh oleh pembangunan, ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Pemerintah Indonesia menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja distribusi pendapatan yang merata, meningkatnya hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran struktur ekonomi yang lebih tinggi (dari sektor pertanian ke sektor industri). Dengan kata lain, pembangunan ekonomi diarahkan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat seiring dengan peningkatan sektor-sektor pembangunan lainnya.

1.2 Permasalahan

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara ada tiga permasalahan dasar / pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Tiga permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: (1) berkembangnya ketidakmerataan pendapatan, (2) kemiskinan, (3) gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang. Menurut Irma Adelman & Cynthia Taft Morris adalah sebagai berikut: menurunnya pendapatan per kapita, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Hal ini mengakibatkan pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (term of trade) negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak-elastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Di samping beberapa karakteristik di atas, ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang antara lain adalah dualisme ekonomi, iklim tropis, kebudayaan yang tidak ekonomis, produktivitas rendah, jumlah kapital yang sedikit, perdagangan luar negeri, dan ketidaksempurnaan pasar.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masalah indikator-indikator pertumbuhan pembangunan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis lebih tertarik untuk mengkaji tentang kualitas barang atau jasa.

Dari penelitian ini, rumusan masalah yang penulis ingin jawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran/tanggapan tentang indikator-indikator pembangunan?

2. Bagaimana pengaruh indikator-indikator pembangunan terhadap pembangunan di Indonesia?

Penelitian ini dimaksudkan atau bertujuan untuk:

1. Mengetahui atau menganalisis gambaran/tanggapan indikator-indikator pembangunan.

2. Mengetahui atau menganalisis pengaruh indikator-indikator pembangunan terhadap pembangunan di Indonesia?

3. Mengetahui bagaimana cara mewujudkan dan cara memperoleh pembangunan baik dan merata.

Kegunaan dari penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna baik secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan mengenai atau tentang praktek atau cara menjaga pembangunan agar tercapai. Dan juga hendaknya makalah ini dapat dijadikan bahan pertimbangan agar dapat memaksimalkan segala sesuatu/sektor yang ada, sehingga dapat memajukan pembangunan yang baik pada waktu yang akan datang.

2. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. Dan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan juga sumbangan pemikiran kepada para akademisi atau pihak lain mengenai teori atau tentang praktek atau cara melakukan indikator-indikator pembangunan yang baik.

Bab II

Pembahasan Masalah

2.1 Definisi Indikator Pembangunan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, indikator berarti sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan. Sedangkan pembangunan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara membangun.

Kata “pembangunan” secara luas dapat diartikan sebagai berikut:

  • Tindakan berkembang.
  • The state of being developed. Keadaan sedang dikembangkan.
  • A significant event, occurrence, or change. Sebuah peristiwa penting, kejadian, atau perubahan.
  • A group of dwellings built by the same contractor. Sekelompok tempat tinggal yang dibangun oleh kontraktor yang sama.
  • Determination of the best techniques for applying a new device or process to production of goods or services. Penentuan teknik terbaik untuk menerapkan perangkat baru atau proses produksi barang atau jasa.
  • The organized activity of soliciting donations or grants; fundraising. Aktivitas yang terorganisir untuk meminta sumbangan atau hibah; penggalangan dana.

Dilihat dari segi etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik (bentuk), fisiologi (kehidupan), behavioral (perilaku). (Ndraha, 1987 : 1)

Pengertian pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem.

Salah satu definisi pembangunan: Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Inayatullah, 1967).

Paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah:

“Suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah ‘garis kemiskinan absolut’ tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier, 1995: 7)”

Yang dimaksud dengan proses adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam: Pertama, perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri.

Pembangunan menurut Todaro (dalam “Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga”: 121) dijelaskan bahwa “pembangunan” berarti “kapasitas ekonomi nasional yang kondisi ekonominya yang terdahulu lebih banyak statis dalam beberapa waktu lamanya, kemudian mengangkat/menghasilkan dan menunjang peningkatan tiap tahun produk nasional kotornya (PNK-nya)”. Pemahaman pembangunan diatas selama beberapa dekade sebelum ini menjadi acuan banyak kalangan untuk kemudian menyusun indikator yang akan digunakan bagi kemajuan pembangunan.

Setelah definisi diatas digunakan, disadari terjadi kesalahan dalam definisi “pembangunan” yang digunakan selama ini. Kesalahan yang kemudian disadari adalah meluasnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan-ketimpangan dalam pemerataan penghasilan dan meningkatnya pengangguran. Pembangunan ekonomi kemudian digaris kembali dengan dasar mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang sedang berkembang (Todaro dalam “Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga”: 123).

2.2 Indikator-Indikator Pembangunan

Indikator-indikator keberhasilan pembangunan ada beberapa macam. Secara lebih jelas, Lincolin Arsyad menjabarkan (dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 25), bahwa indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator moneter dan indikator non-moneter. Secara garis besar indikator keberhasilan pembangunan tersebut terbagi dua yaitu indikator moneter dan indikator non-moneter. Yang termasuk kedalam indikator moneter antara lain pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Sedangkan yang termasuk indikator non-moneter antara lain indikator sosial, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia, dan indikator campuran.

Sedangkan Todaro berpendapat, indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi: (1) indikator ekonomi; (2) indikator sosial. Yang termasuk sebagai indikator ekonomi adalah: GNP (GNI)' per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita dengan Purchasing Power Parity. Yang termasuk indikator sosial adalah HDI (Human Development Index) dan PQLI (Physical Quality Life Index) atau Indeks Mutu Hidup.

2.2.1 Indikator Moneter

  1. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita sering kali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan NSB. Dengan kata lain, pendapatan per kapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara. (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 25).

Namun demikian, kita harus hati-hati dalam menggunakan pendapatan per kapita itu sebagai indikator pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang mengatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi kenaikkan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai pula oleh perubahan-perubahan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Tetapi apapun kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan, pendekatan ini masih sangat cocok untuk digunakan dan mudah untuk dipahami, dan mungkin pendapatan per kapita adalah indikator satu-satunya yang “terbaik” yang ada saat ini. Pendekatan ini juga mempunyai suatu kelebihan, dimana pendapatan per kapita ini memfokuskan pada raison d’etre dari pembangunan, yaitu kenaikkan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah suatu proxy yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Top 20 Bangsa terkaya tahun 2009 Perkiraan PDB

Cina, ekonomi dunia terbesar ketiga diatur tumbuh produksinya dengan hampir 10% tahun ini. Karena Jepang akan menyadari keuntungan 1,4% lebih sederhana, Cina pada target untuk melompati Negeri Matahari Terbit dan mengasumsikan tempat kedua. Ekonomi AS akan kontrak 1,8% untuk tahun 2009, dan tetap menjadi bangsa terkaya di planet ini dari segi PDB.

India tetap membuat kemajuan pada tahun 2009, naik satu tempat dari tahun sebelumnya. Terlalu bergantung pada minyak dan penjualan gas, Rusia terkenal dengan ketiadaan dari daftar IMF top 10 negara PDB terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak. Sedangkan pendapatan energi yang lebih rendah juga dampak Brasil dan Kanada, kedua negara memiliki lebih beragam keranjang komoditi yang mengapa mereka tetap dalam 10 teratas seperti diperkirakan merosot Rusia PDB.

1. Amerika Serikat ... $ 14.003 triliun (turun 1,8% dari 2008)

2. Jepang ... $ 4.993 triliun (naik 1,4%)

3. Cina ... $ 4.833 triliun (naik 9,8%)

4. Jerman ... $ 3,060 triliun (turun 16,6%)

5. France ... $ 2.499 triliun (turun 12,8%)

6. United Kingdom ... $ 2.007 triliun (turun 24,9%)

7. Italia ... $ 1.988 triliun (turun 14,1%)

8. Spanyol ... $ 1.397 triliun (turun 13,3%)

9. Brasil ... $ 1.269 triliun (turun 19,3%)

10. Kanada ... $ 1.229 triliun (turun 18,6%)

11. India ... $ 1.186 triliun (turun 2%)

12. Rusia ... $ 1.164 triliun (turun 30,6%)

13. Meksiko ... $ 827.2 miliar (turun 24%)

14. Australia ... $ 755.1 miliar (turun 25,3%)

15. Belanda ... $ 743 miliar (turun 14,5%)

16. Korea Selatan ... $ 727.1 miliar (turun 23,2%)

17. Turki ... $ 552.2 miliar (turun 24,3%)

18. Indonesia ... $ 468.4 miliar (turun 8,5%)

19. Swiss ... $ 452 miliar (turun 8,2%)

20. %) Belgia ... $ 433.5 miliar (turun 14,4%)

  1. GNP (GNI)' per kapita (Publikasi Bank Dunia edisi yang baru menggunakan istilah GNI dan bukan GDP)

Untuk tujuan operasional dan analitikal, kriteria utama Bank Dunia dalam mengklasifikasikan kinerja perekonomian suatu negara adalah GNI (Gross National Income, atau Produk Nasional Bruto) per kapita. GNI perkapita adalah pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi penduduk. Karena berubahnya GNI per kapita, klasifikasi negara berdasarkan kelompok pendapatannya dapat saja berubah pada setiap edisi publikasi Bank Dunia, terutama dalam World Development Report yang terbit setiap tahun. Bank Dunia (2007) mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkatan GNI per kapitanya sebagai berikut:

· Negara berpenghasilan rendah (low-income economies) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita kurang atau sama dengan US$ 745 pada tahun 2001.

· Negara berpenghasilan menengah (middle-income economies) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 2001. Dalam kelompok negara berpenghasilan menengah dapat dibagi menjadi: (1) negara berpenghasilan menengah papan bawah (lower-middle-income economies) dengan GNI per kapita antara US$ 746 hingga US$ 2.975; (2) negara berpenghasilan menengah papan atas (upper-middle-income economies) dengan GNI per kapita antara US$ 2.976 hingga US$ 9.205.

· Negara berpenghasilan tinggi (high-income economies) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita US$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001.

· Dunia (World) meliputi semua negara di dunia, termasuk negara-negara yang datanya Iangka dan dengan penduduk Iebih dari 30.000 jiwa.

Tabel 2.1 menyajikan kiasifkasi negara-negara di kawasan Asia berdasarkan kelompok pendapatan per kapitanya. Di manakah posisi Indonesia? Indonesia secara geografis berada di kawasan Asia Timur & Pasifik. Pada tahun 2001 ternyata Indonesia digolongkan sebagai negara berpenghasilan rendah. Pengaruh krisis ekonomi sejak 1997 agaknya merupakan faktor penjelas utama yang menyebabkan menurunnya peringkat Indonesia dari negara berpenghasilan menengah papan bawah menjadi negara berpenghasilan rendah.

Tabel 2.1. Klasifikasi Negara Berdasarkan Kawasan dan Pendapatan

Klasifikasi Negara

Negara berpenghasilan

rendah (LIC)

Negara berpenghasilan

menengah papan bawah

(LMC)

Negara berpenghasilan

menengah papan atas

(UMC)

AsiaTimur dan Pasifik

Kamboja, Indonesia,

Republik Demokratik

Korea, Laos, Mongolia,

Myanmar, Papua New

Guinea, Pulau Solomon,

Vietnam.

Cina,Fiji,Kiribati,Marshal Insland, Micronesia,Filipina, Samoa, Thailand,Tonga, Vanuatu.

Amerika Samoa, Malaysia,

Palau.

Asia Selatan

Afganistan, Bangladesh,

Bhutan, India, Nepal,

Pakistan.

Maladewa, Sri Lanka

-

Eropa dan Asia Tengah

Armenia, Azerbaijan,

Georgia,Republik Kyrgyz,Moldova, Tajikistan,Ukraina, Uzbekistan

Albania, Belarus, Bosnia

Hezergovina, Bulgaria,

Kazakhstan, Macedonia,

Rumania, Rusia, Turki,

Turkmenistan, Yugoslavia.

Kroasia, Republik Ceko,

Estonia, Hungaria, Isle of Man, Latvia, Lithuania,

Polandia, Republik

Slovakia.

- Kelompok negara berpenghasilan rendah/low income (LIC) $745 ke bawah; negara berpenghasilan menengah ke bawah/lower middle income (LMC) $746-2.975; negara berpenghasilan menengah ke atas/ upper middle income (UMC) $2.976-9.205; negara berpenghasilan tinggi/high income US$ 9.206 atau Iebih.

Sumber: World Bank, World Development Report 2007

Negara berpenghasilan rendah dan menengah kadang disebut negara sedang berkembang (developing countries). Jelas ini sekedar untuk memudahkan klasifikasi, dan tidak ada maksud untuk menggeneralisasi bahwa semua negara dalam kelompok ini mengalami tahapan pembangunan yang sama. Klasifikasi menurut penghasilan tidak selalu mencerminkan status pembangunan (IBRD, 1993). Namun pada umumnya, negara sedang berkembang (NSB) memiliki karakteristik yang relatif sama, yaitu: (1) tingkat kehidupannya rendah, dengan ciri penghasilan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan tinggi, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan; (2) tingkat produktivitasnya rendah; (3) pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungannya tinggi; (4) tingkat pengangguran dan setengah menganggurnya tinggi dan cenderung meningkat; (5) ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer demikian signifikan; (6) dominan, tergantung, dan rentan dalam hubungan internasional (Todaro, 1994: 38-54).

Dalam publikasi laris Bank Dunia yang berjudul The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (1993), diperkenalkan beberapa sebutan, yaitu:

- High Performing Asian Economies (HPAEs), yang diidentifikasi karena memiliki ciri umum yang sama, seperti pertumbuhan ekspor yang amat cepat. Dalam kelompok HPAEs ini dapat dibagi lagi menurut lamanya catatan sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yaitu: Pertama, 4 Macan Asia (The Four Tigers), yang biasanya diidentikkan dengan Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Negara-negara ini tingkat pertumbuhan ekonominya amat cepat dan mulai mendekati ranking negara berpenghasilan tinggi. Kedua, newly industrializing economies (NIEs), yang meliputi Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

- Asia Timur mencakup semua negara berpenghasilan rendah dan menengah di kawasan Asia Timur dan Tenggara serta Pasifik.

- Asia Selatan mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Srilangka.

- Sub-Sahara Afrika meliputi semua negara di sebelah selatan gurun Sahara termasuk Afrika Selatan, namun tidak termasuk Mauritius, Reunion, dan Seychelles.

- Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara mencakup negara berpenghasilan menengah di kawasan Eropa (Bulgaria, Czechoslovakia, Yunani, Hungaria, Polandia, Portugal, Rumania, Turki, dan bekas Yugoslavia) dan semua negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, serta Afghanistan.

- Amerika Latin dan Karibia terdiri atas semua negara Amerika dan Karibia di sebelah selatan Amerika Serikat.

Delapan negara HPAEs memang tumbuh lebih pesat dan konsisten dibanding kelompok negara mana pun di dunia sejak tahun 1960 hingga 1990. Negara-negara ini rata-rata pertumbuhan GDP riilnya 5,5 persen per tahun, melebihi semua Negara di kawasan Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika (kecuali Botswana yang kaya dengan berlian). Gambar 2.1 menggambarkan hubungan antara GDP per kapita relatif terhadap GDP Amerika Serikat pada tahun 1960 dan pertumbuhan GDP per kapita dari 119 negara selama periode 1960 hingga 1985 (IBRD, 1993: 29). Negara sedang berkembang (NSB) agaknya tidak dapat mengejar negara maju dilihat dari sisi pertumbuhannya karena 70 persen NSB tumbuh Iebih lambal dibanding rata-rata negara berpenghasilan tinggi. Lebih memprihatinkan lagi, ada 13 NSB yang GDP per kapitanya menurun. Kendati demikian, pertumbuhan HPAEt sangat berlainan dengan NSB pada umumnya karena pertumbuhan GDP-nya jauh di atas rata-rata negara berpenghasilan tinggi. Tidak seperti NSB Iainnya HPAEs mulai mengejar negara-negara industri.

Gambar 2.1. Hubungan Antara Pertumbuhan GDP dan GDP per Kapita

Sumber : IBRD (2007)

  1. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih

Suatu perkembangan baru mengenai indikator kesejahteraan adalah apa yang dikemukakan oleh William Nordhaus dan James Tobin (1972). Mereka mencoba untuk menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator ekonomi yang lebih baik yaitu dengan mengenalkan konsep Net Economic Welfare (NEW). Penyempurnaan nilai-nilai GNP itu dilaku­kan dengan dua cara yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Kedua cara tersebut dibahas di bawah itu.

Koreksi positif mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang (leisure) dan perkembangan sektor ekonomi informal. Waktu senggang ini berkaitan dengan jumlah jam kerja kita selama seminggu misalnya. Seandainya kita menjadi lebih kaya, mungkin kita akan memu­tuskan untuk bekerja lebih singkat dalam seminggu, dengan harapan akan memperoleh kepuasan batin dari adanya tambahan waktu senggang tersebut untuk berekreasi. Kepuasan dari waktu senggang diharapkan akan sebesar kepuasan yang diperoleh dan barang dan jasa yang biasanya dihasilkan. Oleh karena itu, GNP-pun akan turun walaupun tingkat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian agar kepuasan batin itu ikut diperhitungkan, maka suatu koreksi harus ditambahkan pada GNP dan akan menghasilkan Net Economic Welfare (NEW).

Demikian pula halnya dengan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sendiri di rumah kita,seperti memasak atau mengecat dinding rumah sendiri. Oleh karena nilai tambah tersebut tidak dibeli atau dijual di pasar, maka nilai tambah inipun tidak pernah dihitung dalam GNP. Nilai NEW akan mencakup juga nilai dari kegiatan "kerja sendiri" tersebut.

Koreksi positif lainnya adalah berkaitan dengan sektor ekonomi informal. Seperti diketahui pada masa sekarang ini pertumbuhan sektor ekonomi informal sangat pesat. Sektor ekonomi informal ini dibedakan menjadi dua, yaitu kegitan ekonomi yang ilegal atau melawan hukum (seperti perdagangan narkotika misalnya), dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang legal tetapi tidak tercatat sehingga terhindar dari pajak (seperti tukang batu yang memperbaiki rumah kita misalnya).

Sekarang bagaimana halnya dengan kegiatan informal lainnya seperti yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang es teler, dan sebagainya. Mereka semua menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar berguna dan bernilai, namun mungkin tidak termasukkan dalam nilai produk nasional. Oleh karena itu laju pertumbuhan. GNP riil akan lebih rendah dari sebenarnya.

Sementara itu, koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan. Lebih rendahnya GNP dari yang sebenarnya, bukanlah hal yang sulit dimengerti. Yang sulit dimengerti adalah hal-hal yang menyebabkan nilai GNP dinilai terlalu tinggi dari pada yang sebenarnya. Bersamaan dengan hasil produk yang bermanfaat (misalnya berupa bangunan perumahan yang nyaman), dalam GNP terkadang juga "hasil" yang merugikan (berupa kerusakan tanah galian batu kali, polusi air, dan udara yang ditimbulkan oleh pabrik semen, yang kesemuanya itu digunakan untuk membangun perumahan yang nyaman tadi).

Dan uraian di atas maka jelas bagi kita bahwa "biaya" yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam hasil produk dan harga pasar. Oleh karena itu, biaya-biaya ekonomi tersebut harus dikurangkan dari nilai GNP untuk mendapatkan NEW.

Akhirnya, pada bagian ini akan diperlihatkan grafik laju pertumbuhan GNP dibandingkan dengan laju pertumbuhan NEW, seperti yang tampak pada gambar 1 berikut.

Gambar 1

Sumber: Nordhaus dan Tobin, Is Growth Obsolete", Fiftieth Anniversary Colloqium V (NBER, Columbia Press, 1972), dikulip dan Economics karangan Samuelson dan Nordhaus, Edisi 14, McGraw-Hill Inc, 1994.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa NEW tumbuh lebih lambat dari GNP. Hal ini jelas dapat kita rasakan dengan semakin bergantungnya kita semua pada industri berat bahan bakar yang polusif, pada bahan-bahan kimia organik yang canggih, serta semakin sesaknya suasana di kota-kota besar.

Oleh karena itu, dengan melandaskan diri pada indikator yang lebih terpadu, seperi NEW ini, maka masyarakat atau pemerintah dimanapun diharapkan akan lebih tepat menentukan prioritasnya dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan suatu bangsa sebaiknya tidak semata­mata hanya dikaitkan dengan peningkatan secara lahir (fisik) saja. Perekonomian seyogyanya mengarah pada tujuan yang lebih luas, seperti keseimbangan antara waktu kerja dan waktu senggang, atau pemanfaatan sumberdaya secara lebih baik agar pencemaran lingkungan bisa dihindari.

  1. GNP (GNI) Per Kapita Dengan Purchasing Power Parity

Perbandingan antar negara berdasarkan GNP per kapita seringkali menyesatkan. Ini disebabkan adanya pengkonversian penghasilan suatu negara ke dalam satu mata uang yang sama (baca: dolar AS) dengan kurs resmi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan kemampuan relatif daya beli mata uang yang berlainan, sehingga kesalahan sering muncul saat dilakukan perbandingan kinerja antar negara. Oleh karena itu, purchasing power parity (PPP) dianjurkan sebagai alat pengkonversi yang Iebih tepat dalam mengkonversi GNP dalam mata uang lokal ke dolar.

Secara teoritis, bila hukum harga tunggal (the law of one price) berlaku untuk segala jenis barang dan jasa, kurs PPP dapat dijumpai pada sejumlah harga. Dalam khasanah teori PPP dikenal dua versi PPP, yaitu: versi absolut dan versi relatif (Kuncoro, 2001: bab 10). Absolute PPP mengatakan bahwa kurs valas dinyatakan dalam nilai harga di dua negara: St = Pt/P't ; di mana Pt dan P’t masing­-masing adalah harga rata-rata tertimbang dari komoditi di dua negara (tanda * menunjukkan luar negeri). Dengan kata lain, PPP absolut menerangkan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relatif dari sejumlah barang yang sama (ditunjukkan oleh indeks harga. Sementara itu, relative PPP mengatakan persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara. Dinyatakan dalam konteks mendatang (ex ante terms), harapan perubahan kurs valas sama dengan harapan perbedaan inflasi: set = pet - pe*t ; di mana set = harapan perubahan kurs spot, (set+1-st); pet = harapan perubahan inflasi, (pet+1,-pt); notasi yang dinyatakan dalam huruf kecil berarti dinyatakan dalam bentuk logaritma natural (misal: s = In S); tanda * di atas variabel menunjukkan negara asing.

Adalah Kravis, et.al. (1975, 1978, 1982, 1987) yang mempelopori penggunaan PPP rill dalam perbandingan GDI antar negara. Penyesuaian atas data GDI ini mencerminkan daya beli satu unit mata uang lokal untuk membeli barang dan jasa di negara tersebut, yang mungkin lebih rendah atau lebih tinggi daya belinya untuk membeli barang dan jasa di negara lain pada kurs valas yang berlaku.

Tabel 2.2 menunjukkan GNI per kapita menurut kurs pasar yang berlaku dan GNI per kapita dengan PPP di beberapa NSB. Gross National Income (GNI) merupakan penjumlahan dari nilai tambah semua hasil produksi nasional ditambah pajak (tidak termasuk subsidi). Sedangkan output dan tambahan penghasilan dari luar negeri tidak dimasukkan dalam perhitungan. GNI perkapita adalah pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi penduduk. GNI perkapita dalam dolar Amerika dikonversikan menggunakan metode World Bank Atlas. GNI PPP diperoleh dari pendapatan nasional bruto yang dikonversikan ke dolar AS menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP). GNI suatu negara dalam dolar AS dianggap mempunyai kemampuan daya beli yang sama sebagaimana dolar di Amerika Serikat.

Tabel 2.2. GNI per kapita NSB tahun 1999: kurs pasar vs PPP (dalam dolar AS)

Negara

GNI per kapita

menurut kurs pasar

GNI per kapita

menurut PPP

Ranking Negara

Uganda

320

1.160

178

India

440

2.230

163

Pakistan

470

1.860

160

China

780

3.550

142

Srilanka

820

3.230

139

Indonesia

660

2.660

150

Filipina

1.050

3.990

133

Papua Nugini

810

2.260

140

Thailand

2.010

5.950

103

Turki

2.900

6.440

103

Brazil

4.350

6.840

73

Malaysia

3.390

7.640

84

Argentina

7.550

11.940

58

Australia

20.950

23.850

27

Hongkong

24.570

22.570

19

Singapura

24.150

22.310

22

Jepang

32.030

25.170

7

Sumber: World Bank, World Development Indicators 2001 (2001: 13)

Terlihat bahwa daya beli mata uang NSB biasanya lebih tinggi dibanding kurs resminya. Di negara-negara yang harga-harga domestiknya relatif rendah, GNI per kapita menurut PPP umumnya lebih tinggi dibanding GNI per kapita dengan kurs pasar. Nilai GNI per kapita dengan PPP diperoleh dengan memasukkan faktor konversi tertentu yang didesain untuk menyamakan daya beli mata uang di masing-masing negara. Faktor konversi, yang tidak lain PPP, ini adalah jumlah unit mata uang suatu negara yang diperlukan untuk membeli sejumfah barang dan jasa di pasar domestik sama dengan daya beli satu dolar di AS.

2.2.2 Indikator Non-Moneter

  1. Indikator Sosial

Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, merupakan usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis.

Kelompok kedua adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Dan kelompok ketiga adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (non-monetary indicators) seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet.

Menurut Beckerman, dari berbagai cara di atas, cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis adalah cara yang paling sempurna. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di beberapa negara dengan memperbaiki metoda pembandingan dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara.

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, mereka menghitung kembali pendapatan nasional negara-negara Eropa berdasarkan kepada harga-harga di Amerika Serikat. Dengan pendekatan ini maka, pada hakekatnya produksi nasional Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sekarang dinilai menurut harga-harga yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa seperti yang telah dijelaskan di awal, perbedaan pendapatan per kapita penduduk Amerika Serikat dan Eropa tidaklah sebesar seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan per kapita mereka yang dihitung menurut cara yang biasa dilakukan.

Namun demikian, cara yang baru ini memerlukan data yang lengkap untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan kembali pendapatan nasional yang dinilai berdasarkan pada tingkat harga-harga di negara lain. Data yang diperlukan tersebut sayangnya tidak tersedia di NSB. Oleh karena itu, Beckerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara. Cara ini dinamakan Indikator Non-Moneter Yang Disederhanakan (Modified Non-Monetary Indicators).

Dengan cara tersebut, indeks tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan berdasarkan kepada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB. Data tersebut adalah:

  1. Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg).
  2. Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton).
  3. Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.
  4. Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.
  5. Jumlah persediaan telepon dikalikan 10.
  6. Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.
  7. Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara telah dilakukan pula oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), yang berpusat di Jenewa pada tahun 1970. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan adalah menciptakan indeks taraf pembangunan dari negara-negara maju dan NSB berdasarkan kepada sifat dari 18 jenis data berikut di tiap-tiap negara:

  1. Tingkat harapan hidup (life expectancy).
  2. Konsumsi protein hewani per kapita.
  3. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
  4. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.
  5. Jumlah surat kabar.
  6. Jumlah telepon.
  7. Jumlah radio.
  8. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.
  9. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.
  10. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang bekerja di sektor listrik, gas, air kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi.
  11. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang memperoleh gaji.
  12. Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri pengolahan (manufacturing).
  13. Konsumsi energi per kapita.
  14. Konsumsi listrik per kapita.
  15. Konsumsi baja per kapita.
  16. Nilai per kapita perdagangan luar negeri.
  17. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian.
  18. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).

Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan atau pembangunan maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka masing-masing.

GNP per kapita sebagai ukuran tingkat kesejahteraan mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan umum yang sering dikemukakan adalah tidak memasukkan produksi yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu rumah tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan. Akibatnya bermunculan upaya untuk memperbaiki maupun menciptakan indikator lain sebagai pelengkap ataupun alternatif dari indikator kemakmuran yang tradisional.

Pada tahun 1970, UNRISD (United Nations Research Institute on Social Development) mengembangkan indikator sosial-ekonomi, yang terdiri atas: 9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi (lihat Tabel 2.3). Semula ada 73 indikator, namun akhirnya hanya 16 indikator tersebut yang dipilih. Indikator-indikator ini dipilih atas dasar tingginya korelasi dalam membentuk indeks pembangunan dengan menggunakan "bobot timbangan" yang berasal dari berbagai tingkat korelasi. Indeks pembangunan tersebut ternyata mempunyai korelasi yang lebih erat dengan indikator sosial dan ekonomi dibanding korelasi GNP per kapita dengan indikator yang sama. Tentunya ranking berbagai negara dengan indeks pembangunan ini berbeda dengan ranking dengan menggunakan ukuran GNP per kapita. Ditemukan juga bahwa indeks pembangunan ini mempunyai korelasi yang lebih erat dengan GNP per kapita negara maju dibanding dengan NSB. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial berlangsung lebih cepat dibanding pembangunan ekonomi sampai dengan tingkat $ 500 per kapita (dengan tahun dasar 1960).

Tabel 2.3. Daftar Indikator Kunci Pembangunan Sosial-Ekonomi versi UNRISD

Harapan hidup

Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih Konsumsi protein hewani per kapita per hari

Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah Rasio pendidikan luar sekolah

Rata-rata jumlah orang per kamar

Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk

Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas, air, dsb. Produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian

Konsumsi listrik, kw per kapita

Konsumsi baja, kg per kapita

Konsumsi energi, ekuivalen kg batubara per kapita

Persentase sektor manufaktur dalam GDP

Perdagangan Iuar negeri per kapita

Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja

Sumber: UNRISD,Contents and Measurement of Socioeconomic Development, (1970: 63)

Bank Dunia dalam publikasi terakhir (2003) menggunakan indikator sosi dan lingkungan yang berbeda. Indikator Sosial yang terdapat pada Tabel 2.4 melip tingkat pendidikan dasar, kesamaan jender, penurunan kematian bayi dan balita penurunan kematian ibu melahirkan, dan kesehatan reproduksi. Sedangka Indikator Lingkungan dilihat dari kemampuan mempertahankan dan regenera lingkungan.

Tabel 2.4. Indikator Sosial dan Lingkungan

Tujuan

Indikator

Perkembangan

Sosial

Lingkungan

Tingkat Pendidikan Dasar.

Pada Tahun 2015, semua negara telah

mengenyam tingkat pendidikan dasar.

Kesamaan jender

Menyatakan perkembangan kesamaan

jender dan pemberdayaan perempuan

dengan menghilangkan pembedaan

kesempatan belajar pada Tahun 2005.

Penurunan Kematian Bayi & Balita

Menurunkan tingkat kematian bayi dan

balita di negara sedang berkembang

sampai 2/3 antara tahun 1990 sampai

2015.

Penurunan Kematian Ibu Melahirkan

Menurunkan tingkat kematian ibu meta-

hirkan sampai 3/4 antara 1990 sampai

2015.

Kesehatan Reproduksi

Memberikan akses berupa sistem pemeli-

haraan kesehatan bagi pelayanan

kesehatan reproduksi bagi semua individu

pada tahun 2015.

Kemampuan Mempertahankan dan

Regenerasi Lingkungan

Mengimplementasikan strategi nasional

untuk pengembangan pelestarian

lingkungan pada setiap negara pada 2005

sehingga pada 2015 akan tercipta

kebalikan dari tren saat ini yaitu hilangnya

sumber daya lingkungan pada tingkat

nasional dan global.

· Rasio primary enrolment neto.

· Para siswa mengenyam

pendidikan dasar 4 tingkat.

· Tingkat usia gemar membaca

15 sampai 24 tahun

· Rasio perempaun dan laki-laki

yang mengenyam pendidikan dasar

dan lanjutan.

· Rasio tingkat usia gemar membaca

antara perempuan dan laki-laki.

· Rasio tingkat kematian bayi.

· Rasio tingkat kematian balita

· Rasio tingkat kematian ibu

melahirkan.

· Proses kelahiran yang ditangani

tenaga medis profesional.

· Tingkat kelaziman penggunaan alat kontrasepsi

· Pengidapan HIV pada ibu hamil usia 15 sampai 24 th.

· Negara dengan proses pengembangan pelestarian lingkungan yang efektif

· Populasi yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sumber air

· Lahan hutan sebagai prosentase luastanah nasional

· Biodiversity (lahan tanah yang dilindungi).

· Efisiensi energi (GDP per unit penggunaan energi).

· Emisi karbondioksida (GDP per unitpenggunaan energi)

· Emisi karbondioksida per kapita.

Sumber: World Bank, World Development Indicators 2001 (2001: 19)

  1. Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup (IKH). IKH merupakan indeks gabungan dari tiga indikator, yaitu tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.

Sejak tahun 1990 United Nations for Development Program (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index =HDI). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, dan (3) tingkat pendapatan riil per kapita per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara. Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusia-nya tinggi, demikian sebaliknya.

UNDP tentang IPM negara muslim tahun 1999 (dari 165 negara di dunia yang disurvei):

  1. Brunei Darussalam : peringkat ke-32 (tertinggi).
  2. Indonesia : peringkat ke-102.
  3. Mesir : peringkat ke-105.
  4. Marokko : peringkat ke-117.
  5. Pakistan : peringkat ke-127.
  6. Bangladesh : peringkat ke-132.
  7. Nigeria : peringkat ke-161 (terendah).

Pada tahun 2003, posisi 1 s/d 21 ditempati oleh negara-negara dari Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia. Posisi pertama diduduki oleh Norwegia, posisi kedua dan ketiga diduduki oleh Amerika Serikat dan Spanyol.

Dari 21 negara Islam yang diteliti perkembangannya oleh UNDP dengan menggunakan IPM:

· 17 negara mengalami penurunan dalam posisi relatifnya, termasuk Indonesia menjadi 110 dari 177 negara.

· Satu negara tetap pada posisinya (Oman).

· Tiga negara Islam mengalami perbaikan, yaitu UEA, Qatar, dan Republik Libya Arab.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2009 naik tipis menjadi 0,734 dari 0,728 pada 2007, demikian laporan pembangunan manusia United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta. IPM yang dibuat dengan mengacu data-data pembangunan manusia tahun 2007 itu menempatkan Indonesia pada ranking ke 111 dari 182 negara yang terdata.

"Angkanya masih lebih rendah dibandingkan IPM negara tetangga. Artinya, meskipun pemerintah sudah berusaha namun usahanya belum sebesar negara-negara tetangga karena IPM mereka naik bermakna," kata Rizal malik, Team Leader of Governance Unit UNDP.

Ia menjelaskan, pengukuran IPM mengacu pada tiga dimensi pembangunan manusia yakni kehidupan yang panjang dan sehat, kesempatan menikmati pendidikan dan hidup dengan standar yang layak (antara lain diukur dari daya beli dan pendapatan--red).

Hal itu membuat capaian target pembangunan kesehatan dan pendidikan yang dilihat dari peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf dan akses ke sarana pendidikan tidak sesuai harapan sehingga rangking IPM Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (66), Singapura (23), Filipina 9105), Thailand (87) dan bahkan Sri Lanka (102).

  1. Human Development Index (HDI)

Upaya yang paling ambisius dan terbaru dalam menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi baik di NSB maupun negara maju telah dilakukan oleh UNDP (United Nations Development Program) secara sistematis dan komprehensif. UNDP menerbitkan seri tahunan dalam publikasi berjudul Human Development Reports. Yang menarik dan berharga dari laporan ini, yang diterbitkan sejak tahun 1990, adalah penyusunan dan perbaikan Human Development Index (HDI). Seperti halnya PQLI, HDI mencoba merangking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atas produk pembangunan, yaitu: (1) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup; (2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga); dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita rill yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasila dengan cepat.

Indeks tiga komponen HDI dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum, atau secara singkat dapat dituliskan sebagai berikut (UNSFIRS, 2000):

Indeks X(i) = [X(i) - X(i)min]/[X(i)max -X(i)min] di mana:

X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3); X(i)max : nilai maksimum X(I), X(i)m; nilai minimum X(i) Berdasarkan prosedur di atas, HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

HDI =1/3[X(1)+X(2)+X(3)]

di mana : X(1) = Indeks harapan hidup kelahiran.

X(2) = Indeks pendidikan =2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lam sekolah).

X(3) = Indeks standar hidup layak.

Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indikator yang tercakup sebagai komponen HDI adalah (UNSFIRS, 2000):

· Harapan hidup kelahiran : 25 - 85 (Standar UNDP)

· Tingkat melek huruf : 0-100 (Standar UNDP)

· Rata-rata lama sekolah : 0-15 (Standar UNDP)

· Konsumsi per kapita yang disesuaikan : 300.000-732.720

Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap data 160 negara pada tahun 1990, ranking HDI semua negara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) negara dengan pembangunan manusia yang rendah (low human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,50; (2) negara dengan pembangunan manusia yang menengah (medium human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79; dan (3) negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (high human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0. Negara dengan nilai HDI di bawah 0,5 berarti tidak memperhatikan pembangunan manusianya; negara dengan nilai HDI 0,51 hingga 0,79 berarti mulai memperhatikan pembangunan manusianya; negara dengan nilai HDI lebih dari 0,8 berarti amat memperhatikan pembangunan manusianya. Perlu dicatat bahwa HDI mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut. Selain itu, HDI memfokuskan pada tujuan akhir pembangunan (usia panjang, pengetahuan, dan pilihan material) dan tidak sekedar alat pembangunan (hanya GNP per kapita).

Tabel 2.6 menunjukkan perhitungan HDI dan rankingnya. Barbados adalah NSB dengan nilai HDI tertinggi. Sementara di antara negara-negara maju, ranking tertinggi diraih oleh Kanada, ke-2 oleh Swiss, dan ke-8 oleh AS. Perbedaan ranking GNP per kapita dengan ranking HDI yang positif (lihat kolom ke-5) menunjukkan bagaimana ranking relatif suatu negara meningkat bila digunakan HDI sebagai indikator sebagai ganti dari GNP per kapita; tanda negatif menunjukkan sebaliknya. Beberapa negara, seperti Gabon, Brunei, Angola, Namibia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, ranking pendapatan per kapitanya jauh melebihi ranking HDI. Ini berarti negara tersebut memiliki potensi untuk menggunakan pendapatannya guna memperbaiki kesejahteraan rakyatnya.

Sementara itu, negara-negara lain, seperti China, Kolumbia. Costa Rica, Cuba, Guyana, Madagaskar, Indonesia, dan Srilangka, memiliki ranking HDI jauh di atas ranking penghasilannya (ditunjukkan oleh tanda positif pada kolom ke-5). Ini memperlihatkan bahwa negara tersebut telah banyak menggunakan pendapatannya untuk meningkatkan kapabilitas manusianya.

Tabel 2.6. Human Development Index (HDI) untuk beberapa NSB, 1991/1992

Negara

Nilai HDI

Ranking HDI

Ranking GNP per kapita

Ranking GNP per kapita dikurangi

ranking HDI

Costa Rica

0.848

39

75

36

Brunei

0.829

44

29

-15

Columbia

0.813

50

91

41

Srilanka

0.665

90

128

38

China

0.644

94

143

49

Indonesia

0.586

105

121

16

Guyana

0.580

107

151

44

Gabon

0.525

114

42

-72

Madagaskar

0.396

131

162

31

Ethiopia

0.249

161

171

10

Sumber: UNDP, Human Development Report 1994 (1994: 94)

Kendati HDI memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan, Todaro (1995: 65) memberikan catatan berikut: Pertama, pembentukan HDI sebagian didorong oleh strategi politik yang didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan. Kedua, ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal (misalnya, tim PBB ingin menggunakan status nutrisi bagi anak berusia di bawah lima tahun sebagai indikator kesehatan yang ideal, tetapi datanya tidak tersedia). Ketiga, nilai HDI suatu negara mungkin membawa dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut. Keempat, alternatif pendekatan yang memandang ranking GNP per kapita, dan kemudian melengkapinya dengan indikator sosial lain masih dihargai. Kelima, kita harus selalu ingat bahwa indeks ini merupakan indikator pembangunan yang "relatif', bukan absolut, sehingga bila semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara miskin tidak akan memperoleh penghargaan atas kemajuannya.

Kendati demikian, HDI tetap bermanfaat setidaknya untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia antar negara maupun antar daerah. Sebagai ilustrasi, tabel 2.7 menyajikan data HDI untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 1999. Terlihat bahwa prestasi pembangunan manusia tertinggi dipegang oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang terendah berada di Nusa Tenggara Barat. Bahkan menariknya, UNSFIRS menyediakan data HDI untuk masing-masing kabupaten/kota di Indonesia (UNSFIRS, 2000).

Tabel 2.7. HDI per Provinsi : Indonesia, 1999

No.

Provinsi

Life

Expectancy

Education

Index

Purchasing

Power Parity

HDI

Index

Index

1

Daerah Istimewa Aceh

71

78.1

34.3

61.1

2

Sumatera Utara

70.2

81.5

34.7

62.1

3

Sumatera Barat

67.5

79.6

38.2

61.8

4

Riau

71.3

80

37.1

62.8

5

Jambi

69.3

77.5

35.7

60.8

6

Sumatera Selatan

67.5

77

28.9

57.8

7

Bengkulu

67

77.3

33.6

59.3

8

Lampung

68.2

75.3

34.9

59.4

9

DKI Jakarta

76.8

86.8

43.6

69.1

10

Jawa Barat

65.5

76.5

40.3

60.8

11

Jawa Tengah

72.2

69.9

40.3

60.8

12

D.I. Yogyakarta

76.5

74.5

45.1

65.4

13

Jawa Timur

67.5

67.4

40

58.3

14

Bali

74.2

70.3

42.2

62.2

15

Nusa Tenggara Barat

54.7

60.2

32.2

49.0

16

Nusa Tenggara Timur

64.3

66.8

31.8

54.3

17

Kalimantan Barat

65.2

67.9

31.1

54.7

18

Kalimantan Tengah

73.7

78.9

28.5

60.4

19

Kalimantan Selatan

60

76.4

37.7

58.0

20

Kalimantan Tmur

73.3

79.7

38.8 _

63.9

21

Sulawesi Utara

69.3

81.6

37.6

63.7

22

Sulawesi Tengah

62.8

77.3

27.1

55.7

23

Sulawesi Selatan

72.2

69.9

34.2

58.8

24

Sulawesi Tenggara

66.7

73.2

30

56.6

25

Maluku

70.7

80.8

31.5

61.0

26

Irian Jaya

65.8

59.9

31.3

52.3

Sumber : Bank Dunia (2000)

  1. Indikator Campuran

Pada tahun 1992 Biro Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator Susenas Inti (Core Susenas). Indikator Susenas Inti ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pendidikan

Indikatornya antara lain: tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.

2. Kesehatan

Indikatornya antara lain: rata-rata hari sakit, dan fasilitas kesehatan.

3. Perumahan

Indikatornya antara lain: sumber air bersih dan listrik, sanitasi, mutu rumah tinggal.

4. Angkatan Kerja

Indikatornya antara lain: partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.

5. Keluarga Berencana dan Fertilitas

Indikatornya antara lain: penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.

6. Ekonomi, khususnya tingkat konsumsi per kapita.

7. Kriminalitas

Indikatornya antara lain: jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun.

8. Perjalanan Swasta

Indikatornya antara lain: frekuensi perjalanan wisata per tahun.

9. Akses ke media massa

Indikatornya antara lain: jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.

  1. Keterkaitan Antar Indikator

Bagaimanakah keterkaitan antara ketiga sasaran pembangunan tersebut Beberapa studi dan kajian menunjukkan beragamnya arah keterkaitan antara ketiga sasaran fundamental tersebut. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi. Pembangun manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsu maupun tidak langsung melalui demokrasi. Pengaruh Iangsung pembangunan manusia terhadap pertumbuhan (hubungan 1) dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (1993) dan Bank Pembangunan Asia (ADB, 1997)

2.3 Kelemahan Umum Pendekatan Pendapatan per Kapita

Salah satu kelemahan penting dari tingkat pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan (indeks kesejahteraan) adalah bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masya­rakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masysarakat tersebut.

Sebenarnya, sudah lama orang meragukan kebenaran anggapan bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan pencerminan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh suatu masya­rakat. Namun demikian, masih tetap disadari bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka, karena memang disamping itu ada beberapa faktor lain yang seringkali merupakan faktor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka.

Kalau kita memperbandingkan kehidupan masyarakat antar negara, maka akan tampak faktor-faktor lain di luar tingkat pendapatan yang sangat berpengaruh kepada tingkat kesejah­teraan mereka. Faktor-faktor non ekonomi seperti adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, dan ada tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak merupakan beberapa contoh yang akan menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan di negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tidak banyak berbeda (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 26).

Sekedar gambaran, misalkan penduduk di daerah pegunungan mempunyai pendapatan yang sama dengan penduduk yang hidup di dataran rendah. Berdasarkan pada perbedaan alamnya dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di dataran rendah adalah lebih tinggi. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa pada umummya penduduk dataran rendah menghadapi tantangan alam yang lebih sedikit. Di dataran rendah iklimnya tidak terlampau dingin, pekerjaan pertanian lebih mudah dilaksanakan, dan energi yang dikeluarkan untuk bergerak dart satu tempat ke tempat lainnya relatif lebih sedikit.

Selain kedua hal yang diungkapkan di atas ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu hal yang bersifat subyektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda. Dengan demikian memberikan nilai-nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kese­jahteraan mereka. Ada sekelompok orang yang menekankan kepada penumpukan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur panting untuk mencapaii kepuasan hidup yang lebih tinggi. Dan ada pula sekelompok orang yang lebih suka untuk memperoleh waktu senggang (leisure time) yang lebih banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, perlu pula diingat bahwa pembangunan ekonomi akan merubah kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tradisional, seperti misalnya masyarakat menjadi bersifat lebih individualistis, hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih formal, dan sebagainya. Dengan demikian bertambah tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya diikuti pula oleh pengorbanan moril dan usaha yang lebih banyak oleh masyarakat tersebut. Di satu pihak pembangunan ekonomi akan mempertinggi kesejahteraan masyarakat, tetapi di lain pihak tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku hidup masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arthur Lewis: "… like every thing else, economic growth has its costs", yang berarti bahwa pembangunan ekonomi di samping memberi manfaat kepada masyarakat, juga membutuhkan pengorbanan-pengorbanan.

2.3.1 Kelemahan Metodologis Pendekatan Pendapatan per Kapita

Secara lebih khusus, nilai pendapatan per kapita sebagai indeks untuk menunjukkan perban­dingan tingkat kesejahteraan dan jurang (gap) tingkat kesejahteraan antar masyarakat mempunyai kelemahan. Kelemahan itu timbul karena perbandingan dengan cara demikian mengabaikan adanya "perbedaan-perbedaan antara negara dalam hal-hal sebagai berikut: struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat nasional, metoda perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang (kurs) dengan mata uang dolar Amerika Serikat (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 27-28).

Di NSB biasanya proporsi penduduk di bawah umur dan orang usia muda adalah lebih tinggi dari pada di negara-negara maju. Dengan demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua kelompok negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh pendapatan per kapita mereka. Selain tingkat pendapatan itu sendiri, distribusi pendapatan merupakan faktor panting. lainnya yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering tidak diperhatikan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu jika indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita.

Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara maju, pada tingkat awal pembangunan ekonomi distribusi pendapatan ini akan buruk, tetapi pada akhirnya distribusi pendapatan itu menjadi semakin baik. Namun demikian, pengalaman sejarah negara-negara maju tersebut tidaklah dialami oleh NSB. Perkembangan di banyak NSB menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan tersebut justru distribusi pendapatannya menjadi lebih tidak merata.

Untuk melihat perbandingan GNP per kapita menurut kurs pasar dengan GNP per kapita menurut kurs daya beli (purchasing power parity), bisa di Iihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Perbandingan GNP per kapita Menurut Kurs Pasar dan Menurut Paritas Daya Beli
(Purchasing Power Parity) Beberapa Negara Terpilih, 1997.

Negara menurut kurs pasar (1997)

GNP/kapita/tahun Menurut PPP US $

GNP/Kapita/tahun

US $

Negara-negara ASEAN

Kamboja

Vietnam

Indonesia

Filipina

Thailand

Malaysia

Brunai

Singapura

Newly Industrializing Countries

Korea selatan

Hongkong

Singapura

Negara maju/Industry

Canada

Italia

Australia

Inggris

Belanda

Jerman

Amerika Serikat

Jepang

Swiss

300(115)

320(144)

1.110 (75)

1.220 (71)

2.800 (50)

4.680 (35)

25.090

32.940 (4)

25

25.280 (13)

32.940 (4)

19.200 (18)

20.120(17)

20.540(16)

20.710(15)

25.820(12)

28.260(7)

28.740(6)

37.850(2)

44.320(1)

n.a

1.670 (91)

3.45 0 (67)

3.670 (63)

6.590 (41)

10.920 (29)

n.a

29.000 (1)

13.500

24.540 (4)

29.000 (1)

21.860(10)

20.060(16)

20.170(15)

20.520(14)

21.340(12)

21.300(13)

28.740(2)

23.400(6)

26.320(3)

Keterangan: Angka ( ) menunjukkan peringkat di dunia.

n.a. = not available (tidak tersedia)

Sumber: World Bank, World Development Report 1998/99, Oxford University Press, 1999.

Pada Tabel 1.1 di atas tampak bahwa di antara 5 negara ASEAN terbesar, Indonesia mempunyai GNP/kapita paling rendah, baik dari segi GNP/kapita menurut kurs pasar maupun menurut kurs paritas daya beli. Sementara Singapura yang merupakan negara terkecil di ASEAN yang jumlah penduduknya hanya 3 juta orang - mempunyai tingkat pendapatan per kapita tertinggi yaitu US $ 32.940.

Pola pengeluaran masyarakat di berbagai NSB kadang-kadang sangat berbeda dan perbedaan ini menyebabkan dua negara yang pendapatan per kapitanya sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Misalnya dua orang yang berpendapatan sama, tetapi salah seorang di antaranya harus mengeluarkan ongkos angkutan yang lebih tinggi untuk pergi ke tempat kerja, harus berpakaian necis, dan sebagainya, maka tidak dapat dikatakan bahwa kedua orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama tingginya.

Perbedaan iklim juga menimbulkan perbedaan pola pengeluaran masyarakat di negara­negara maju dan NSB. Masyarakat di negara maju harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan di NSB. Seperti diketahui, kebanyakan negara maju iklimnya lebih dingin dari NSB. Oleh karena itu penduduknya harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk menikmati suatu tingkat kehidupan yang sama yang bisa dinikmati oleh NSB,

Komposisi (struktur) produksi nasional yang berbeda juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dua masyarakat yang mempunyai pendapatan per kapita yang sama. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional (pengeluaran) yang digunakan untuk anggaran pertahanan dan pembentukkan modal (capital formation) lebih tinggi dari pada di negara lain yang pendapatan per kapitanya sama.

Metode perhitungan pendapatan nasional ini bersifat agregatif sehingga tidak dapat menunjukkan perubahan-perubahan serta distribusi antar sektor. Seperti misalnya jika sektor pertanian merupakan 50 persen dari GNP dan sektor non-pertanian juga 50 persen dari GNP, maka jika GNP tumbuh dengan 10 persen per tahun, kemungkinan distribusinya sebagai berikut.

Persentase kenaikan sektoral

SEKTOR

A

B

C

D

Pertumbuhan sektor pertanian

5

4

2

0

Pertumbuhan sektor non-pertanian

5

6

8

10

Kombinasi D menunjukkan adanya kemandegan (stagnasi) di sektor pertanian. Keadaan ini bisa menunjukkan bahwa pembangunan di sektor pertanian mengalami kegagalan. Padahal seperti diketahui sebagian besar penduduk di NSB hidup dari dan di sektor pertanian. Keadaan pada akhirnya akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduk di sektor tersebut semakin buruk.

Masih berkaitan dengan metoda perhitungan pendapatan nasional adalah adanya anggapan bahwa harga pasar dapat menggambarkan nilai sosial dari sesuatu barang. Kenyataan tersebut tidak selalu benar (harga pasar = nilai sosial sesuatu barang) karena adanya ketidaksempurnaan pasar sebagai akibat, misalnya adanya produksi yang tidak dipasarkan. Keadaan ini sering tampak di pedesaan, petani yang menghasilkan produk kemudian produk tersebut dikonsumsi sendiri. Hal ini tentu saja akan mengurangi jumlah pendapatan nasional yang sebenarnya yang pada akhimya akan merendahkan pendapatan per kapitanya.

Akhirnya sampailah pada masalah perbedaan nilai mata uang sendiri maupun dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Perbandingan tingkat pendapatan per kapita antara negara­negara maju dan NSB selalu mencerminkan perbedaan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih, besar dan pada yang sebenarnya terjadi di kedua kelompok negara tersebut.

Di NSB terdapat banyak kemungkinan yang menyebabkan taksiran nilai pendapatan per kapita mereka lebih rendah dari yang sebenarnya. Sebagai akibat lebih lanjut, berdasarkan perbandingan pendapatan per kapita, maka jurang (gap) antara mereka dengan negara-negara maju adalah lebih lebar dan yang sebenarnya.

Kesulitan dalam menukar nilai pendapatan per kapita dari mata uang sendiri ke dalam mata uang dollar ini bersumber dari adanya nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan negara lain tidak mencerminkan perbandingan harga dikedua negara tersebut. Misalnya, di negara kita nilai tukar resmi antara mata uang rupiah dengan dollar Amerika Serikat adalah US $ = Rp 8.750 (1999). Secara teoritis hal ini berarti bahwa barang-barang yang ada di Amerika Serikat (misalnya karat) apabila dikalikan dengan 8.750 harus sama nilainya dengan harga barang tersebut (karat) di Indonesia. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mungkin saja nilai barang tersebut di Indonesia lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang seharusnya menurut teori.

2.4 Kemajuan Pembangunan di Indonesia

2.4.1 Ukuran Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Representasi pemerintah dalam melihat suatu ukuran atau indikator di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik. Karena itu urgent untuk melihat pandangan BPS dalam hal ukuran kemajuan Pembangunan. Berdasarkan pada referensi yang telah dikemukakan diatas, mari mencoba melihat bagaimana ketersediaan informasi yang diberikan BPS terhadap beberapa indikator kemajuan pembangunan di Indonesia.

Indikator kemajuan pembangunan yang tersedia oleh BPS adalah statistik ketenagakerjaan. Situasi ketenagakerjaan menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu. Isu penting di ketenagakerjaan selain keadaan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Karena pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Referensi yang digunakan BPS adalah rekomendasi yang diberikan ILO dalam buku “Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO manual on conceps and Methods. ILO 1992. (“Memahami data strategis yang dihasilkan BPS”, halaman 63)

Indikator lain yang tersedia di Indonesia berdasarkan referensi adalah HDI. BPS menggunakan UNDP (United Nations for Development Program) sebagai acuan penyusunannya. Jika dibandingkan antara GDP/kapita dengan HDI, maka akan sering dijumpai ketidaksesuaian interpretasi indikator yang ada. Berangkat dari fakta perekonomian daerah, ketidaksesuaian ini dapat terlihat dengan terbukti semakin tinggi HDI (Human Development Index) tidak selalu semakin tinggi PDRB/kapita. (Sutyastie Soemitro Remi ,www.pikiran-rakyat.com dalam http://jendralaulia.multiply.com/journal/item/13).

Hal ini memang menunjukkan bahwa indikator-indikator non-moneter diperlukan untuk melengkapi kelemahan metodologis indikator moneter seperti GDP.

2.4.2 Diseminasi Data

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2006 adalah 5,48 persen. Sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2005 yakni 5,68 persen. Sedangkan pendapatan perkapita tahun 2006 adalah Rp 2.774.281,1 - lebih tinggi dibandingkan keadaan tahun 2005 yakni sebesar Rp 3.339.216,8 -. Demikian juga seterusnya, pendapatan per kapita di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berikut ini data laju pertumbuhan produk domestik bruto menurut lapangan usaha dari tiap tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2005 – 2009.

Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008*

2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

364,169.3

433,223.4

541,931.5

716,065.3

858,252.0

2. Pertambangan & Penggalian

309,014.1

366,520.8

440,609.6

540,605.3

591,531.7

3. Industri Pengolahan

760,361.3

919,539.3

1,068,653.9

1,380,713.1

1,480,905.4

a. Industri Migas

138,440.9

172,094.9

182,324.3

242,043.0

213,706.5

b. Industri Bukan Migas

621,920.4

747,444.4

886,329.6

1,138,670.1

1,267,198.9

4. Listrik, Gas & Air Bersih

26,693.8

30,354.8

34,723.8

40,846.1

46,823.1

5. Konstruksi

195,110.6

251,132.3

304,996.8

419,642.4

554,982.2

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

431,620.2

501,542.4

592,304.1

691,494.7

750,605.0

7. Pengangkutan dan Komunikasi

180,584.9

231,523.5

264,263.3

312,190.2

352,407.2

a. Pengangkutan

110,157.3

142,770.0

149,973.5

171,246.8

181,616.4

b. Komunikasi

70,427.6

88,753.5

114,289.8

140,943.4

170,790.8

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan

230,522.7

269,121.4

305,213.5

368,129.7

404,116.4

a. Bank

88,287.4

95,708.4

105,536.8

125,515.4

132,186.0

b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank

20,808.7

26,778.9

32,581.5

41,753.2

47,959.2

c. Jasa Penunjang Keuangan

1,581.3

2,011.1

2,490.1

2,807.1

3,230.7

d. Real Estat

81,474.3

97,396.9

110,239.9

132,023.6

145,260.7

e. Jasa Perusahaan

38,371.0

47,226.1

54,365.2

66,030.4

75,479.8

9. Jasa-jasa

276,204.2

336,258.9

398,196.7

481,669.9

573,818.7

a. Pemerintahan Umum

135,132.8

167,799.7

205,343.9

257,547.7

318,580.8

b. Swasta

141,071.4

168,459.2

192,852.8

224,122.2

255,237.9

Produk Domestik Bruto

2,774,281.1

3,339,216.8

3,950,893.2

4,951,356.7

5,613,441.7

Produk Domestik Bruto Tanpa Migas

2,458,234.3

2,967,040.3

3,534,406.5

4,427,193.3

5,146,512.1

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Ciri-ciri umum dan struktur ekonomi di negara sedang berkembang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencoba membagi negara berkembang menjadi 3 kelompok, yakni 44 negara paling miskin (least developed), 88 negara yang sedang berkembang (developing nations) dan 13 negara kaya yang merupakan anggota OPEC. Sedangkan Bank Dunia membagi 133 negara yang berpenduduk lebih dari satu juga orang ke dalam empat kategori, yaitu (a) negara yang berpendapatan rendah dengan GNI per kapita pada tahun 2002 kurang dari US$ 735, (b) berpendapatan menengah dengan GNI per kapita antara US$ 736 sampai US$ 2.934, (c) berpendapatan menengah tinggi dengan GNI per kapita US$ 2.935 sampai US$ 9.075 dan (d) berpendapatan tinggi dengan GNI per kapita lebih tinggi dari US$ 9.076.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar