BAB 2
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kemiskinan
2.1.1 Konsep Kemiskinan
Secara umum kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik (Tjiptoherijanto,1997: 76).
Menurut Lewis, A. (dalam Suparlan, 1993: 5), memandang kemiskinan dan cirricirinya sebagai suatu kebudayaan atau sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga.(Suparlan, 1993: 4–5).
Pandangan ini menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan di negara-negara modern bukan hanya menyangkut masalah kelumpuhan ekonomi, masalah disorganisasi atau masalah kelangkaan sumber daya, melainkan di dalam beberapa hal juga bersifat positif karena memberikan jalan ke luar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Selanjutanya Lewis, mendefinisikan kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap
Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi di atas saling berkaitan sehingga kemajuan atau kemunduran pada satu aspek akan mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada apek yang lain. Kemiskinan juga terjadi baik secara individu maupun secara kolektif, dapat terjadi pula di pedesaan atau perkotaan.
kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme.
Kebudayaan Kemiskinan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meriah sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Sekali kebudayaan tersebut tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak.
Kemiskinan menurut Suparlan (1993: 3), adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
Menurut Kadir, (1993: 5) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka. Sehingga akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Menurut Mubyarto, (1990: 159) , golongan miskin adalah golongan yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja dan angka kematian balita. Menurut Salim (1984: 61), mendifinisikan golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah karena rendahnya produktifitas, di mana rendahnya tingkat produktifitas disebabkan oleh :
1. tidak memiliki asset produksi
2. lemah jasmani dan rohani.
Simanjuntak, .(1993), berpendapat bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, perumahan, kesehatan dengan memadai.
Menurut World Health Organization, (world Bank,1995), kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat dikatakan timbul karena pendapatan yang rendah, namun demikian ada negara yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatanya kurang merata.
2.1.2 Ciri dan Ukuran Kemiskinan
Ciri – ciri kemiskinan pada umumnya dipaparkan sebagai berikut :
Menurut Salim (1984: 63.) memberikan ciri – ciri kemiskinan sebagai berikut :
1. mereka yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah, modal dan keterampilan)
2. tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. rata-rata pendidikan mereka rendah.
4. sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai buruh tani. yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah.
Menurut Juoro, (1985: 8), golongan miskin yang tinggal di kota ialah mereka yang hidup di suatu perekonomian yang biasa disebut slum. Mereka bukanlah gelandangan karena mempunyai pekerjaan, tempat tinggal, aturan hidup bermasyarakat dan memiliki aspirasi.
Menurut Tumanggor dalam Ismail (1999: 3), cirri-ciri masyarakat yang berpengahasilan rendah / miskin adalah :
- pekerjaan yang menjadi mata pencarian mereka umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar.
- 2. nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan
- 3. nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
- 4. karena kemampuan dana yang sangat kurang, maka untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali.
Sementara itu menurut Azhari (1992: 32), menggolongkan kemiskinan
kedalam tiga macam kemiskinan yaitu :
1. Kemiskinan alamiah
Kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat tehnologi yang sangat rendah. Termasuk didalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah- tengah sumber daya alam yang tetap.
2. Kemiskinan struktural
Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas- fasilitas secara merata. Dengan perkataan lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.
3. Kemiskinan kultural
Kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta pesta adat lainnya.termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorentasi kemasa depan.
Ukuran Kemiskinan
Untuk mengukur kemiskinan ada beberapa konsep atau ukuran, diantaranya adalah:a.
Menurut Azizy, A.Qodri dalam Zadjuli (2007), ukuran garis kemiskinan ataupun garis kemakmuran menurut Islam dapat dianalisis melalui:
1. penerimaan sebagai berikut:
Y r = C r + S + T + (X – M) + Z r .
di mana: Y r = jumlah penerimaan/pendapatan
C r = pendapatan sektor keluarga
S = saving
T = tax
X = expor
M = impor
Z r = zakat, infaq dan shodaqoh
3. pengeluaran sebagai berikut:
Y e = C e + I + Ge + (X – M) + Ze
di mana: Y e = jumlah pengeluaran
C e = pengeluaran sektor keluarga
I = investasi swasta
G e = pengeluaran pemerintah
M = impor
Z e = pengeluaran zakat, infaq dan shodaqoh
( Sumber : Zadjuli, Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Ekonomi Islam Di Indonesia )
2.1.3 Macam Kemiskinan
Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun dapat dijelaskan menjadi 4 macam, yaitu:
a. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan jenis ini adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok atau dasar minimum yang memungkinkan ia hidup layak (makanan, pakaian, dan perumahan). Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan jenis ini adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya.Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti. Tetapi penentuan garis kemiskinan absolut secara objektif sulit dilakukan karena banyak faktor yang berpengaruh. Garis kemiskinan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain sehingga tidak ada ukuran yang berlaku umum.
b. Kemiskinan Relatif
Adalah suatu keadaan dimana seseorang pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingakan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.
c. Kemiskinan Struktural
Adalah keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang menghalanginya. Salah satu contohnya adalah pola pemilikan sumber daya produksi yang begitu timpang, yang menyebabkan pihak yang lemah tidak bisa berkutik, sedangkan pihak yang kuat berpeluang mengeksploitasi sesama atau mencari keuntungan dengan cara memeras pihak lain.
d. Kemiskinan Sosial Budaya
Adalah kemiskinan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, pandangan masyarakat terhadap nilai kerja, waktu, dan alam sekitar dapat menyebabkan suatu masyarakat tertinggal. Pandangan masyarakat yang menghargai kerja keras, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab akan membawa pada kemajuan. Sebaliknya, pandangan masyarakat yang menganggap hina kerja keras, tidaj tahu disiplin, suka melarikan diri dari persoalan, dan mudah melemparkan tanggung jawab pada pihak lain, menyababkan masyarakat itu tertinggal dan miskin.
Prof. Koentjoroningrat, menyebutkan bahwa penyebab suatu ketertinggalan masyarakat adalah: mental priyayi, kurang menghargai waktu, kurang perencanaan, sikap anut grubyug, kurang disiplin, pandangan irrasional dan takhayul, lekas menerima nasib, statis dan sulit menyesuikan diri, cara berpikir pola bertindak feodal, penghargaan berlebihan terhadap pekerjaan kantor dan sibuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan masa bodoh pada orang lain.
2.1.3 Indikator Kemiskinan
Yang menjadi indikator dalam penilaian kemiskinan yaitu :
a. Tingkat konsumsi beras, untuk daerah pedesaan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Untuk daerah perkotaan digolongkan miskin jika konsumsi beras 360 kg per kapita per tahun atau di bawahnya.
b. Tingkat pendapatan, digolongkan miskin jika pendapatan yang mereka peroleh tidak mampu memenuhi kebutuhan primer.
c. Indikator Kesejahteraan Rakyat, ada 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan.
d. Kebutuhan Fisik Minimum, KFM adalah kebutuhan yang bersifat pokok selama satu bulan bagi seorang pekerja, yang diukur dalam uang berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin, dan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak, yang dinyatakan dalam rupiah.
e. Badan Pusat Statistik menggunakan tolok ukur Bank Dunia, yaitui rata-rata pengeluran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2100 kalori per hari untuk kelompok makanan ditambah dengan kebutuhan non makanan minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.
f. Ukuran kemiskinan relatif (tingkat ketimpangan distribusi pendapatan) dengan menggunakan Indeks Gini, yang mengukur berapa persen penduduk mendapat berapa persen dari pendapatan nasional.
g. Indikator-indikator yang lain, yang biasa dipakai adalah untuk mengukur taraf perkembangan suatu nagara adalah:
1) Tingkat pendidikan:berapa persen jumlah penduduk yang buta huruf, tidak sekolah, lulus akademi atau perguruan tinggi, jumlah surat kabar, dan jumlah terbitan buku per kapit.
2) Pelayanan kesehatan: umur rata-rata dan harapan hidup, jumlah dokter per 100.000 orang penduduk, jumlah rumah sakit dan angka kematian bayi.
3) Keadaan gizi, rata-rata konsumsi, per hari per orang.
4) Perumahan dan tersedianya air minum bagi rakyat.
5) Jumlah listrik per kapita.
6) Dualisme ekonomi: jumlah dan prosentasi penduduk yang tinggal di kota dan desa.
7) Perhubungan dan prasarana komunikasi serta isolasi daersh.
8) Peradilan, hukum yang pandang bulu, dan keadilan yang bisa dibeli.
9) Kuat tidaknya paham golongan, daerah, dan sisi-sisa feodalisme.
2.1.4 Aspek – Aspek Kemiskinan
Prioritas pada produksi barang-barang primer
Yang dimaksud dengan produksi primer adalah produksi dari sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan. Pada umumnya aspek jenis ini dialami oleh NSB (Negara Sedang Berkembang) dengan jumlah penduduknya 60% ada di sektor primer. Konsentrasi ini disebabkan karena NSB memiliki faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang relatif banyak, namun tidak didukung dengan keterampilan serta penguasaan iptek untuk mengolah dumber daya yang ada.
A. Masalah tekanan penduduk
Tekanan penduduk dapat berbentuk sebagai berikut:
i. Adanya pengangguran di desa, karena luas tanah yang relatif sedikit dihadapkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang ingin mengolah tanah pertanian yang ada.
ii. Adanya kenaikan jumlah penduduk yang pesat, disebabkan menurunnya tingkat kematian dan makin tingginya tingkat kelahiran.
iii. Tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan makin besarnya jumlah anak yang menjadi tanggungan orang tua.
B. Sumber alam belum banyak diolah
Sumber-sumber ini masih bersifat potensial karena belum dapat menjadi sumber-sumber yang riil. Penyebabnya adalah kekurangan kapital, tenaga ahli, dan wiraswasta.
C. Penduduk masih terbelakang, kualitas penduduk sebagai faktor produksi atau labour masih rendah.
Mereka cenderung tidak mau meninggalakn tempat kelahirannya sehingga tidak terjadi mobilitas tenaga kerja.
D. Kekurangan capital
Disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi. Tingkat investasi bergantung pada banyak sedikitnya tabungan dan tingkat penghasilan. Rendahnya penghasilan akan menyebabkan produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber alam, tanah, dan kapital (negara itu miskin karena miskin).
f. Orientasi ke perdagangan luar negeri condong pada perdagangan barang-barang sektor primer.
Sayangnya, hal ini terjadi bukan karena adanya surplus barang-barang dalam negeri tetapi karena ketidakmampuan dalam mengolah barang-barang primer itu menjadi barang yang lebih berguna.
2.2 PENGANGGURAN
2.2 Konsep ketenagakerjaan
Angkatan kerja (Labor Force) adalah jumlah yang bekerja (employed) dan yang tidak bekerja (unemployed) yang berumur 15 tahun – 55 tahun
Kesempata kerja ( Employment) jumlah pekerja umur 15 tahun – 55 tahun atau yang termasuk dalam angkatan kerja yang memilik pekerjaan.
Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bias diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.
Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara, karena:
a) Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi.
b) Sumber Daya Alam.
c) Kewiraswastaan.
Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Adapula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja:
a. Masalah-masalah perluasan kesempatan kerja.
b. Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja.
c. Pengangguran.
Sumitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Faktor-faktor yang menentukan angkatan kerja menurut Sumitro diantaranya:
a. Jumlah dan sebaran usia penduduk.
b. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda.
c. Peranan kaum wanita dalam perekonomian.
d. Pertambahan penduduk yang tinggi.
e. Meningkatnya jaminan kesehatan.
Beberapa teori tentang “Dapatkah kesempatan kerja menampung seluruh angkatan kerja?”
a. Menurut kaum klasik, jika terjadi pengangguran dalam suatu negara, itu berarti penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja.
b. Keynes, penggunaan tenaga kerja secara penuh jarang sekali terjadi.
2.2.1 Definisi dan Konsep Pengangguran
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Menurut Djohanputro dalam bukunya Ekonomi Pembangunan tahun 2006, menjelaskan pengangguran (unemployment) tidak berkaitan dengan mereka yang berniat untuk tidak bekerja seperti siswa atau mahasiswa (sekalipun ada yang sambil bekerja atau berusaha mencari pekerjaan sambil sekolah atau kuliah, mereka diasumsikan tidak mencari pekerjaan), ibu rumah tangga yang sengaja memfokuskan diri untuk mengurus keluarga, atau penduduk usia kerja yang karena kondisi fisik mereka tidak dapat bekerja sehingga tidak mencari kerja
Penduduk Indonesia yang telah berumur 10 tahun ke atas dihitung sebagai tenaga kerja (manpower). Tidak semua penduduk dalam usia kerja tergolong ke dalam angkatan kerja. Angkatan kerja (the labour force) adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan dalam satu peride tertentu. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah anak-anak yang masih sekolah, ibu rumah tangga, orang sakit, cacat jasmani, dan lansia. Para pencari kerja termasuk angkatan kerja meskipun belum mempunyai pekerjaan.
Kesempatan kerja (employment) adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Indonesia dan negara yang sedang berkembang lainnya dihadapkan pada permasalahan tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan pencari kerja. Kesempatan kerja yang sempit diperebutkan oleh pencari kerja yang banyak. Kenyataannya pasar tenaga kerja hanya menampung tanaga kerja yang memiliki pengalaman, keterampilan dan berpendidikan. Bagi mereka yang dianggap tidak cakap oleh pasar tenaga kerja, akan tersisihkan dan akan menjadi pengangguran.
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang pesat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lebih lambat secara terus menerus menyebabkan masalah pengangguran terus meningkat.
Tingkat pengangguran (Unemployment Rate=U) adalah pengangguran yang dinyatakan sebagai prosentase dari angkatan kerja, yaitu:
Jumlah Pengangguran U = ------------------- X 100% Angkatan Kerja
2.2.2 Penyebab Pengangguran ( Unemployement )
Faktor yang menyebabkan pengangguran di Indonesia ada dan terus meningkat adalah Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara supply and demand). Kedua, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match), Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (unskill labour), Keempat, masih sering terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Peran pendidikan nonformal dalam mengatasi masalah penganguran salah satunya adalah melalui layanan kursus dan pelatihan yang memberikan bekal kompetensi yang dibutuhkan dalam mencari kerja
Adapun jenis penganggurannya yang diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut :
a. Pengangguran Konjunktural
Yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh adanya gelombang konjunktur karena adanya kelesuan, atau kemunduran kegiatan ekonomi nasional. Jika permintaan masyarakat lesu dan barang tidak laku, produksi dikurangi atau paling tidak tetap sehingga pemakaian faktor produksi akan dikurangi sehingga terjadi pengangguran.
b. Pengangguran Struktural
Terjadi karena masalah dari segi penawaran. Jika masyarakat masih kekurangan perusahaan industri, kekurangan prasarana, modal, dan keahlian, maka produksi tidak bisa ditingkatkan dan banyak faktor produksi yang tidak terpakai. Pengangguran ini dapat juga terjadi jika terjadi perubahan penggunaan teknologi, misal perubahan dari penggunaan padat karya ke padat modal.
c. Pengangguran Musiman
Yaitu jenis pengangguran yang terjadi secara berkala karena pengaruh musim. Misalnya, di sektor pertanian, pekerjaan paling padat adalah pada saat musim panen dan tanam, tetapi di masa selang antara tanam dan panen, banyak terjadi pengangguran.
d. Pengangguran Friksional (peralihan)
Terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor pekerjaan yang satu ke sektor yang lain. Misalnya, terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri, tetapi sektor industri yang dimaksud belum ada sehingga menciptakan pengangguran.
2.2.3 Macam – Macam Pengangguran
Untuk mengelompokkan pengangguran, perlu memperhatikan tiga dimensi:
d. Waktu, banyak diantara mereka yang ingin bekerja lebih lama tetapi tidak ada waktu bekerja lagi bagi mereka.
e. Intensitas pekerjaan, berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan.
f. Produktivitas, kurangnya produktivitas sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang sifatnya komplementer untuk melakukan pekerjaan seperti motivasi, sikap, dan hambatan budaya.
Lima bentuk pengangguran menurut Edgar O. Edward (1974):
a. Pengangguran Terbuka
b. Pengangguran sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) dan pengangguran terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaaan)
c. Setengah Menganggur (underemployment)
Yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan sengan maksimal.
d. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengengguran terbuka dan setengah menganggur, meliputi:
1) Pengangguran Tak Kentara (disguised unemployment), misalnya petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
2) Pengangguran Tesembunyi (hidden unemployment), orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikan.
3) Pensiun lebih awal
Fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa Negara, usia pension dipermuda sebagai alat untuk menciptkan peluang bagi yang muda – muda untuk menduduki jabatan diatasnya.
d. Tenaga kerja yang lemah (impayred)
Yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena ia mempunyai penyakit
e. Tenaga kerja yang tak produktif
Adalah mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, tetapi karena sumber daya penolong kurang memadai, akhirnya mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.
Pengangguran merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan. Menurut Sukirno (1994) terdapat beberapa cara pengelompokan pengangguran. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut sumber atau penyebab pengangguran. Menurut cara ini terdapat empat jenis pengangguran yaitu:
1. Pengangguran friksional (frictional unemployment)
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, jumlah pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sedangkan pengusaha sulit memperoleh pekerja. Untuk itu pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal inilah yang akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari kerja baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari pekerjaan baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur.
2. Pengangguran Siklikal (cyclical unemployment)
Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi untuk itu lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat mengalami penurunan. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai hubungan juga akan mengalami kemerosontan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaa-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah.
3. Pengangguran Struktural (structural unemployment)
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang akibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju sebagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor yaitu munculnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur.
4. Pengangguran Teknologi
Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Contohnya racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lainnya. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubah, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil.
Di pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia.
Pengangguran dapat juga dikelompokkan menurut ciri pengangguran yang berlaku.
Menurut cara ini terdapat empat jenis pengangguran yaitu:
1. Pengangguran terbuka
Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia, atau akibat kemunduran perkembangan suatu industri.
2. Penganggur tersembunyi
Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat sempit. Contoh lain pengangguran tersembunyi adalah orang yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sepadan dengan kemampuannya.
3. Pengangguran musiman
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Waktu di antara menuai dan masa menanam berikutnya dan periode di antara sesudah menanam bibit dan masa menuai hasilnya adalah masa yang kurang sibuk dalam kegiatan pertanian. Pada periode tersebut banyak di antara para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan suatu pekerjaan. Berarti mereka sedang dalam keadaan menganggur. Jenis pengangguran ini hanya sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu
4. Setengah menganggur (under employment)
Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang disertai pertambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Salah satu tujuan dari urbanisasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tidak semua orang yang hijrah ke kota-kota dapat memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka lebih rendah dari jam kerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.
2.2.4 Data Pengangguran dan Trend Ekonomi
Jumlah pengangguran yang fluktuatif setiap periode cenderung terus meningkat dalam periode tahun walaupun dikaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Berikut penulis paparkan data perkembangan pengangguran di Indonesia.
Data Perkembangan pengangguran Di Indonesia
| Perkembangan jumlah pengangguran 2004-2007 | ||
| | | |
| TAHUN | Jumlah Pengangguran (juta jiwa) | Persentase Pengangguran |
| 2004 | 10,25 | 10,14% |
| 2005 | 10,85 | 10,30% |
| 2006 | 11,10 | 10,40% |
| 2007 | 10,55 | 9,75% |
| Sumber: kompas | ||
| | ||
Pada grafik dibawah ini, dalam kurun waktu Februari 2005 - Februari 2007 terlihat telah terjadi penurunan jumlah penganggur terbuka sebesar 300 ribu. Penurunan jumlah penganggur akan lebih besar jika kita membandingkan tahun lalu dimana jumlah penganggur mencapai puncaknya yaitu pada bulan Februari 2006 yaitu 11,1 juta, sehingga pada Februari 2007 jumlah penganggur terbuka menurun sebesar 550 ribu. Dengan memperhitungkan tambahan angkatan kerja baru, maka dalam 2 tahun terakhir (Februari 2007 – Februari 2005) telah tercipta 2,68 juta kesempatan kerja baru. Tambahan kesempatan kerja baru terbesar terjadi dalam 1 tahun terakhir yaitu 2,38 juta kesempatan kerja (Siaran Pers Pemerintah RI – 15 Mei 2007).
PERKEMBANGAN KESEMPATAN, PENGANGGURAN & TINGKAT PENGANGGURAN (Februari 2005 – 2007)
Selain lapangan kerja, masih perlu diberikan perhatian lebih tentang kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu perlu diadakan harmonisasi antara kementrian perdagangan & industri bersama dengan kementrian tenaga kerja, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat aspek-aspek hukum untuk menghindari ketidakpastian, pengembangan infrastruktur, serta perlu adanya pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dimana ada persetujuan / kesepakatan sendiri antara perusahaan dan pekerja. Program jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun kredibilitas melalui penciptaan image positif dalam bidang ketenagakerjaan dan aspek legal / hukum, program kedua adalah mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Data Pengangguran berdasarkan Tingkat pendidikan
( Sumber : BPS )
Data Pengangguran dan Perbandingan dengan Pertumbuhan Ekonomi
( Sumber : BPS )
Trend Pengangguran 1998 – 2008
( Sumber : BPS )
Data Pengangguran di Indonesia
( Hasil Scaning Object )
( Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat )
Peringkat negara berdasar tingkat pengangguran
| Ranking
| Entitas | Tingkat
| Sumber / tanggal dari
|
| 1 | 0.00 | perkiraan 1996. | |
| 2 | 0.00 | 2005 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.90 | Maret 2006 est. | |
| 5 | 1.20 | perkiraan 2006 . | |
| 6 | 1.30 | perkiraan 2006 . | |
| 7 | 1.30 | September 2002 | |
| 8 | 1.50 | perkiraan Desember 2006 | |
| 9 | 1.60 | 2005 | |
| 10 | 1.70 | 1999 | |
| 11 | 1.90 | perkiraan 2006 . | |
| 12 | 2.00 | perkiraan 2001 . | |
| 13 | 2.00 | perkiraan 1992. | |
| 14 | 2.00 | perkiraan 2006. | |
| 15 | 2.00 | 2004 | |
| 16 | 2.10 | perkiraan 2004. | |
| 17 | 2.10 | perkiraan 2006. | |
| 18 | 2.10 | 2006 | |
| 19 | 2.20 | perkiraan 2006. | |
| 20 | 2.20 | perkiraan 2004. | |
| 21 | 2.40 | 2001 | |
| 22 | 2.40 | perkiraan 2005. | |
| 23 | 2.50 | perkiraan 2006. | |
| 24 | 2.50 | 2004 | |
| 25 | 2.50 | perkiraan 2000. | |
| 26 | 2.70 | perkiraan 2006. | |
| 27 | 2.70 | 2006 | |
| 28 | 2.90 | perkiraan 2006. | |
| 29 | 3.00 | 2006 | |
| 30 | 3.20 | perkiraan 2005. | |
| 31 | 3.20 | perkiraan 2006. | |
| 32 | 3.20 | perkiraan 2006. | |
| 33 | 3.30 | perkiraan Desember 2006 . | |
| 34 | 3.30 | 2005 | |
| 35 | 3.30 | perkiraan 2006. | |
| 36 | 3.50 | perkiraan 2006. | |
| 37 | 3.50 | perkiraan 2006. | |
| 38 | 3.60 | 1997 | |
| 39 | 3.70 | perkiraan 2006. | |
| 40 | 3.80 | perkiraan 2006. | |
| 41 | 3.80 | perkiraan 2006. | |
| 42 | 3.80 | perkiraan 2006. | |
| 43 | 3.80 | 2004 | |
| 44 | 3.90 | 2001 | |
| 45 | 3.90 | perkiraan 2006. | |
| 46 | 4.00 | 2006 | |
| 47 | 4.10 | perkiraan 2006. | |
| 48 | 4.10 | 2005 | |
| 49 | 4.10 | perkiraan 2006. | |
| 50 | 4.20 | 2005 | |
| 51 | 4.20 | perkiraan 2005. | |
| 52 | 4.30 | perkiraan 2006. | |
| 53 | 4.40 | 2004 | |
| 54 | 4.50 | 2006 | |
| 55 | 4.50 | 1997 | |
| 56 | 4.80 | perkiraan 2006. | |
| 57 | 4.90 | perkiraan 2006. | |
| 58 | 4.90 | perkiraan 2006. | |
| 59 | 4.90 | perkiraan 2006. | |
| 60 | 5.30 | perkiraan 2006. | |
| 61 | 5.50 | ||
| 62 | 5.50 | perkiraan 2006. | |
| 63 | 5.60 | ||
| 64 | 5.60 | perkiraan 2006. | |
| 65 | 5.80 | perkiraan 2006. | |
| 66 | 6.00 | perkiraan 2006. | |
| 67 | 6.00 | perkiraan 1998. | |
| 68 | 6.10 | perkiraan 2006. | |
| 69 | 6.20 | 2004 | |
| 70 | 6.40 | perkiraan 2006. | |
| 71 | 6.50 | perkiraan Desember 2006. | |
| 72 | 6.50 | perkiraan 2006. | |
| 73 | 6.60 | perkiraan 2006. | |
| 74 | 6.60 | perkiraan 2006. | |
| 75 | 6.80 | perkiraan 2006. | |
| 76 | 6.80 | perkiraan 2005. | |
| 77 | 6.90 | perkiraan 2005 . | |
| 78 | 7.00 | perkiraan 2006. | |
| 79 | 7.00 | perkiraan 2006. | |
| 80 | 7.10 | perkiraan 2006. | |
| 81 | 7.20 | perkiraan 2006. | |
| 82 | 7.30 | perkiraan 2005. | |
| 83 | 7.40 | perkiraan November 2006. | |
| 84 | 7.40 | perkiraan 2006. | |
| 85 | 7.40 | perkiraan 2006 . | |
| 86 | 7.60 | perkiraan 2006. | |
| 87 | 7.60 | perkiraan 2006 | |
| 88 | 7.60 | perkiraan January 2007. | |
| 89 | 7.60 | 1999 | |
| 90 | 7.70 | perkiraan 2006 . | |
| 91 | 7.80 | perkiraan 2006 . | |
| 92 | 7.80 | perkiraan 2006 . | |
| 93 | 7.80 | 2006 | |
| 94 | 7.90 | perkiraan 2006. | |
| 95 | 8.00 | 2002 | |
| 96 | 8.00 | perkiraan 2001 . | |
| 97 | 8.10 | perkiraan 2006. | |
| 98 | 8.10 | perkiraan Oktober 2006. | |
| 99 | 8.40 | perkiraan 2006 . | |
| — | 8.50 | perkiraan 2006 . | |
| 100 | 8.70 | perkiraan Desember 2006 . | |
| 101 | 8.80 | perkiraan 2006. | |
| 102 | 8.90 | perkiraan October 2006 . | |
| 103 | 9.20 | perkiraan 2006 . | |
| 104 | 9.30 | perkiraan 2005 . | |
| 105 | 9.40 | 2006 | |
| 106 | 9.40 | perkiraan 2005. | |
| 107 | 9.40 | perkiraan 2006 . | |
| 108 | 9.50 | 2004 | |
| 109 | 9.60 | perkiraan 2006 . | |
| 110 | 9.60 | perkiraan 2006 . | |
| 111 | 9.60 | perkiraan 2006 . | |
| 112 | 10.00 | perkiraan 1997. | |
| 113 | 10.20 | perkiraan kuarter ke 3, 2006 . | |
| 114 | 10.20 | perkiraan 2006. | |
| 115 | 10.20 | perkiraan 2006. | |
| 116 | 10.20 | perkiraan 2006. | |
| 117 | 10.20 | perkiraan 2005 . | |
| 118 | 10.30 | perkiraan 2006. | |
| 119 | 10.30 | 1999 | |
| 120 | 10.60 | perkiraan 2006. | |
| 121 | 10.70 | perkiraan 2003 . | |
| 122 | 10.80 | perkiraan 2006. | |
| 123 | 11.00 | perkiraan 2001 . | |
| 124 | 11.10 | perkiraan 2006. | |
| 125 | 11.30 | perkiraan 2006 . | |
| 126 | 11.40 | perkiraan 2002 . | |
| 127 | 11.70 | 2005 | |
| 128 | 12.00 | 2001 | |
| 129 | 12.00 | perkiraan 2004. | |
| 130 | 12.00 | 2002 | |
| 131 | 12.50 | 2000 | |
| 132 | 12.50 | perkiraan 2005 . | |
| 133 | 12.50 | perkiraan 2006 . | |
| 134 | 12.60 | perkiraan 2004. | |
| 135 | 13.00 | 1998 | |
| 136 | 13.00 | perkiraan 2004 . | |
| 137 | 13.00 | perkiraan Tahun anggaran 03/04 . | |
| 138 | 13.10 | 2005 | |
| 139 | 13.80 | perkiraan September 2006 . | |
| 140 | 13.90 | perkiraan 2006 . | |
| 141 | 14.00 | perkiraan 1998. | |
| 142 | 14.60 | perkiraan 2001. | |
| 143 | 14.90 | perkiraan November 2006. | |
| 144 | 15.00 | perkiraan 2005 . | |
| 145 | 15.00 | perkiraan 2004 . | |
| 146 | 15.00 | perkiraan 2007 . | |
| 147 | 15.00 | perkiraan 2001. | |
| 148 | 15.20 | 2003 | |
| 149 | 15.40 | perkiraan 2006 . | |
| 150 | 15.70 | perkiraan 2006. | |
| 151 | 16.00 | perkiraan 2006. | |
| 152 | 17.00 | perkiraan 2002. | |
| 153 | 17.10 | 2004 | |
| 154 | 17.20 | perkiraan 2006 . | |
| 155 | 18.00 | perkiraan 2004. | |
| 156 | 18.70 | perkiraan 2002 . | |
| 157 | 20.00 | perkiraan 1996 . | |
| 158 | 20.00 | perkiraan 1997. | |
| 159 | 20.00 | perkiraan 2006. | |
| 160 | 20.00 | perkiraan 2003. | |
| 161 | 20.00 | perkiraan 2004. | |
| 162 | 20.30 | 2005 | |
| 163 | 20.30 | 2005 | |
| 164 | 21.00 | perkiraan 2000. | |
| 165 | 21.00 | perkiraan 1997. | |
| 166 | 21.00 | perkiraan 1997. | |
| 167 | 22.00 | perkiraan 2000. | |
| 168 | 23.00 | perkiraan 2000 | |
| 169 | 23.80 | 2004 | |
| 170 | 25.00 | perkiraan 2005 . | |
| 171 | 25.40 | 2005 | |
| 172 | 25.50 | perkiraan 2006. | |
| 173 | 27.70 | 2005 | |
| 174 | 27.90 | perkiraan 2006. | |
| 175 | 29.80 | 2005 | |
| 176 | 30.00 | perkiraan 2001. | |
| 177 | 30.00 | perkiraan 1998 . | |
| 178 | 30.00 | perkiraan 2004 . | |
| — | 30.00 | perkiraan 2006. | |
| 179 | 30.90 | perkiraan 2000. | |
| 180 | 31.60 | perkiraan 2005 . | |
| 181 | 35.00 | perkiraan 2003. | |
| 182 | 36.00 | perkiraan September 2006 . | |
| 183 | 40.00 | perkiraan 2005 . | |
| 184 | 40.00 | perkiraan 2006. | |
| 185 | 40.00 | perkiraan 2001. | |
| 186 | 42.00 | perkiraan 2004 . | |
| 187 | 45.00 | 2002 | |
| 188 | 45.50 | perkiraan 31 Desember 2004 . | |
| 189 | 48.00 | perkiraan 2001 . | |
| 190 | 50.00 | perkiraan 2004 . | |
| 191 | 50.00 | perkiraan 2000. | |
| 192 | 50.00 | perkiraan 2001 | |
| 193 | 60.00 | perkiraan 2000 | |
| 194 | 60.00 | perkiraan 2004 | |
| 195 | 80.00 | perkiraan 2005 | |
| 196 | 85.00 | perkiraan 2003 | |
| 197 | 90.00 | perkiraan 2004 |
2.2.5 Akibat Pengangguran
Pengangguran menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya, antara lain:
Dampak penggangguran terhadap ekonomi adalah:
- Mengurangi output Negara
Apabila disuatu negara tinggkat pengangguran tinggi maka produksi (output) negara tersebut akan berkurang.
- Menurunkan taraf hidup
Taraf hidup pada suatu Negara dikur dengan pendapatan per kapita. Apabila tingkat pengangguran tinggi maka output turun dan seterusnya menurukan pendapatan perkapita. Apabila pendapatan per kapita rendah maka traraf hidup penduduk juga rendah
- Meperlambat proses pembangunan
Dengan turunnya produksi nasional maka pendapatan negara (pajak) juga turun mengakibatkan dana untuk pembangunan infra struktur juga turun
- Meningkatka tingkat kemiskinan
Tingkat pengagguran yang tinggi berdampak kepada tingginya tingginya tingkat kemiskinan
Dampak sosial dari pengangguran adalah:
- Ketentraman keluarga akan terganggu
Apabila seseorang menganggur ketentraman keluarganya akan terganggu karena kepala keluarga yang kehilangan penghasilan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya mudah menimbulkan pertengkaran bahkan menimbulkan perceraian.
b. Peningkatan tindakan kriminal
Akibat tingginya pengangguran sedangkan orang yang menganggur perlu uang untuk biaya hidup diri dan keluarga maka akan mendorong mereka untuk bertindak criminal seperti: merampok, menodong dsb.
- Masalah trekanan jiwa dan keyakinan diri
Penganggur akan mendapat tekanan jiwa dan kekurangan kepercayaan diri pada jangka waktui tertentu akan menimbulkan gangguan kejiwaan bahkan tindakan bunuh diri.
2.2.6. Teori Ketenagakerjaan dan Pengangguran
Masalah yang sering timbul dalam ketenagakerjaan adalah terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja (supply of labor) dan permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) pada tingkat upah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat berupa exess supply of labor, yaitu apabila penawaran lebih besar daripada permintaan akan tenaga kerja, atau terjadi exess demand for labor, yaitu apabila terjadi permintaan akan tenaga kerja lebih besar daripada penawaran akan tenaga kerja.
Lewis, A dalam Todaro (1985: 66) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional..
Sektor tradisional tidakhanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan.. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan
tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.(Todaro, 2004: 132)
2.1.5.1. Tingkat Upah.
Sebagaimana halnya dengan harga barang-barang dan jasa-jasa, harga tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan upah , tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar akan tenaga kerja. Dipandang dari sumber daya manusia secara keseluruhan , tingkat upah atau wage rate ditentukan oleh kurva permintaan akan tenaga kerja agregatif dan kurva penawaran akan tenaga kerja agregatif.
Di mana kurva permintaan akan tenaga kerja agregatif adalah kurva yang menggambarkan jumlah-jumlah tenaga kerja per satuan waktu yang diminta oleh masyarakat pada berbagai kemungkinan tingkat upah nyata.
W = H : w
Tingkat upah nyata atau upah riil (real wage rate) adalah tingkat upah yang dinyatakan dengan tingkat harga konstan, sedangkan tingkat upah nominal adalah tingkat upah berdasarkan harga pasar pada saat upah diterima. Hubungan antara tingkat upah riil dengan tingkat upah nominal menurut BPS dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut :
W = H : w
Di mana :
W = tingkat upah nyata
w = tingkat upah nominal
H = tingkat harga
Dalam menghitung upah minimum dan upah layak minimum menurut Zadjuli (2005: 14), perlu diperhatikan beberapa dasar perhitungan sebagai berikut:
a. Proporsi pengeluaran ideal mengikuti Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan konsep ILO (International Labor Organization)
b. Pengeluaran untuk mengembalikan energi yang dipakai harus diganti
c. Upah murni adalah (1: 0,6254) = 1,5989766 kali pengeluaran untuk makan dan minum per kapita rata-rata, tidak termasuk pengeluaran untuk keperluan rokok dan tembakau.
d. Upah minimum adalah sama dengan nilai penggantian energi pekerja yang dipakai untuk bekerja ditambah dengan upah murni pekerja itu sendiri.
Upah layak minimum adalah sebagai berikut (Zadjuli, 2005: 15- 17) :
1) Pekerja lajang Upah Layak Minimum = Upah Minimum
2) Pekerja nikah tanpa anak = 2 x Upah Minimum
3) Pekerja nikah dengan anak :
4) Satu = 3 x Upah Minimum
5) Dua = 4 x Upah Minimum
6) Tiga atau lebih = 5 x Upah Minimum
2.2.6.2. Teori Migrasi
Migrasi merupakan salah satu faktor dasar di samping faktor Kelahiran dan Kematian yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Di negaranegara yang sedang berkembang migrasi secara regional sangat penting untuk dikaji secara khusus, mengingat meningkatnya kepadatan penduduk yang pesat di daerah-daerah tertentu sebagai distribusi penduduk yang tidak merata.
Definisi migrasi dalam arti luas menurut .Lee, S.Everett. (1991: 7); migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen.Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa; serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi dalam negeri dan migrasi ke luar negeri. Jadi pindah tempat dari satu temapt tinggal ke tempat tinggal lain hanya dengan melintasi lantai antara kedua ruangan itu dipandang sebagai migrasi, sama seperti perpindahan dari Bombay di India ke
Cedar Rapids di IOWA meskipun tentunya sebab-sebab dan akibat-akibat perpindahan itu sangat berbeda Tidak semua macam perpindahan dari satu tempat ketempat lain dapat digolongkan kedalam definisi ini; yang tidak dapat digolongkan misalnya pengembaraan orang nomad dan pekerja-pekerja musiman yang tidak lama berdiam di suatu tempat, atau perpindahan sementara.
Menurut Lee,S.Everett (1991: 9), faktor-faktor yang mendorong terjadinya
migrasi ada 4 Faktor migrasi ; yaitu :
a. faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
b. faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan
c. penghalang antara dan
d. faktor-faktor pribadi.
Menurut Lee, dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang untuk tinggal atau menetap di situ atau menarik orang untuk pindah ke situ, atau ada faktor-faktor lain yang memaksa mereka untuk meninggalkan daerah itu.
2.1.5.3. Expected Income Theory (Todaro)
Berangkat dari asumsi bahwa migrasi terutamanya merupakan fenomena ekonomi, Todaro (1985: 71) merumuskan bahwa migrasi berkembang dikarenakan terjadinya perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dengan pendapatan yang diperoleh di pedesaan dan perkotaan. Sekalipun dasar keputusan untuk migrasi tidak selalu rasional, namun Todaro mengasumsikan bahwa keputusan migrasi adalah fenomena ekonomi yang rasional. Model migrasi menurut Todaro ini dikenal dengan Expected income of rural- urban migration.
Menurut Todaro (1985: 75) karakteristik dasar dalam migrasi adalah sebagai
berikut :
1. dorongan utama migrasi adalah pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap segala keuntungan dan kerugian.
2. keputusan migrasi lebih bergantung kepada harapan daripada perbedaan upah riil sesungguhnya yang terdapat di desa dan kota.
3. kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan di kota, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang terdapat di kota itu.
4. tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan lapangan kerja di kota adalah suatu hal yang logis.
Teori Todaro yang hanya berlaku untuk migrasi internal yaitu migrasi dari desa ke kota ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :
E(Wu) = Wu X (Eu/Lu)
Di mana : E(Wu) = harapan pendapatan (income) di kota
Wu = tingginya upah di kota
Eu = jumlah pekerjaan di kota
Lu = jumlah angkatan kerja
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pengangguran Di Indonesia
Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak. Pengangguran penuh atau terbuka yakni terdiri dari orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali.
Elwin Tobing mengidentifikasikan bahwa meningkatnya pengangguran tenaga terdidik merupakan gabungan beberapa penyebab yaitu
1) ketidakcocokkan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status, atau masalah keahlian khusus. Memang juga bahwa tidak setiap lulusan langsung mencari kerja.
2) Semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi sehingga lebih suka bekerja pada perusahaan yang lebih besar daripada membuka usaha sendiri. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Clignet (1980), yang menemukan gejala meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia, antara lain disebabkan adanya keinginan memilih pekerjaan yang aman dari resiko. Dengan demikian angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
3) Terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal, sementara angkatan kerja terdidik cenderung memasuki sektor formal yang kurang beresiko. Hal ini menimbulkan tekanan penawaran, yaitu tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan yang kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil.
4) Belum efisiennya fungsi pasar kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Denga begitu ada banyak hal yang menyebabkan peningkatan pengangguran terdidik terutama dari sebab faktor gengsi pendidikan menyebabkan lulusan akademi atau universitas memilih menganggur, masalah skil lulusan serta sempitnya lowongan pekerjaan sektor formal.
Berdasarkan data yang disajikan tentang tingkat pengangguran menurut pendidikan dari tahun 2004 sampai Februari 2008 yang bersumber dari BPS (lihat lampiran). Data-data itu menunjukkan jumlah pengangguran di berbagai jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan di bawah SD, SD, SMP, SMU, Diploma dan Universitas. Data dimulai dari tahun 2004, Februari 2005, November 2005, Februari 2006, Agustus 2006, Februari 2007, Agustus 2007, dan Februari 2008. Data ini didapat dari Survey Angkatan kerja Nasional yang dilakukan oleh BPS 2004, 2005, 2006 dan 2007. Untuk jenjang pendidikan di bawah SD terjadi penurunan jumlah pengangguran setiap tahunnya di mana dari tahun 2004 sampai dengan Februari 2008 terjadi penurunan 50%. Untuk tamatan SD, terjadi fluktuasi setiap tahunnya di mana besarnya fluktuasi tidak signifikan dan terjadi penurunan sebesar 4% dari tahun 2004 ke Februari 2008. Untuk tamatan SMP juga berfluktuasi tiap tahunnya dan antara tahun 2004 ke Februari 2008 terjadi penurunan sebesar 19%.
Data pengangguran pada level pendidikan SMU menunjukkan pelonjakkan jumlah dari 2004 ke 2006 dan sampai 2007 terjadi peningkatan sebesar 10%, tapi pada Februari kembali menurun dan antara tahun 2004 ke Februari 2008 terjadi penurunan sebesar 8,8%. Pada level pendidikan diploma, setiap tahunnya terjadi fluktuasi peningkatan dan membengkak pada Februari 2008 di mana antara tahun 2004 ke Februari 2008 terjadi peningkatan sebesar 119%. Untuk tamatan universitas, sama halnya dengan tamatan diploma terjadi fluktuasi peningkatan setiap tahunnya dengan peningkatan sebesar 79,8%. Dari data-data tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut: -Kabar yang menggembirakan untuk pangangguran tamatan di bawah tingkat SD yang mana terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 2004 ke Februari 2008 yaitu sebesar 50%. -Tiga level pendidikan yang paling banyak penganggurannya adalah level pendidikan SD, SMP dan SMU. -Level pendidikan di bawah SD dan Diploma pada Februari 2008 adalah dua besar jumlah pengangguran paling kecil. -Pada level pendikan diploma terjadi hal yang mengecewakan yaitu dari tahun 2004 ke Februari 2008 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 119%. -Selain diploma, lulusan universitas juga mengalami peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan dari tahun 2004 ke Februari 2008 sebesar 79,8% -Dari kondisi pengangguran tamatan diploma dan universitas yang meningkat setiap tahunnya dengan signifikan maka ada suatu masalah pada sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini setiap tahunnya di mana terjadi pengangguran terdidik. Berdasarkan data dan informasi di atas maka ada dua masalah yang ingin penulis bahas yaitu: -Peningkatan yang pesat pengangguran terdidik -Paling besarnya jumlah pengangguran pada level SMU. Analisa dan Solusi Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan beberpa permasalahan yaitu pesatnya persentase peningkatan pengangguran terdidik setiap tahunnya dan paling besarnya jumlah pengangguran pada level pendidikan SMU. Untuk itu dalam bagian ini penulis akan mencoba membahas dua persoalan di atas di mana penulis akan menjabarkan permasalahan tersebut satu-persatu dengan mengemukakan sebab-sebab permasalahan, fenomena di lapangan dan referensi opini orang lain atau para ahli tentang hal tersebut. Selanjutnya juga penulis mencoba mencari suatu solusi berdasarkan analisa pembahasan yang telah dilakukan. Masalah Pengangguran Terdidik Jika kita melihat data BPS sebelumnya maka suatu permasalahan yang ada adalah bahwa dari tahun 2004 ke Februari 2008 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 119% untuk level pendidikan diploma dan untuk level pendidikan Universitas maka terjadi peningkatan sebesar 79,8%. Hal ini lebih besar daripada peningkatan pengangguran pada level pendidikan lainnya. Apa yang menjadi penyebab hal ini? Kenapa dengan semakin tingginya pendidikan seseorang tapi persentase peningkatan penganggurannya semakin besar dari tahun ke tahunnya. Pengangguran terdidik terjadi antara lain sebagai akibat dari lemahnya perencanaan pendidikan. Di samping sebagai akibat langsung dinamika ekonomi masyarakat dan krisis ekonomi yang dihadapi. Lemahnya perencanaan pendidikan dapat dilihat dari ketidaksesuaian supply dan demand lulusan lembaga pendidikan. Telah terjadi gap yang sangat lebar antara keluaran, baik jumlah maupun kompetensi, dengan harapan lapanga kerja. Sehingga gap ini menciptakan barisan pengangguran yang semakin panjang di kalangan kelompok terdidik. Dan barisan ini dari tahun ketahun semakin panjang, apalagi diperparah oleh menurunnnya kinerja ekonomi sebagai akibat dari krisis. Secara empiris yelah terjadi kekurang-sepadanan antara Supply dan Demand keluaran pendidikan. Dalam arti lain, adanya kekurangcocokan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, dimana friksi profil lulusan merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh.
Berdasarkan perhitungan maka pada saat ini perekonomian negara kita memerlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen, meski idealnya diatas 6 persen, sehingga bisa menampung paling tidak 2,4 juta angkatan kerja baru. Sebab dari satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sektiar 400 ribu angkatan kerja. Ini juga ditambah dengan peluang kerja di luar negeri yang rata-rata bisa menampung 500 ribu angkatan kerja setiap tahunnya. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat maka mau tidak mau negara kita terpaksa harus menarik investasi asing karena sangatlah sulit untuk mengharapkan banyak dari investasi dalam negeri mengingat justru di dalam negeri para pengusaha besar banyak yang berhutang ke luar negeri. Hal ini bertambah parah karena hutang para pengusaha (sektor swasta) dan pemerintah dalam bentuk dolar. Sementara pada saat ini nilai tukar rupiah begitu rendah (undervalue) terhadap dolar. Namun menarik para investor asingpun bukan merupakan pekerjaan yang mudah jika kita berkaca pada situasi dan kondisi sekarang ini. Suhu politik yang semakin memanas, kerawanan sosial, teror bom, faktor desintegrasi bangsa, dan berbagai masalah lainnya akan membuat para investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena itulah maka situasi dan kondisi yang kondusif haruslah diupayakan dan dipertahankan guna menarik investor asing masuk kemari dan menjaga agar para investor asing yang sudah menanamkan modalnya asing tidak lagi menarik modalnya ke luar yang nantinya akan berakibat capital outflow.
3.1..1 Masalah Pengangguran dan Krisis Sosial
Jika masalah pengangguran yang demikian pelik dibiarkan berlarut-larut maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. Suatu krisis sosial ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas, tingginya angka kenakalan remaja, melonjaknya jumlah anak jalanan atau preman, dan besarnya kemungkinan untuk terjadi berbagai kekerasan sosial yang senantiasa menghantui masyarakat kita. Bagi banyak orang, mendapatkan sebuah pekerjaan seperti mendapatkan harga diri. Kehilangan pekerjaan bisa dianggap kehilangan harga diri. Walaupun bukan pilihan semua orang, di zaman serba susah begini pengangguran dapat dianggap sebagai nasib. Seseorang bisa saja diputus hubungan kerja karena perusahaannya bangkrut. Padahal di masyarakat, jutaan penganggur juga antri menanti tenaganya dimanfaatkan. Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia lambat-laun akan menimbulkan banyak masalah sosial yang nantinya akan menjadi suatu krisis sosial, karena banyak orang yang frustasi menghadapi nasibnya. Pengangguran yang terjadi tidak saja menimpa para pencari kerja yang baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik.
3.1.1 Masalah Pengangguran dan Pendidikan
Pengangguran intelektual di Indonesia cenderung terus meningkat dan semakin mendekati titik yang mengkhawatirkan. Diperkirakan angka pengangguran intelektual yang pada tahun 1995 mencapai 12,36 persen, pada tahun 1995 diperkirakan akan meningkat menjadi 18,55 persen, dan pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 24,5 persen. Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.
Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar. Meski ada kecenderungan pengangguran terdidik semakin meningkat namun upaya perluasan kesempatan pendidikan dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi tidak boleh berhenti. Akan tetapi pemerataan pendidikan itu harus dilakukan tanpa mengabaikan mutu pendidikan itu sendiri. Karena itu maka salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek.
Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan. Di negara-negara maju, pendidikkan dalam wujud praktek lebih diberikan dalam porsi yang lebih besar. Di sanapun, cara pembelajaran dan pemberian pendidikkan diberikan dalam wujud yang lebih menarik dan kreatif. Di negara kita, saat ini ada kecenderungan bahwa para siswa hanya mempunyai kebiasaan menghafal saja untuk pelajaran-pelajaran yang menyangkut ilmu sosial, bahasa, dan sejarah atau menerima saja berbagai teori namun sayangnya para siswa tidak memiliki kemampuan untuk menggali wawasan pandangan yang lebih luas serta cerdas dalam memahami dan mengkaji suatu masalah. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan alam para siswa cenderung hanya diberikan latihan soal-soal yang cenderung hanya melatih kecepatan dalam berpikir untuk menemukan jawaban dan bukannya mempertajam penalaran atau melatih kreativitas dalam berpikir. Contohnya seperti seseorang yang pandai dalam mengerjakan soal-soal matematika bukan karena kecerdikan dalam melakukan analisis terhadap soal atau kepandaian dalam membuat jalan perhitungan tetapi karena dia memang sudah hafal tipe soalnya. Seringkali seseorangpun hanya sekedar bisa mengerjakan soalnya dengan menggunakan rumus tetapi tidak tahu asal muasal rumus tersebut. Kenyataan inilah yang menyebabkan sumber daya manusia kita ketinggalan jauh dengan sumber daya manusia yang ada di negara-negara maju. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik kita juga adalah karena kita terlampau melihat pada gelar tanpa secara serius membenahi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni. Sehingga karena hal inilah maka para tenaga kerja terdidik sulit bersaing dengan tenaga kerja asing dalam usaha untuk mencari pekerjaan. Jika kita melihat dari sudut pandang ekonomi, pengangguran tenaga kerja terdidik cenderung meningkat pada saat masyarakat mengalami proses modernisasi dan industrialisasi. Dalam proses perubahan itu terjadi pergeseran tenaga kerja antarsektor, yaitu dari sektor ekonomi subsistem ke sektor ekonomi renumeratif. Setelah kembali mapan, pengangguran akan cenderung rendah kembali. Proses industrialisasi tidak hanya terjadi pada suatu titik waktu akan tetapi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Pergeseran ekonomi dalam proses industrialisasi tidak hanya berlangsung dari pertanian ke industri tetapi juga terus terjadi dari industri berteknologi rendah ke teknologi, dan selanjutnya menuju industri yang berbasis informasi dan intelektualitas.
Pada tahap ini, lanjutnya, perubahan itu terus berlangsung dari waktu ke waktu yang mengakibatkan tenaga kerja harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan teknologi. Akibatnya pengangguran merupakan suatu kondisi normal di negara-negara maju yang teknologinya terus berubah. Masalah pengangguran terdidik di Indonesia, tuturnya, sudah mulai mencuat sejak sekitar tahun 1980-an saat Indonesia mulai memasuki era industri. Pada tahun 1970-an pemerintah melakukan investasi besar-besaran pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti pertanian dan pendidikan dasar.
Memasuki dasawarsa 1980-an, output pendidikan SD dalam jumlah besar telah mendorong pertumbuhan besar-besaran pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Namun masalah pendidikan menjadi dilematis, di satu sisi pendidikan dianggap sangat lambat mengubah struktur angkatan kerja terdidik karena angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi baru 3,05 persen dari angkatan kerja nasional. Namun di sisi lain, pendidikan juga dipersalahkan karena mengeluarkan lulusan pendidikan tinggi yang terlalu banyak sehingga menjadi penganggur.
Salah satu penyebab pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi adalah karena kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang masih rendah. Akibatnya lulusan yang dihasilkanpun kualitasnya rendah sehingga tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pengangguran terdidik dapat saja dipandang sebagai rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan. Namun bila dilihat lebih jauh, dari sisi permintaan tenaga kerja, pengangguran terdidik dapat dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi dan pasar kerja dalam menyerap tenaga terdidik yang muncul secara bersamaan dalam jumlah yang terus berakumulasi.
Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh sebagai berikut. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegaslagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya.Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.
3.2 Kebijakan Mikro Minimalisasi Tingkat Pengangguran Di Indonesia
Selalin itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin.
1. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang. Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu.
2. Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).
3. Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik.
4. Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.
Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
5. Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.
Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.
6. Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional.
Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.
7. Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri.
Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-PJTKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (Training Center) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat banyak peluang di negara lain. Di samping itu, perlu dibuat peraturan tersendiri tentang pengiriman TKI ke luar negeri seperti di Filipina.
8. Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.
9. Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur. Pihak-pihak yang terlibat sangat banyak dan kompleks sehingga hal itu perlu dicegah dengan berbagai cara terutama penyempurnaan berbagai kebijakan.
10. Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif. Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya, umurnya penganggur terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru masuk ke pasar kerja, dan sebagainya
3.3 Kebijakan Pemerintahan Republi Indonesia ( RI ) mengenai pengangguran yang seharusnya diterapkan
Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan.
Oleh karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya.
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :
1.Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
2.Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
3.Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.
4.Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.
5.Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.
6.Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.
7.Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.
8.Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
9.Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
10.Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif
3.4 Korelasi Kemiskinan, Kependudukan dan Pengangguran
Keterkaitan antara ketenagakerjaan dan kemiskinan dalam hal ini akan didekati dengan melihat hubungan antara kemiskinan dan pengangguran dan antara kemiskinan dan setengah pengangguran. Pemilihan indikator pengangguran dan setengah pengangguran didasari pada kenyataan bahwa kedua indikator tersebut terkait langsung dengan tingkat pendapatan. Seseorang yang menganggur tentunya tida memiliki pendapatan dari pekerjaan, sementara setengah pengangguran berkaitan erat dengan rendahnya jam kerja dan pendapatan.
Kajian hubungan antara kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan para peneliti. BPS (2007b), misalnya, telah melakukan kajian hubungan tersebut melalui kajian konsistensi antara data kemiskinan dan data pengangguran.
Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran tersebut ditemukan di beberapa negara. Di Korea, misalnya, Park (2002) menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun.
Di sisi lain, hubungan yang tidak kuat antara kemiskinan dan pengangguran kemungkinan juga disebabkan oleh lemahnya pengukuran tingkat pengangguran. Hal ini dibuktikan oleh Son dan Kakwani (2006) berdasarkan penelitian mereka dengan menggunakan data Brazil. Dengan memodifikasi pengukuran tingkat pengangguran konvensional mereka menemukan bahwa korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi signifikan, sementara berdasarkan ukuran pengangguran konvensional1 hubungan antara pengangguran dan kemiskinan terlihat tidak signifikan. Bagaimana pola hubungan antara kemiskinan dan pengangguran di Indonesia? Berdasarkan data publikasi BPS, hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia tidak mengikuti pola seperti yang ditemukan di Korea. Fakta yang terjadi adalah pada level nasional ketika tingkat pengangguran meningkat, tingkat kemiskinan justru menurun atau sebaliknya
Hubungan tersebut diperkuat oleh hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada level kabupaten/kota (lihat Gambar 4.9) yang memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Jadi dalam kasus Indonesia, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu searah sesuai asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi memiliki hubungan yang terbalik
Namun menurut perspektif penulis, ketiga hal tersebut berkorelasi. Seperti terlihat dalam lingkaran setan ( Vicious Cycle ) berikut.
Dalam pemahaman penulis, pengangguran disebabkan oleh pengetahuan ( knowledge ) yang rendah yang didukung oleh daya beli pendidikan dan informasi dalam hal ini upaya masyarakat untuk meningkatkan academics and soft skill yang rendah di lapangan kerja yang terbatas. Akibatnya, masyarakat melakukan produksi rendah dengan tingkat pendapatan rendah dengan selera konsumsi tinggi sehingga tabungan rate rendah yang lama – kelamaan menyebabkan kondisi tersebut dalam kondisi frustasi yang berujung untuk menganggur dan menyebabkan kemiskinan.
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pengangguran adalah problem yang terus menumpuk. Bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang kita punyai.
Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor komoditi, Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing (investasi), stabilitas keamanan, perilaku proteksionis (travel warning) sejumlah Negara-negara barat terhadap Indonesia, perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menjadikan krisis pangan didunia, harga minyak dunia naik, pasar global dan berbagai perilaku birokrasi yang kurang kondusif atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah buruh ditengah dunia usaha yang masih lesu.
Disamping masalah-masalah tersebut diatas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.
Semua permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Decision Maker). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.
Setelah melakukan pembahasan dalam bab 3 dan kajian teori dalam bab 2 mengenai masalah “ Pengangguran Di Indonesia”, maka dapat disimpulkan bahwa :
- Batasan Pengangguran dalam perspektif ekonomi dan sosial Pemerintahan adalah sama yang mendefinisikan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya
- Pengangguran menjadi hal biasa dalam suatu negara baik di negara berkembang ataupun negara maju, karena hal tersebut terkait dengan kesempatan kerja yang ada dinegara yang bersangkutan, ditambah dengan tingkat perekonomian dan inflasi yang secara merata ada baik di negara maju atau negara berkembang sekalipun. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pengangguran masih tetap ada baik di negara maju ataupun negara berkembang karena pengaruh dari faktor – faktor berikut.
- Kebikajakan yang harus segera diimplementasikan oleh Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dalam menekan jumlah pengangguran berdasarkan pengalaman tahun kemarin dan potensi masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
2) Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
3) Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.
4) Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.
5) Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.
6) Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.
7) Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.
8) Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
9) Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
10) Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif
- Keterkaitan antara pengangguran, kemiskinan, kependudukan dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut pengangguran disebabkan oleh pengetahuan ( knowledge ) yang rendah yang didukung oleh daya beli pendidikan dan informasi dalam hal ini upaya masyarakat untuk meningkatkan academics and soft skill yang rendah di lapangan kerja yang terbatas dan jumlah pesaing tinggi akibat adanya ledakan penduduk. Akibatnya, masyarakat melakukan produksi rendah dengan tingkat pendapatan rendah dengan selera konsumsi tinggi sehingga tabungan rate rendah yang lama – kelamaan menyebabkan kondisi tersebut dalam kondisi frustasi yang berujung untuk menganggur dan menyebabkan kemiskinan.
REKOMENDASI
1.Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal.
2.Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar