Rabu, 09 Juni 2010

KEMISKINAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak pihak di Negara-negara kaya maupun miskin yang tidak lagi meyakini pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan nomor satu yang harus selalu dikejar-kejar dan diutamakan. Negara-negara maju nampaknya kini mulai lebih menekankan pada “kualitas hidup”, dan hal itu antara lain dinyatakan dengan bentuk-bentuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain.

Di Negara-negara miskin perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan yang berimbas pada kemiskinan, semuanya sama-sama penting, namun hampir selalu sangat sulit diwujudkan secara bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi, dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siap melakukan dan siap menikmati hasil-hasilnya kalangan elit kaya raya yang minoritas, ataukah mayoritas rakyat yang miskin. Seandainya yang diserahi wewenang itu adalah kelas elit yang kaya, maka mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik; hanya saja ketimpangan pendapatan dan kemiskinan absolute akan semakin parah. Tetapi jika yang dipilih adalah mayoritas miskin, segenap hasilnya harus dibagi secara lebih merata, dan hal ini kurang terpacunya GNP secara agregat atau nasional.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan telah banyak dilakukan di Indonesia disimpulkan dengan analisa kemiskinan yang terjadi. Salah satunya terdapat hubungan negative yanmg sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang, namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemniskinan meningkat lagi. Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanent, walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode sebelum krisis, alias banyak masyarakat yang tetap rentan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga pertumbuhan berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang,namun tidak mengurangi kemiskina secara permanen. Sejumlah besar masyarakat tetaprentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, manajemen kejuta (management of shocks) dan jarring pengaman harus diterapkan.

Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan harus dilakukan secara signifikan sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan, serta memberikan hak atas property dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan.

1.2 Permasalahan

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antar budaya satu dan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun umumnya pada saat Negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan, akan berubah.

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap Negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita perbulan minimum untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Dalam hal ini digunakan dengan 2 macam pendekatan yaitu pendekatan kebutuhan dasar dan head count index. Pendekatan yang pertama sering digunakan untuk mengkonseptualitaskan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan head count index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolute.

Untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena tidak samanya dengan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah , yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu adalah bermuaranya pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of proverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki cirri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan capital terjadi, diikuti dengan rendahnya produktifitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran perangkap kemiskinan ini.

Gunanya penyusunan makalah ini ialah tak lain untuk menjawab fenomena-fenomena dari unsur yang terkait ke dalam kemiskinan, yaitu sebagai berikut :

• Pengertian secara eksplisit maupun implisit mengenai kemiskinan.

• Apa saja yang termasuk ke dalam indikator-indikator kemiskinan?

• Seperti apa wajah kemiskinan Indonesia saat ini?

• Apa yang menjadi sebab kemiskinan terus meningkat?

• Bagaimana strategi yang baik untuk mengentaskan kemiskinan?

• Seperti apa kebijakan pemerintah dalam menanggapi kemiskinan?

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

· Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

· Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

· Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

2.2.1 Pengertian kemiskinan dan indikator kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2010 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Hasil survei nasional sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS yang dilakukan Maret 2009 mencatat jumlah penduduk miskin naik 3,95 juta jiwa dibanding Februari 2008. Jumlah absolut penduduk miskin menjadi 39,05 juta atau 17,75% dari total penduduk Indonesia.

Di luar faktor-faktor internal yang membelenggu penduduk miskin, berbagai faktor eksternal, seperti situasi perekonomian nasional yang tak kunjung pulih dan kebijakan pemerintah pusat yang membebani rakyat, sering menyebabkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentas masyarakat miskin seolah tak banyak berarti.

Bahkan, terbukti jumlah penduduk miskin malah meningkat tajam setelah pemerintah memutuskan mencabut subsidi harga BBM. Diperkirakan jika pendataan BPS dilakukan pada September atau Oktober, jumlah penduduk miskin niscaya akan makin besar.

The poor will always be with us. Inilah idiom populer tentang kemiskinan yang dikutip oleh sosiolog kemiskinan paling populer saat ini, Zygmunt Baumant (1998:1). Idiom tersebut memberi makna bahwa kemiskinan—dan orang-orang miskin—adalah kondisi inheren dalam masyarakat manapun, dulu dan sekarang, kemungkinan di masa depan jika dunia tak berubah. Poverty, atau kemiskinan pada dasarnya adalah kondisi kekurangan. Ada banyak cara memaknai ‘kekurangan’, karena itu, Saya mencoba merinci setidaknya terdapat 3 pendekatan dalam mendifinisikan kemiskinan:

a) Kemiskinan yang dideskripsikan sebagai kekurangan material need. Kemiskinan, dalam hal ini, didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sebuah komunitas kekurangan esensial untuk memenuhi standar kehidupan minimum yang terdiri dari sandang, pangan, papan (sumberdaya material).

b) Kemiskinan yang dideskripsikan dari aspek hubungan dan kebutuhan sosial, seperti social exclusion (pengucilan sosial), ketergantungan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk pendidikan serta informasi.

c) Kemiskinan yang dideskripsikan sebagai kurangnya pendapatan dan kemakmuran yang ditetapkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dari sinilah munculnya pemilahan kemiskinan secara global berdasarkan pendapatan harian keluarga, yaitu kurang dari $1 atau $2 sehari.

.
Konkretnya, survei data riset World Bank “Voices of the Poor”, terhadap 20.000 penduduk miskin di 23 negara (termasuk Indonesia), faktor-faktor kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai kehidupan yang sulit, lokasi yang terpencil, keterbatasan fisik, hubungan timpang gender, problem dalam hubungan sosial, kurangnya keamanan, penyalahgunaan kekuasaan, lembaga yang tidak memberdayakan, terbatasnya kapabilitas, dan lemahnya organisasi komunitas.

Jelas, permasalahan kemiskinan bukan terletak pada ketidakmampuan memenuhi standar-standar ekonomi yang didasarkan pada ukuran material resources. Adapula kondisi kekurangan social resources yang menyebabkan kemiskinan. Itu sebabnya kemiskinan begitu kompleks, mencakup berbagai bidang, hingga kemiskinan acap pula disebut sebagai plural poverty—kemiskinan plural.

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Kesulitan utama yang dihadapi pemerintah untuk memberantas kemiskinan terutama terkait tingkat kedalaman dan perluasan kemiskinan yang boleh dikatakan telanjur kronis.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

· Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

· Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

· Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

· Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

· Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negera terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Studi yang dilakukan LPPKM Universitas Airlangga (2006) acap kali menemukan kecenderungan bahwa kian banyaknya kenaikan biaya hidup di masyarakat menyebabkan beban dan penderitaan yang ditanggung keluarga miskin menjadi makin berat. Kondisi ini diperparah oleh peluang kerja yang tak kunjung membaik pascakrisis dan terlebih pasca kenaikan harga BBM.

Selain itu, kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah sering diperparah oleh faktor-faktor yang sifatnya struktural. Bagi masyarakat miskin, kemiskinan bukan sekadar persoalan kekurangan penghasilan dan terpaksa hidup serba kekurangan, tetapi juga menyangkut akses untuk meraih sumber-sumber produksi dan jaringan sosial-ekonomi yang memungkinkan mereka dapat survive di tengah iklim persaingan yang makin keras.

Keterbatasan modal usaha, jaringan pemasaran, serta lemahnya posisi bargaining menyebabkan penduduk miskin terpaksa kalah ketika bersaing dalam situasi pasar yang lebih berpihak kepada pemilik modal kuat.

Kenaikan harga BBM juga menyebabkan terjadinya pendalaman kemiskinan yang mengakibatkan keluarga miskin terperangkap dalam jerat utang yang kian berat akibat keperluan hidup yang bertambah.

Selama ini program penanggulangan kemiskinan dalam banyak hal hanya efektif dan berfungsi untuk memperpanjang daya tahan hidup menghadapi tekanan keperluan hidup pasca kenaikan harga BBM.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya karitatif, seperti pemberian BLT (bantuan lansung tunai) malah menimbulkan dan melahirkan ketergantungan di kalangan penduduk miskin kepada subsidi negara.

2.2.3 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat miskin bukan hanya mencakup upaya pengembangan kegiatan produkif mereka, tetapi juga menyangkut upaya pemberdayaan yang dapat menjamin keluarga miskin memperoleh apa yang sebetulnya menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.

Pengalaman di masa lalu mengajarkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang hanya berdasarkan pertimbangan logika produksi atau mengejar peningkatan omzet produksi, terlebih program yang sifatnya karitatif, menyebabkan terjadinya overs stock dan berhadapan dengan keterbatasan pangsa pasar.

Program itu juga melahirkan proses marginalisasi dan ketergantungan penduduk miskin yang makin mencolok mata. Kelompok buruh, pekerja di sektor informal, pegawai rendahan, dan sejenisnya umumnya makin tersisih, rawan diperlakukan salah, dan sulit dapat melakukan mobilitas vertikal karena struktur yang ada makin hari terasa makin tidak ramah. Berdasarkan dari sebuah studi yang dilakukan telah menemukan program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah -terutama dalam bentuk pemberian subsidi yang karitatif dan bantuan modal usaha atau pembinaan usaha produktif keluarga miskin- sering terkonsentrasi pada rekayasa yang sifatnya teknis produksi.

Selain itu, program tersebut cenderung beriorientasi kuantitas, sehingga dalam banyak hal lebih menguntungkan kelompok masyarakat yang memiliki modal dan aset produksi yang berlebih.

Kebijakan pembangunan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan sering kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin. Akibatnya, yang terjadi ialah paket-paket kebijakan dan program yang bersifat meritokratis.

Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika pemerintah mengucurkan sejumlah dana kepada masyarakat miskin tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan struktur sosial di masyarakat lokal yang terpolarisasi atau terstrativikasi atas dasar berbagai dimensi?

Mungkinkah pedagang kecil-kecilan dengan latar belakang pendidikan yang rendah dapat mengembangkan usaha dan menembus pasar yang lebih luas, sementara di saat yang sama supermarket mini dan sebagainya masuk ke kampung-kampung dan kompleks perumahan?

Mungkinkah kelompok buruh nelayan atau nelayan miskin bisa meningkatkan kesejahteraan jika paket bantuan teknologi perikanan lebih diprioritaskan kepada nelayan pemilik atau juragan kapal yang dinilai lebih bisa dipercaya bakal tidak menunggak cicilan pinjamannya?

Ke depan, untuk mencegah agar tidak lagi terperosok pada kekeliruan serupa, dan upaya pemberdayaan masyarakat miskin bisa efektif, yang diperlukan selain introspeksi, juga revitalisasi program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar berpihak kepada lapisan yang paling miskin.

Guna mengatasi kemiskinan, Pemerintah merinci sejumlah strategi sbb:
- Strategi pertumbuhanekonomi.
- Penciptaan pasar bebas.
- Bantuan langsung.
- Perubahan lingkungan sosial dan kapabilitas warga miskin.
- Millenium Development Goals.
- Pendekatan berbasis kultural.


Di Indonesia, pada tahun 1970-an, pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ini meliputi pemenuhan kebutuhan pangan senilai 2100 kalori per orang/hari, adanya fasilitas kesehatan dasar, air bersih, sanitasi, tempat tinggal, dan akses pendidikan. Memasuki dekade 1990-an, upaya pengentasan kemiskinan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, dengan cara meningkatkan kapabilitas SDM. Ini ditempuh lewat pembangunan infrastruktur pedesaan, distribusi aset ekonomi dan modal usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat melalui program berskala nasional meliputi IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), hingga KDP (Kecamatan Development Program).

Kini, yang coba diterapkan dalam pembangunan nasional adalah pendekatan berbasis hak (rights based approach). Wujudnya adalah Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), yang secara pelahan diupayakan melalui pemenuhan sepuluh hak-hak dasar, yaitu hak atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi. Dalam rumusannya, SNPK memperlihatkan adanya pergeseran paradigma kemiskinan—yang kini tidak lagi terbatas pada upaya mencukupi kebutuhan material, tetapi juga meliputi pemenuhan kebutuhan sosial.

2.2.4 Kebijakan Kemiskinan Indonesia

Permasalahan dasar kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi dimana masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen (BPS, Maret 2006), masih tingginya Rumah Tangga Miskin di Indonesia yaitu 19,2 juta KK ( BPS, 2006), masih tingginya angka pengangguran sebesar 10,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 103 juta jiwa (2006). Selain itu, dalam hal akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan & permukiman, infrastruktur, permodalan/kredit dan informasi bagi masyarakat miskin dirasakan masih sangat terbatas. Jika diamati dengan seksama di sebagian wilayah nusantara ini, masih terdapat luasnya kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan yang jumlahnya sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110 kota-kota, dan 42.000 desa dari sejumlah 66.000 desa dikategorikan desa miskin.

Tingkat kinerja penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia kondisinya masih belum optimal. Koordinasi yang dalam hal pendataan, pendanaan dan kelembagaan masih lemah. Kelemahan ini juga dirasakan pada koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan di antara instansi pemerintah pusat dan daerah, begitu juga dengan integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, serta sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani) dalam penyelenggaraan keseluruhan upaya penanggulangan kemiskinan. Selain kelembagaan di pemerintah, kita masih dihadapkan pada fakta pada belum optimalnya dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

Gambar 1

Catatan : Untuk Tahun 2007 diambil dari pagu indikatif program penanggulangan kemiskinan usulan Departemen dan LPND (RKP 2007)

Perkembangan Jumlah Anggaran Program & Proyek Penanggulangan Kemiskinan di APBN

Perkembangan Jumlah Anggaran Program & Proyek Penanggulangan Kemiskinan di APBN

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia

Saat ini, kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar dan pemecahan permasalahannya menjadi agenda utama pembangunan Indonesia. Negara ini dihadapkan pada bayang-bayang peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%). Jika dibandingkan dengan bulan Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), terdapat kenaikan sebesar 3,9 juta. Kenaikan ini merupakan kenaikan pertama kali setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks sehingga penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin sesungguhnya sangat banyak dan bermacam-macam. Tetapi penyebab yang paling utama melanda negeri ini adalah adanya kenaikan harga beras sekitar 33%, kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 114% dimana harga minyak tanah naik hampir tiga kali lipat. Kondisi tersebut meningkatkan inflasi menjadi 17,95% dan pengeluaran penduduk miskin naik 6%. Selain itu, perubahan metodologi perhitungan jumlah penduduk miskin dan jumlah sampel yang kurang mencukupi.

Gambar 2

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.


Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.


Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Penyebab Kegagalan


Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.


Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

.
Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.


Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.


Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.


Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.

Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.


Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.


Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik lokal.


Strategi ke depan.


Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.


Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.


Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun ditingkat komunitas.


Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.


Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antrophologi, dan yang lainnya.

2.2 Kemiskinan Indonesia

Profil kemiskinan di Indonesia 2009

· Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta ( 14,15 persen ). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.

· Selama periode maret 2008 sampai dengan maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang.

· Peresentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (17,35 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

· Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan ( perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,57 persen.

· Komoditi makanan yang berpengaruh besar nilai Garis kemiskinan adalah besar, gula pasir, telur, mie instant, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah.

· Pada Maret 2008-Maret 2009, indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996-2008

Jumlah persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun ( Tabel 1, Ganbar 1, dan Gambar 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode sama.

Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.

Peningkatan jumlah dan persentase pendudk miskin selama Februari 2005- Maret 2006 terjadi karena harga-harga barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkian oleh inflasi umum yang sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42) persen pada tahun 2008.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase penduduk Miskin di Indonesia

Menurut Daerah, 1996-2008

(1)

Kota

(2)

Desa

(3)

Kota+Desa

(4)

Kota

(5)

Desa

(6)

Kota+desa

(7)

1996

9,42

24,59

34,01

13,39

19,78

17,47

1998

17,60

31,90

49,50

21,92

25,72

24,23

1999

15,64

32,33

47,97

19,41

26,03

23,43

2000

12,30

26,40

38,70

14,60

22,38

19,14

2001

8,60

29,30

37,90

9,76

24,84

18,41

2002

13,30

25,10

38,40

14,46

21,10

18,20

2003

12,20

25,10

37,30

13,57

20,23

17,42

2004

11,40

24,80

36,10

12,13

20,11

16,66

2005

12,40

22,70

35,10

11,68

19,98

15,97

2006

14,49

24,81

39,30

13,47

21,81

17,75

2007

13,56

23,61

37,17

12,52

20,37

16,58

2008

12,77

22,19

34,96

11,65

18,93

15,42

Tahun

Jumlah Penduduk miskin (Juta)

Persentase Penduduk Miskin

Gambar 1

Persentase Kemiskinan di Perkotaan, Perdesaan, dan Perkotaan + Perdesaan

Menurut Tahun

Gambar 2

Jumlah penduduk Miskin di Perkotaan, Perdesaan, dan Perkotaan+Perdesaan

Menurut Tahun

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Jumlah pendududk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen), Dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam daripada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008- Maret 2009 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut :

a. Selama periode Maret 2008 – Maret 2009 inflasi umum relative stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)

b. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80) dari laju inflasi.

c. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sector pertanian) naik 13,22 persen dan selama Subround 1 ( Januari - April 2008) terjadi panen raya.

d. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan ( nelayan ). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008- Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 0,88 persen untuk subsektor perikanan (nelayan). Di subsektor tanaman panagn inddeks harga jual petani (It) naik sebsar 10,95 persen, sementara indeks harga beli petani (Ib) naik 9,98 perse3n. Di subsektor perikanan indeks jual petani (It) naik sebesar 15,47 persen sementar indeks beli petani (Ib) hanya sebesar 9,70 persen.

Tabel 2

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin

Menurut Daerah, Maret 2008-Maret 2009

Daerah/Tahun

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bln)

Jumlah Penduduk Miskin (Juta)

Persentase Penduduk Miskin

Makanan

Bukan Makanan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perkotaan

Maret 2008

143 879

60 999

204 896

12,77

11,65

Maret 2009

155 909

66 214

222 123

11,91

10,72

Perdesaan

Maret 2008

127 207

34 624

161 831

22,19

18,93

Maret 2009

139 331

40 503

179 835

20,62

17,35

Kota+Desa

Maret 2008

135 270

47 366

182 636

34,96

15,42

Maret 2009

147 339

52 923

200 262

32,53

14,15

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,65 persen, yaitu dari Rp 182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2008, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,07 persen, tetapi pada bulan Maret 2009, peranannya hanya turun sedikit menjadi 73,57 persen.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2008, sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan sebesar 28,06 persen di perdesaan dan 38,97 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (3,10 persen di perkotaan; 4,18 persen di perdesaan), telur (3,38 persen di perkotaan; 2,14 persen di perdessaan ), tempe (2,56 persen di perkotaan; 2,14 persen di perdesaan), dan tahu (2,27 persen di perkotaan; 1,65 persen di perdesaan).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 5,28 persen di perdesaan dan 7,38 persen dan 7,38 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,07 persen, 2,72 persen dan 2,65 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).

Pola yang serupa juga terlihat pada Bulan Maret 2009. Pengeluaran untuk beras masih memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 25,06 persen di perkotaan dan 34,67 persen di perdesaan. Beberapa barang-barang kebutuhan pokok lainnya, masih berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, seperti gula pasir (2,83 persen di perkotaan; 3,72 di perdesaan), telur (3,61 persen di perkotaan; 2,68 di perdesaan), mie instan (3,21 persen di perkotaan; 2,70 di perdesaan),tempe (2,47 di perkantoran; 2,09 di perdesaan), dan tahu (2,24 persen di perkotaan; 1,60 persen di perdesaan).

Sumbangan komoditi bukan makanan di perdesaan lebih kecil dibanding di perkotaan. Sumbangan komoditi bukan makanan terhadap Garis Kemiskinan terbesar adalah pengeluaran untuk rumah, yaitu 7,58 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perdesaan. Pengeluaran listrik di perkotaan memberi sumbanagn lebih besar kepada Garis Kemiskinan yang mencapai 3,08 persen, sedangkan perdesaan hanya 1,81 persen. Sumbangan komoditi lain terhadap Garis Kemiskinan adalah angkutan 2,85 persen di perkotaan dan 1,34 persen di perdesaan, dan minyak tanah menyumbang sebesar 1,73 persen di perkotaan dan 0,70 persen di perdesaan.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks keparahan Kemiskinan

Persoalan Kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2008-Maret 2009, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman Kemiskinan turun dari 2,77 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2,50 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,76 menjadi 0,68 pada periode yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 3

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2008-Maret 2009

Tahun

Kota

Desa

Kota+Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2008

2,07

3,42

2,77

Maret 2009

1,91

3,05

2,50

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Maret 2008

0,56

0,95

0,76

Maret 2009

0,52

0,82

0,68

Nilai Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Pada bulan Maret 2009, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 3,05. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,82. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada di daerah perkotaan.

5. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk mmenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,dll).

d. Garis Kemiskinan Bukan makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan keshatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2009 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) panel modul Konsumsi bulan maret 2009. Jumlah sampel sebesaar sebesar 68.000 RT dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk mempekirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.

3.2 Rekomendasi

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar